Sepakat dengan Presiden, Djarot Sebut Pemindahan Ibu Kota Kurangi Masalah di Jakarta

MerahPutih.Com - Pengumuman Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemindahan ibu kota ke wilayah sebagian Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur mendapat sambutan positif dari Djarot Saiful Hidayat.

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat memastikan pemindahan tersebut tak akan mengubah tatanan pemerintahan yang berlangsung di Jakarta. Nantinya, wilayah DKI akan menjadi pusat pemerintahan dan bisnis Indonesia.

Baca Juga:

DPR Pertanyakan Rancangan Akademis dan Dasar Hukum Pemindahan Ibu Kota

Ia pun mengimbau agar Kalimantan Timur nanti dibuat regulasi agar menjadi daerah otonomi khusus, sehingga tak ada Pemilihan Pilkada (Pilkada) di sana.

"Sehingga di situ tidak perlu adalah pilkada, jadi lebih aman. Jadi daerah khusus betul tidak ada pilkada, tidak ada DPRD pastinya ya," kata Djarot saat menghadiri pelantikan Anggota DPRD DKI periode 2019-2024 di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (26/8).

Menurut dia, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan berdampak positif untuk Jakarta nantinya. Sebab, lanjut dia, dengan adanya relokasi itu membuat permasalahan yang ada di Jakarta semakin berkurang.

Persoalan yang menurun di Jakarta seperti banjir, kemacetan, polusi udara, pemukiman kumuh dan pengelolaan sampah.

"Semuanya, kemacetan, polusi berkurang. Kemudian banjir berkurang iya dong. Betul ngga ? Kemudian pemukirman-pemukiman kumuh berkurang, sampah berkurang," tutupnya.

Baca Juga:

Ombudsman RI Minta Pemerintah Tidak Gegabah Pindahkan Ibu Kota

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan Ibu Kota Negara dipindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.

Jokowi juga memastikan bahwa DKI Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis dan perdagangan yang mendapat pencairan dana Rp 571 triliun dari APBN meskipun.

"Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan jadi pusat bisnis, perdagangan, jasa berskala regional dan global," kata Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8).(Asp)

Baca Juga:

Fahri Hamzah Kritik Ahli Tata Negara di Sekitar Jokowi