Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan usul pemilihan kepala daerah melalui DPRD memiliki landasan konstitusional yang kuat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurutnya, perdebatan terkait dengan mekanisme tersebut kerap keliru karena tidak membaca norma konstitusi secara utuh.
?
Rifqi menjelaskan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hanya menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis, tanpa mengatur secara eksplisit apakah pemilihan itu harus dilakukan secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, frasa 'dipilih secara demokratis' dapat dimaknai baik melalui demokrasi langsung maupun demokrasi tidak langsung.
?
“Dari optik konstitusional, demokrasi tidak selalu identik dengan pemilihan langsung. Pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai bentuk demokrasi tidak langsung memiliki dasar konstitusional yang sah,” kata Rifqi di Jakarta, Jumat (2/1).
?
Ia menambahkan konstitusi juga tidak menempatkan pemilihan kepala daerah dalam rezim pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Pasal tersebut hanya mengatur pemilu presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, serta DPRD. Dengan demikian, mekanisme pilkada tidak harus disamakan dengan pemilu nasional.
Baca juga:
Wakil Ketua DPR Dasco Dikabarkan Konsolidasikan Dukungan Pilkada Oleh DPRD
?
Meski demikian, Rifqi menegaskan kepala daerah tidak dapat ditunjuk langsung oleh presiden. Penunjukan semacam itu, kata dia, bertentangan dengan prinsip demokrasi dan semangat otonomi daerah. “Penunjukan oleh presiden tidak bisa dilakukan karena sifatnya tidak demokratis,” tegas politikus Partai NasDem tersebut.
?
Sebagai alternatif, Rifqi mengemukakan opsi formula hibrida, khususnya untuk pemilihan gubernur. Dalam skema ini, presiden mengajukan satu hingga tiga nama calon kepada DPRD provinsi untuk kemudian kelayakannya diuji dan dipilih satu nama.
?
Terkait dengan agenda legislasi, Rifqi menjelaskan Prolegnas 2026 memang menugaskan Komisi II DPR RI menyusun revisi Undang-Undang Pemilu. Namun, ia menekankan pilkada berada dalam rezim Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Di masa depan, Komisi II siap membahas berbagai opsi penataan sistem pemilihan kepala daerah, termasuk kemungkinan kodifikasi hukum pemilu dan pemilihan secara lebih komprehensif.(Pon)
Baca juga:
Gerakan Rakyat Tolak Pilkada Lewat DPRD, Ongkos Politik Jangan Dijadikan Alasan
?
?
