Komisi I DPR Soroti Serangan AS ke Venezuela, Hukum Internasional Kian Diabaikan

Soffi AmiraSoffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Komisi I DPR Soroti Serangan AS ke Venezuela, Hukum Internasional Kian Diabaikan

Penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Foto: Dok. Media Sosial

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI, Okta Kumala Dewi, menyoroti serangan militer Amerika Serikat (AS) ke Venezuela hingga penangkapan Presiden Nicola Maduro.

Menurut Okta, hal ini semakin memperlihatkan rapuhnya penghormatan terhadap hukum internasional dalam tatanan global saat ini.

Dunia internasional hari ini berada dalam situasi yang memprihatinkan, ketika hukum internasional diabaikan oleh negara-negara kuat.

"Padahal, secara tegas Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 2 ayat (4) melarang penggunaan kekuatan atau ancaman kekuatan terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan negara lain," kata Okta dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/1).

Baca juga:

Culik Nicolas Maduro, Presiden AS Donald Trump Klaim Venezuela akan Serahkan 50 Juta Barel Minyak kepada AS

Ia menegaskan, Venezuela merupakan negara berdaulat dan tidak dibenarkan secara hukum internasional bagi negara lain untuk melakukan serangan militer sepihak.

Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi menciptakan preseden buruk yang dapat ditiru oleh aktor-aktor lain di kawasan berbeda. Sehingga, mengancam stabilitas dan keamanan global.

"Kami khawatir, jika praktik ini dinormalisasi, maka konflik bersenjata akan semakin mudah terjadi di berbagai belahan dunia," katanya.

Selain itu, Legislator dari Fraksi PAN ini juga meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia untuk segera menyiapkan dan melaksanakan langkah evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) di Venezuela apabila kondisi keamanan di sana memburuk.

"Negara memiliki kewajiban konstitusional sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama," tegasnya.

Baca juga:

AS Akan Kontrol Penjualan 50 Juta Barel Minyak Venezuela, Larang Kerjasama Dengan China

Lebih lanjut, Okta mendorong Kemlu agar lebih aktif bersuara dan berperan maksimal melalui diplomasi multilateral, baik di forum regional maupun global, dengan melibatkan berbagai aktor internasional guna mendorong de-eskalasi konflik serta menciptakan stabilitas dan keamanan dunia.

Nicolas Maduro telah ditangkap oleh pasukan khusus Amerika Serikat di kediamannya di Caracas, Venezuela, pada hari Sabtu, 3 Januari 2026.

Penangkapan ini merupakan bagian dari operasi militer AS yang disebut Operasi Absolute Resolve.

Maduro didakwa oleh pemerintah AS atas keterlibatan dalam konspirasi narkoba internasional, narko-terorisme, perdagangan kokain ke Amerika Serikat, serta pelanggaran kepemilikan senjata.

Setelah ditangkap, Maduro dan istrinya, Cilia Flores, segera dibawa ke Amerika Serikat. Ia saat ini ditahan di Metropolitan Detention Center (MDC) Brooklyn.

#Komisi I DPR # Nicolas Maduro #AS Tangkap Nicolas Maduro #Venezuela #Hukum Internasional
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Usai Pernyataan Prabowo soal Nuklir, Komisi I DPR Tekankan Diplomasi dan Perdamaian
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan pidato Presiden Prabowo Subianto soal nuklir harus dipahami secara utuh.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 03 Agustus 2026
Usai Pernyataan Prabowo soal Nuklir, Komisi I DPR Tekankan Diplomasi dan Perdamaian
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas untuk Bebaskan Kapten Ashari yang Disandera Bajak Laut Somalia
DPR mendesak pemerintah membentuk satgas untuk membebaskan Kapten Ashari, yang disandera bajak laut Somalia.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas untuk Bebaskan Kapten Ashari yang Disandera Bajak Laut Somalia
Indonesia
DPR Minta Operator Patuhi Putusan MK, Sisa Kuota Internet tak Boleh Hangus
Komisi I DPR menegaskan, bahwa operator harus mematuhi putusan MK. Sisa kuota internet tak boleh hangus.
Soffi Amira - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Minta Operator Patuhi Putusan MK, Sisa Kuota Internet tak Boleh Hangus
Dunia
WHO Umumkan Wabah Hantavirus Sudah Berakhir, 3 Kasus Baru Ditemukan di Venezuela
Venezuela melaporkan tiga kematian baru akibat hantavirus di Anzoategui dan dua kasus tambahan masih diselidiki.
Wisnu Cipto - Rabu, 22 Juli 2026
WHO Umumkan Wabah Hantavirus Sudah Berakhir, 3 Kasus Baru Ditemukan di Venezuela
Indonesia
Ledakan Gudang Amunisi di Madiun, DPR Minta Hasil Investigasi Jadi Dasar Perbaikan
Komisi I DPR menyoroti ledakan gedung amunisi di Madiun. TNI diminta melakukan investigasi untuk menjadi bahan perbaikan.
Soffi Amira - Sabtu, 18 Juli 2026
Ledakan Gudang Amunisi di Madiun, DPR Minta Hasil Investigasi Jadi Dasar Perbaikan
Indonesia
DPR Minta Seluruh PSE Segera Daftar ke Komdigi, Dukung Sanksi bagi yang Membandel
Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh meminta seluruh PSE Lingkup Privat segera mendaftar ke Komdigi. Ia juga mendukung pemberian sanksi hingga pemblokiran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Juli 2026
DPR Minta Seluruh PSE Segera Daftar ke Komdigi, Dukung Sanksi bagi yang Membandel
Indonesia
Komisi I DPR: Kehadiran Indonesia di Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Perkuat Diplomasi
Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal (Deng Ical) mendukung rencana Menlu Sugiono dan Ketua MPR Ahmad Muzani menghadiri pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Iran.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Komisi I DPR: Kehadiran Indonesia di Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Perkuat Diplomasi
Dunia
6.462 Orang Berhasil Dievakusi Hidup-Hidup dari Reruntuhan Gempa Dahsyat Venezuela
Gempa dahsyat Venezuela menewaskan 3.342 orang dan melukai 16.740 lainnya. Tim SAR berhasil mengevakuasi 6.462 korban hidup-hidup dari reruntuhan, dengan ribuan keluarga menerima bantuan.
Wisnu Cipto - Senin, 06 Juli 2026
6.462 Orang Berhasil Dievakusi Hidup-Hidup dari Reruntuhan Gempa Dahsyat Venezuela
Indonesia
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
LGBT memang sudah menjadi ancaman nonmiliter dan menjadi tantangan bagi masa depan bangsa.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
Dunia
Korban Meninggal Akibat 2 Gempa di Venezuela Terus Bertambah, 1.450 Orang Meninggal
Operasi pencarian dan penyelamatan masih terus berlangsung. Lebih dari 25.000 personel penyelamat, anggota militer, polisi, tim perlindungan sipil, Palang Merah, serta berbagai organisasi kemanusiaan
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Juni 2026
Korban Meninggal Akibat 2 Gempa di Venezuela Terus Bertambah, 1.450 Orang Meninggal
Bagikan