Soroti Pemotretan Pelari Tanpa Izin dan Penjualan Foto Komersial, DPR: Langgar Etika dan Privasi

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan bahwa tindakan fotografer yang memotret pelari tanpa izin lalu menjual hasil jepretannya untuk keuntungan ekonomi merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan.

Pernyataan ini disampaikan Dave menanggapi maraknya kasus pemotretan pelari di ruang publik tanpa izin yang kemudian dijual secara daring melalui platform FotoYu.

Fenomena tersebut menuai kecaman dari warganet, karena sejumlah foto menampilkan wajah individu yang dapat dikenali dan bahkan diperdagangkan tanpa persetujuan mereka.

“Ketika wajah seseorang menjadi obyek yang dapat dikenali dan dikaitkan dengan identitasnya, maka potensi pelanggaran terhadap hak privasi sangat nyata,” ujar Dave dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/10).

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, pemotretan terhadap seseorang tanpa izin bersinggungan dengan dua aspek penting, yakni etika sosial dan perlindungan hak pribadi.

Baca juga:

Viral Komunitas Fotografer Minta Pungutan Rp 500 Ribu, Anak Buah Pramono Tegaskan Taman Eco Park Bukan Lahan 'Preman' Berkedok Komunitas

Dari sisi etika, menurut Dave, tindakan memotret seseorang tanpa izin dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan berpotensi eksploitasi.

“Bisa menimbulkan rasa tidak nyaman atau bahkan eksploitasi, jelas tidak dapat dibenarkan. Apalagi jika foto tersebut digunakan untuk kepentingan komersial atau disebarluaskan tanpa kendali,” kata Dave.

Sementara dari sisi hukum, Dave mengakui bahwa Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang melarang kegiatan fotografi jalanan yang melibatkan subjek manusia di ruang publik. Namun, pemerintah dan DPR telah menegaskan perlindungan terhadap data pribadi melalui berbagai aturan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Baca juga:

Pengelola GBK Siapkan Aturan Anyar Bagi Komunitas Fotografi, Foto Kegiatan Komersil Harus Bayar

Putra politikus senior Agung Laksono itu juga mendorong pemerintah daerah untuk mengadakan dialog dengan komunitas fotografer guna merumuskan pedoman etika fotografi jalanan yang lebih jelas.

“Dialog bisa diarahkan untuk membentuk pedoman etika fotografi jalanan sehingga batasan menjadi jelas,” katanya.

Selain itu, Dave juga mengimbau pemerintah untuk memperkuat literasi digital dan etika visual bagi masyarakat.

“Kami percaya bahwa seni dan kebebasan berekspresi harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak individu,” tuturnya.

Baca juga:

Komunitas Fotografer Minta Maaf setelah Pungutan Rp 500 Ribu ke Pengunjung yang Motret Tebet Eco Park Ramai

Belakangan, fenomena fotografer jalanan yang memotret pelari tanpa izin di ruang publik tengah menjadi sorotan warganet. Banyak yang mengaku resah setelah foto-foto mereka diunggah dan dijual melalui situs FotoYu tanpa izin dari pihak yang bersangkutan.

Kekhawatiran publik meningkat karena situs tersebut dilaporkan menggunakan teknologi pengenalan wajah (facial recognition) untuk mengidentifikasi subjek dalam foto. (Pon)