Ibu Kota Pindah, Jokowi Pastikan Anies Tetap Terima Rp571 Triliun Benahi DKI

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memastikan Ibu Kota Negara dipindah ke Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Namun, DKI Jakarta tetap menjadi pusat bisnis dan perdagangan bakal mendapat pencairan dana Rp 571 triliun dari APBN.

"Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan jadi pusat bisnis, perdagangan, jasa berskala regional dan global," kata Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8).

Baca Juga:

Wow, Anies 'Minta Duit' ke Jokowi Rp571 Triliun

Proposal Anies Diterima, Pemerintah Kucurkan Ratusan Triliun Kelola Air di Jakarta

Jokowi menambahkan usulan dari Pemprov DKI tentang rancangan anggaran untuk pembangunan infrastruktur hingga 2030 sebesar Rp 571 triliun juga tetap dilakukan. "Rencana yang dianggarkan Rp 570 triliun tetap dijalankan," tegas Kepala Negara.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappenas/Menteri PPN Bambang Brodjonegoro mengatakan pusat keuangan dan perekonomian Indonesia bakal tetap berada di Jakarta. "Yang dipindahkan adalah pusat pemerintahan. Jakarta tetap pusat bisnis dan keuangan," imbuh dia.

Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan telah mengajukan proposal proyek pembangunan infrastruktur transportasi publik senilai Rp571 triliun kepada Presiden RI Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, 19 Maret lalu

Baca Juga:

Jokowi: Beban Jakarta Sudah Berat

Jokowi: Pembangunan Transportasi di Jabodetabek Butuh Rp 571 Triliun

Menurut Anies, anggaran Rp 571 triliun itu untuk bakal dialokasikan untuk mempercantik Jakarta dan untuk membangun Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, Light Rail Transit (LRT) Jakarta, dan KRL yang menghubungkan seluruh kawasan Jabodetabek.

"Ini adalah anggaran pembangunannya. Jadi, misalnya kita akan membangun MRT yang sekarang baru 16 kilometer (km), kita akan diperpanjang, dibangun menjadi 231 km. Untuk LRT yang sekarang baru 5,8 km akan menjadi 120 km," kata dia, kala itu

Gubernur menjelaskan proposal proyek pembangunan infrastruktur transportasi publik tidak sekadar membangun yang baru, tetapi juga mengoreksi masalah yang selama ini terjadi di Jakarta dan kerap kali menimbulkan kemacetan lalu lintas. "Jadi di Jakarta ada 27 km lintasan yang sebidang. Ini yang akan dinaikkan. Ini termasuk dalam anggaran senilai Rp 571 triliun," tutup Gubernur DKI. (Knu)

Baca Juga:

Pengamat Prediksi Dampak Ekonomi Pemindahan Ibu Kota Tak Sesuai Harapan