Tokoh Politik
Hidayat Nur Wahid
Nama: Muhammad Hidayat Nur Wahid
Tempat Lahir: Klaten, Jawa Tengah
Tanggal Lahir: 8 April 1960
Kebangsaan: Indonesia
Istri: Diana Abbas Thalib
Anak: Inayati Dzil Izzati, Ruzaina, Alla Khairi, Hubaib Shidiqi, Daffa Muhammad Hidayat, Daffi Muhammad Hidayat
Agama: Islam
Hidayat Nur Wahid merupakan seorang adalah seorang dosen, politikus dan legislator Indonesia. Ia merupakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang ke-11, menjabat dari Oktober 2004 hingga Oktober 2009, dan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat dari tahun 2004 hingga kini.
Dalam urusan partai, Hidayat merupakan salah seorang deklarator Partai Keadilan yang dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1998. Ia menolak tawaran menduduki posisi presiden, namun terpilih menjadi Ketua Dewan Pendiri dan menerima pelantikan menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Partai dan Ketua Dewan Syariah, satu tingkat di atas presiden.
Hidayat mulai dikenal luas ketika dia terpilih menjadi presiden PK pada tanggal 21 Mei 2000, menggantikan pemangku jabatan sebelumnya, Nur Mahmudi Ismail yang ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan dan Perkebunan oleh Presiden Gus Dur. Hidayat terpilih lewat mekanisme Musyawarah Nasional, menyisihkan dua kandidat lain, Anis Matta dan Irwan Prayitno dan menerima jabatan tersebut dari pejabat presiden, Untung Wahono.
Pada masa-masa awalnya, Hidayat dihadapkan pada masalah kegagalan PK untuk memenuhi ambang batas parlemen yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengikuti pemilu 2004. Pada awalnya, Hidayat berusaha untuk mendesak DPR mengkaji kembali UU No 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang menjadi penghalang tersebut, sebelum akhirnya PK memutuskan untuk berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera terhitung mulai 2 Juli 2003.
MPR Sebut Kasus Keracunan Massal Bikin Program MBG Jadi tak Sesuai Tujuannya
Indonesia Harus Dapat Persetujuan dari Aliansi Negara Islam Sebelum Evakuasi Ribuan Warga Gaza Palestina ke Pulau Galang
Hidayat Nur Wahid Khawatir Warga Gaza yang Dievakuasi ke Pulau Galang Tidak Bisa Pulang, Minta Pemerintah Indonesia Berhati-hati
MPR Berharap Program Makan Bergizi Gratis Berkeadilan, Juga Bisa Dinikmati Siswa Sekolah Keagamaan
Thailand Legalkan Pernikahan Sejenis, Indonesia Diminta Waspada
Pimpinan MPR Sebut UU DKJ Tidak Beri Keadilan ke Rakyat Jakarta
HNW Nilai UU DKJ Diskriminatif ke Warga Jakarta
MPR Serukan Jangan Sampai Dikalahkan Kecurangan dan Ketidakjujuran
Pimpinan MPR Sebut 'Bola' Pilpres 2024 Ada di Hakim MK
Dukung Hak Angket ‘Kecurangan Pemilu’, HNW Anggap Konstitusional
Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, HNW: Menyalahi Konstitusi dan Diskriminatif
Wakil Ketua MPR Ungkap Sosok Diuntungkan jika MK Kabulkan Uji Materi Usia Capres
Wakil Ketua MPR soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres: Konsistensi MK Kembali Diuji
MPR Peringatkan Jokowi Tetap Netral di Pemilu 2024
PKS Kritik Petinggi BPIP Terkait Dugaan Cawe-cawe Sistem Pemilu Tertutup