Headline

Wakil Ketua MPR Kritisi Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Dinilai Terburu-Buru

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 22 Agustus 2019
 Wakil Ketua MPR Kritisi Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Dinilai Terburu-Buru

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (Foto : www.mpr.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan pihaknya belum menerima laporan dari pemerintah soal rencana memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.

"Ini juga belum pernah disoundingkan ke MPR, di DPR apalagi, rekan-rekan dari Komisi V maupun Komisi II, belum pernah mempertanyakan mana draft kajian undang-undangnya," kata Hidayat kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/8).

Baca Juga: Kalimantan Timur Ditunjuk Sebagai Lokasi Baru Ibu Kota Indonesia

Ia mengatakan, belum pernah ada ajuan resmi yang diterima DPR, perlu ada kajian yang lama dan serius mengenai wacana pemindahan ibu kota.

Hidayat Nur Wahid Wakil Ketua MPR
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (Daru/PKS Foto)

"Pernyataan itu sudah muncul sejak tahun-tahun lalu juga. Tapi sejak saat itu juga belum pernah ada pengajuan secara resmi kepada DPR dan MPR. Karena di MPR itu ada undang-undang dasar, yang menentukan di pasal 2 ayat 2 di UUD, yang menyatakan bahwa MPR bersidang sekurang-kurangnya 5 tahun sekali di ibu kota negara," kata dia.

Ia mengatakan, hal yang perlu dilakukan sebelum pindah ibu kota yaitu pemerintah harus menyelesaikan dahulu payung hukumnya. Jangan sampai ketika berbagai rencana sudah dilakukan baru kemudian meminta izin pada DPR.

"Jangan sampai DPR untuk dipaksa menyetujui untuk dijadikan UU pemindahan ibu kota. Padahal UU belum ada juga sampai hari ini, UU penetapan ibu kota negara juga belum ada. Kan harusnya ini dikoreksi dulu, dianulir untuk dibuat UU yang baru," jelas Hidayat.

Hidayat Nur Wahid mengatakan harus ada kajian akademik sehingga DPR bisa mempertimbangkan apakah bisa pemerintah melakukan pemindahan ibu kota saat kondisi perekonomian stagnan.

"Harus ada kajian akademiknya. Kajian akademiknya juga belum pernah disampaikan. Jadi, apalagi dalam pembahasan RAPBN 2020, pernyataan itu belum pernah ada. Jadi menurut saya ini menambah polemik di masyarakat. Menurut saya pemerintah harusnya berlaku yang runut dalam konteks konstitusi," kata dia.

Baca Juga: Mendagri Sebut Ibu Kota Baru Tak Akan Menjadi Daerah Otonom Baru

Presiden pun diminta Hidayat menyelesaikan terlebih dahulu payung hukum pemindahan ibu kota sebelum terus menebar wacana, karena pindah ibu kota juga harus dibahas legislatif.

“Kalau menurut saya harus diusahakan secara runut sehingga payung hukumnya kuat di negara hukum Indonesia,” tutupnya.(Knu)

Baca Juga: Tak Ada 'Item' Belanja Pemindahan Ibu Kota di RAPBN, Sandiaga: Nyantai Aja Bro!

#Pemindahan Ibu Kota #Hidayat Nur Wahid #Kalimantan Timur #MPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Sohibul Iman Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Hidayat Nur Wahid
Wakil Ketua MPR RI pergantian antarwaktu (PAW) Mohamad Sohibul Iman mengucapkan sumpah jabatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Sohibul Iman Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Hidayat Nur Wahid
Berita Foto
MPR Ungkap Sidang Paripurna Pelantikan Wapres pada 2 Desember 2026
Ketua MPR Ahmad Muzani memberikan keterangan pers seusai rapat gabungan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 13 November 2026
MPR Ungkap Sidang Paripurna Pelantikan Wapres pada 2 Desember 2026
Indonesia
MPR Jadwalkan Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Presiden Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026
MPR menjadwalkan rapat paripurna pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 2 Desember 2026.
Yusuf Abdillah - Jumat, 13 November 2026
MPR Jadwalkan Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Presiden Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026
Indonesia
MPR Siapkan Pengganti Gibran, Prabowo Bakal Ajukan 2 Kandidat Wapres Baru
MPR mulai menyiapkan proses pemilihan pengganti Gibran Rakabuming Raka. Prabowo berwenang mengajukan dua nama calon Wakil Presiden sesuai UUD 1945.
Soffi Amira - Jumat, 13 November 2026
MPR Siapkan Pengganti Gibran, Prabowo Bakal Ajukan 2 Kandidat Wapres Baru
Berita
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
MPR menyiapkan tahapan pemilihan pengganti Gibran. Prabowo mengusulkan dua calon wapres, lalu MPR melakukan verifikasi hingga pelantikan.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
Berita Foto
Gibran Rakabuming Raka Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Pimpinan MPR
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (tengah) berjalan meninggalkan Kompleks Parlemen di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Gibran Rakabuming Raka Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Pimpinan MPR
Indonesia
Stand by MPR Tunggu Surat Mundur Wapres Gibran
Gibran rencananya tiba ke parlemen sekitar pukul 11.00 WIB. Namun, dia belum memastikan tujuan kedatangan Gibran ke MPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 November 2026
Stand by MPR Tunggu Surat Mundur Wapres Gibran
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengganti Gibran jika mundur. Prabowo harus mengajukan dua nama dan MPR punya waktu 60 hari.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Bagikan