DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI

Perry Warjiyo mundur dari Gubernur Bank Indonesia (BI). Foto: Dok. Setpres RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi XI DPR RI Marwan Jafar meminta pemerintah bergerak cepat menyikapi pengunduran diri Perry Warjiyo dari Gubernur Bank Indonesia (BI). Ketidakpastian kepemimpinan bank sentral dinilai berpotensi memperbesar tekanan terhadap pasar keuangan apabila tidak segera direspons dengan langkah yang tepat.


Faktanya, setelah pengunduran diri Gubenur BI, pasar keuangan langsung memberikan respons negatif. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), nilai tukar rupiah ditutup melemah menjadi Rp 17.995 per dolar AS atau turun 0,12 persen ketimbang perdagangan sebelumnya. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga terkoreksi 0,17 persen ke level 6.185,7.



Pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia harus segera direspons dengan langkah cepat oleh pemerintah. Reaksi pasar yang langsung terlihat melalui pelemahan rupiah dan IHSG tersebut menunjukkan, pelaku pasar sedang menunggu kepastian arah kebijakan moneter dan kepemimpinan BI.

Marwan Jafar, anggota Komisi XI DPR RI


Mantan Menteri Desa ini menilai pemerintah tidak boleh membiarkan ketidakpastian berlangsung terlalu lama sebab BI merupakan institusi yang menjadi jangkar stabilitas ekonomi nasional, terutama buat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, serta menjaga stabilitas sistem keuangan.


"Pasar keuangan sangat sensitif terhadap ketidakpastian. Semakin lama proses penentuan gubernur definitif, semakin besar peluang munculnya spekulasi yang dapat meningkatkan volatilitas nilai tukar serta sentimen negatif pasar saham dan pasar obligasi. Karena itu, pemerintah perlu memberikan kepastian secepat mungkin," ujarnya.

Baca juga:

DPR Tunggu Nama Pengganti Gubernur BI Perry Warjiyo Buat Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan



Marwan menambahkan penunjukan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti sebagai pelaksana tugas diharapkan mampu menjaga kesinambungan operasional dan kebijakan BI. Namun demikian, keberadaan pejabat sementara tetap perlu segera ditindaklanjuti dengan penetapan gubernur definitif yang memiliki kredibilitas tinggi.



Kepercayaan pelaku pasar sangat ditentukan figur yang memimpin bank sentral. Pemerintah harus memilih sosok yang independen, memiliki integritas, rekam jejak yang kuat di bidang moneter dan keuangan, serta mampu berkomunikasi secara efektif dengan pasar. Dengan begitu, kepercayaan investor dapat segera pulih dan stabilitas ekonomi tetap terjaga.

Marwan Jafar, anggota Komisi XI DPR RI




Dia mengingatkan, saat ini perekonomian global masih dibayangi berbagai risiko, mulai dari ketidakpastian geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, hingga fluktuasi kebijakan suku bunga negara-negara maju. Di tengah situasi tersebut, Indonesia membutuhkan kepemimpinan BI yang kuat dan kredibel agar mampu menjaga stabilitas makroekonomi.


"Jangan sampai ketidakpastian kepemimpinan BI memperbesar tekanan eksternal yang sedang dihadapi perekonomian nasional. Pemerintah harus menunjukkan kepada pasar bahwa transisi kepemimpinan berlangsung baik, independensi BI tetap terjaga, dan arah kebijakan moneter tidak berubah dari mandat utama menjaga stabilitas," tegasnya.(Pon)




Baca juga:

Pjs Gubernur BI Destry Damayanti Pastikan Pasar Tidak Panic Selling Usai Perry Warjiyo Mundur








#Gubernur BI #Perry Warjiyo #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Bagikan