Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan, DPR: Harusnya Pemerintah Fokus Berantas Kemiskinan


Ketua DPP PAN Yandri Susanto di Kantor KPU RI Jakarta (MP/Fadhli)
MerahPutih.Com - Selama persoalan kesejahteraan masyarakat daerah belum terselesaikan, maka belum saatnya memindahkan ibu kota ke Kalimantan.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto mengingat daerah banyak yang bermigrasi ke Ibu Kota untuk mencari penghidupan, karena terbelit kemiskinan.
Baca Juga: Ini Daerah di Pulau Jawa yang Kecipratan Untung dari Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan
Dan salah satu argumen pemerintah memindahkan Ibu Kota, lantaran Jakarta sudah padat penduduk. Daya tampung Jakarta kian berkurang.

“Kalau masyarakat di daerah sudah kaya, mereka tidak mau ke Jakarta lagi, kok. Mereka ke Jakarta karena di daerah enggak ada apa-apanya. Bila Sulawesi maju, Kalimantan maju, Sumatera maju, NTT maju, dan Papua maju, maka perpindahan Ibu Kota tidak menjawab persoalan,” papar Yandri kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/8).
Sebagai orang Banten yang dekat dengan Jakarta, Yandri menegaskan, masyarakat di Kota Serang yang hanya 50 km dari Jakarta saja belum mendapat perhatian pemerintah.
Baca Juga: Wakil Ketua MPR Kritisi Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Dinilai Terburu-Buru
Yandri menganggap, hendaknya pemerintah memberi perhatian dulu pada kemiskinan masyarakat di daerah daripada mendahulukan pemindahan ibu kota.
Presiden Jokowi perlu diberi masukan yang jelas dan apa adanya soal rencana pemindahan ini.
“Menurut saya belum butuh. Sebagai pribadi dan wakil rakyat dari Banten, belum saatnya memindahkan ibu kota. Rakyat masih membutuhkan pemenuhan semua kebutuhan dasarnya,” tandas Yandri Susanto.(Knu)
Baca Juga: Mendagri Sebut Ibu Kota Baru Tak Akan Menjadi Daerah Otonom Baru
Bagikan
Berita Terkait
Bocah di Sukabumi Meninggal Dengan Kondisi Tubuh Dipenuhi Cacing, Ini Kata Kemensos

Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Komisi II DPR: Pilkada Harus Lewat DPRD

Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN

Penduduk Miskin Jakarta Naik, Gubernur Pramono Cari Penyebabnya

Pengeluaran Kelompok Penduduk 40 Persen Terbawah Naik Drastis

Cak Imin Usul Pilkada Dipilih DPRD, Komisi II DPR: Sesuai Koridor Konstitusi

Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN

Komisi II DPR Dukung HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Lebih Meriah dan Hemat Anggaran

DKPP Ingatkan Potensi PSU Berulang seperti di Pilkada 2024, Minta Integritas Penyelenggara Diperketat

Martin Tumbelaka: Jangan Sampai Ada Kasus Sambo Jilid 2 di Kematian Brigadir Nurhadi
