Eddy Flo
MerahPutih.Com - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan tak akan meningkatkan pendapatan dari segi ekonomi.
"Jika nantinya pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Tengah maka besaran output ekonomi yang dihasilkan hanya berdampak pada Kalimantan Tengah saja, sedangkan pada skala nasional dampaknya akan sangat kecil," kata peneliti INDEF Rizal Taufikurahman kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23/8).
Baca Juga: Moeldoko: Pindahkan Ibu Kota Itu Tandanya Pemerintah Move On untuk Masa Depan
Rizal menjelaskan, dampak ekonomi dari ibu kota baru hanya meningkat pada sektor administrasi, pertahanan, kesehatan, pendidikan, perumahan, kertas, publikasi sektor angkutan udara dan angkutan umum.
Menurutnya, dampak output terbesar terjadi pada sektor sebesar 12,9 persen, disusul sektor transportasi udara sebesar 3,82 persen, hunian 3,09 persen, rekreasi 2,23 persen, jasa pelayanan 2,19 persen, air 2,32 persen.
Sama halnya jika ibu kota pindah ke Kalimantan Timur, maka sektor yang output peningkatannya besar adalah administrasi, pertahanan pendidikan, kesehatan yang keseluruhnnya mencapai 7,42 persen.
Sehingga kalau dilihat dari jumlah output yang akan di produksi sektor-sektor, maka dampaknya terhadap perekonomian relatif jauh lebih baik jika ibu kota negara berada di Kalimantan Tengah ketimbang Kalimantan Timur.
Dalam laporan risetnya, INDEF menyimpulkan dampak terhadap kinerja ekonomi sektoral pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, secara umum menstimulus turunnya jumlah output sektoral yang terjadi di hampir semua sektor atau industri baik di tingkat provinsi maupun nasional. Terutama sektor trade-able goods dan berbasis sumber daya alam.
Selain itu, peningkatan jumlah output yang terjadi mayoritas pada beberapa sektor non trade-able good seperti sektor administrasi, pertahanan, jasa dan sejenisnya.
Baca Juga: Ralat Pernyataan Sofyan, Presiden Jokowi Ungkap Lokasi Ibu Kota Baru Masih Dikaji
Ekonom senior Indef lainnya, Mohammad Fadhil Hasan, berpendapat bahwa pemindahan ibu kota perlu dituangkan dalam bentuk undang-undang.
"Pemekaran provinsi saja harus sampai DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). DPR harus memutuskan menyetujui atau tidak, apalagi ibu kota negara," tuturnya.
Fadhil memperkirakan adanya proses politik terkait dengan pemindahan ibu kota di DPR.
Menurutnya, argumen pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan demi pemerataan ekonomi masih dapat dipatahkan. Ia berpendapat, masih ada daerah lain yang tingkat ekonominya belum sebaik Kalimantan seperti Papua, Maluku, dan Sulawesi.
"Argumen tersebut (pemindahan ibu kota) masih debatable (dapat diperdebatkan). Belum jadi suatu argumen yg meyakinkan. Kalaupun kita pindah wajar-wajar saja tapi harus dilihat argumentasi dan urgensinya," tutup anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) tersebut.(Knu)
Baca Juga: Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan, DPR: Harusnya Pemerintah Fokus Berantas Kemiskinan
