DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI

Perry Warjiyo mundur dari Gubernur Bank Indonesia (BI). Foto: Dok. Setpres RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi XI DPR RI Marwan Jafar meminta pemerintah bergerak cepat menyikapi pengunduran diri Perry Warjiyo dari Gubernur Bank Indonesia (BI). Ketidakpastian kepemimpinan bank sentral dinilai berpotensi memperbesar tekanan terhadap pasar keuangan apabila tidak segera direspons dengan langkah yang tepat.


Faktanya, setelah pengunduran diri Gubenur BI, pasar keuangan langsung memberikan respons negatif. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), nilai tukar rupiah ditutup melemah menjadi Rp 17.995 per dolar AS atau turun 0,12 persen ketimbang perdagangan sebelumnya. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga terkoreksi 0,17 persen ke level 6.185,7.



Pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia harus segera direspons dengan langkah cepat oleh pemerintah. Reaksi pasar yang langsung terlihat melalui pelemahan rupiah dan IHSG tersebut menunjukkan, pelaku pasar sedang menunggu kepastian arah kebijakan moneter dan kepemimpinan BI.

Marwan Jafar, anggota Komisi XI DPR RI


Mantan Menteri Desa ini menilai pemerintah tidak boleh membiarkan ketidakpastian berlangsung terlalu lama sebab BI merupakan institusi yang menjadi jangkar stabilitas ekonomi nasional, terutama buat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, serta menjaga stabilitas sistem keuangan.


"Pasar keuangan sangat sensitif terhadap ketidakpastian. Semakin lama proses penentuan gubernur definitif, semakin besar peluang munculnya spekulasi yang dapat meningkatkan volatilitas nilai tukar serta sentimen negatif pasar saham dan pasar obligasi. Karena itu, pemerintah perlu memberikan kepastian secepat mungkin," ujarnya.

Baca juga:

DPR Tunggu Nama Pengganti Gubernur BI Perry Warjiyo Buat Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan



Marwan menambahkan penunjukan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti sebagai pelaksana tugas diharapkan mampu menjaga kesinambungan operasional dan kebijakan BI. Namun demikian, keberadaan pejabat sementara tetap perlu segera ditindaklanjuti dengan penetapan gubernur definitif yang memiliki kredibilitas tinggi.



Kepercayaan pelaku pasar sangat ditentukan figur yang memimpin bank sentral. Pemerintah harus memilih sosok yang independen, memiliki integritas, rekam jejak yang kuat di bidang moneter dan keuangan, serta mampu berkomunikasi secara efektif dengan pasar. Dengan begitu, kepercayaan investor dapat segera pulih dan stabilitas ekonomi tetap terjaga.

Marwan Jafar, anggota Komisi XI DPR RI




Dia mengingatkan, saat ini perekonomian global masih dibayangi berbagai risiko, mulai dari ketidakpastian geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, hingga fluktuasi kebijakan suku bunga negara-negara maju. Di tengah situasi tersebut, Indonesia membutuhkan kepemimpinan BI yang kuat dan kredibel agar mampu menjaga stabilitas makroekonomi.


"Jangan sampai ketidakpastian kepemimpinan BI memperbesar tekanan eksternal yang sedang dihadapi perekonomian nasional. Pemerintah harus menunjukkan kepada pasar bahwa transisi kepemimpinan berlangsung baik, independensi BI tetap terjaga, dan arah kebijakan moneter tidak berubah dari mandat utama menjaga stabilitas," tegasnya.(Pon)




Baca juga:

Pjs Gubernur BI Destry Damayanti Pastikan Pasar Tidak Panic Selling Usai Perry Warjiyo Mundur








#Gubernur BI #Perry Warjiyo #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Indonesia
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Pencapaian medali yang telah diraih sejauh ini merupakan hasil dari kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, serta seluruh pihak yang mendukung persiapan kontingen Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Indonesia
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Upaya negara memulihkan aset hasil tindak pidana harus dibarengi dengan sistem pengelolaan yang jelas.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Indonesia
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes dan BNN menyusun regulasi penggunaan vape. Sebab, vape mengandung etomidate merajalela.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Parlemen masih membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan terhadap substansi regulasi tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Indonesia
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti wacana pendidikan gratis hingga PTN. Ia meminta untuk dikaji terlebih dahulu.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Bagikan