Kuasai 99 Persen Kutai Energi, Luhut Bilang Pindah Ibu Kota Momentum Tertibkan Tambang Ilegal

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menilai pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan momen tepat menertibkan ribuan pertambangan 'liar' atau yang berdiri di kawasan yang dilarang seperti hutan lindung.

"Bagus ibu kota di situ (Kaltim) sekalian penertiban juga daerah sana," ujar Luhut kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Selasa (27/8).

Baca Juga

Sepakat dengan Presiden, Djarot Sebut Pemindahan Ibu Kota Kurangi Masalah di Jakarta

Menurut Luhut, pemerintah akan memperketat pemantauan terkait tambang liar di kawasan Ibu Kota Negara baru. Selain mengatur konsesi tambang, mantan Kepala Staf Presiden RI ini memastikan pemerintah bakal menertibkan perkebunan kelapa sawit.

Mengacu pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Bank Dunia, perusahaan-perusahaan sawit yang membuka lahan untuk perkebunan mesti memenuhi sejumlah kriteria yang berlaku.

Luhut tak menjelaskan detail ketentuan tersebut. Namun, ia mengklaim sebagian besar perusahaan saat ini tak patuh terhadap kriteria. Bahkan, Luhut mengatakan kedua aktivitas bisnis yang saat ini mengepung Kalimantan Timur tersebut adalah kesalahan masa lampau.

Luhut berharap, penertiban wilayah tambang dan perkebunan kelapa sawit yang sejalan dengan pemindahan ibu kota bakal mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Ekonomi kan selalu paling rendah. Kalau komoditas turun, ya terpapar," tuturnya.

Baca Juga

DPR Pertanyakan Rancangan Akademis dan Dasar Hukum Pemindahan Ibu Kota

Untuk diketahui, Luhut juga dikenal sebagai pengusaha sejak sebelum menjadi anggota kabinet. Bahkan, dia mengakui memiliki saham di perusahaan tambang batu bara bernama Kutai Energi yang beroperasi di kawasan calon Ibu Kota RI itu.

Ketika namanya disangkut-sangkut dalam video dokumenter 'Sexy Killers' yang membahas tentang eksplorasi tambang di Kalimantan, Luhut membenarkan memegang saham mayoritas di Kutai Energi.

"Saya enggak ada urusan dengan Sexy Killers itu. Saya memang ada punya itu di Kutai saya punya 99 persen," jawab dia, kala itu, 8 Mei silam.

Adapun, Keputusan pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur menuai kritik sejumlah pegiat lingkungan. Dikhawatirkan, pemindahan ini malah akan menambah beban lingkungan.

Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam mencatat saat ini ada 1.190 konsesi tambang yang telah dikeluarkan di Kalimantan Timur. Jatam cemas adanya pemindahan bakal menguntungkan pemilik konsesi tambang dan lahan dengan skala besar. (Knu)