Headline

Sepakat dengan Presiden, Djarot Sebut Pemindahan Ibu Kota Kurangi Masalah di Jakarta

Eddy FloEddy Flo - Senin, 26 Agustus 2019
 Sepakat dengan Presiden, Djarot Sebut Pemindahan Ibu Kota Kurangi Masalah di Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengumuman Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemindahan ibu kota ke wilayah sebagian Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur mendapat sambutan positif dari Djarot Saiful Hidayat.

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat memastikan pemindahan tersebut tak akan mengubah tatanan pemerintahan yang berlangsung di Jakarta. Nantinya, wilayah DKI akan menjadi pusat pemerintahan dan bisnis Indonesia.

Baca Juga:

DPR Pertanyakan Rancangan Akademis dan Dasar Hukum Pemindahan Ibu Kota

Ia pun mengimbau agar Kalimantan Timur nanti dibuat regulasi agar menjadi daerah otonomi khusus, sehingga tak ada Pemilihan Pilkada (Pilkada) di sana.

Djarot Saiful Hidayat dukung pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur
Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota Jakarta. (MP/ Fadhli Harahap)

"Sehingga di situ tidak perlu adalah pilkada, jadi lebih aman. Jadi daerah khusus betul tidak ada pilkada, tidak ada DPRD pastinya ya," kata Djarot saat menghadiri pelantikan Anggota DPRD DKI periode 2019-2024 di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (26/8).

Menurut dia, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan berdampak positif untuk Jakarta nantinya. Sebab, lanjut dia, dengan adanya relokasi itu membuat permasalahan yang ada di Jakarta semakin berkurang.

Persoalan yang menurun di Jakarta seperti banjir, kemacetan, polusi udara, pemukiman kumuh dan pengelolaan sampah.

"Semuanya, kemacetan, polusi berkurang. Kemudian banjir berkurang iya dong. Betul ngga ? Kemudian pemukirman-pemukiman kumuh berkurang, sampah berkurang," tutupnya.

Baca Juga:

Ombudsman RI Minta Pemerintah Tidak Gegabah Pindahkan Ibu Kota

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan Ibu Kota Negara dipindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.

Jokowi juga memastikan bahwa DKI Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis dan perdagangan yang mendapat pencairan dana Rp 571 triliun dari APBN meskipun.

"Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan jadi pusat bisnis, perdagangan, jasa berskala regional dan global," kata Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8).(Asp)

Baca Juga:

Fahri Hamzah Kritik Ahli Tata Negara di Sekitar Jokowi

#Djarot Saiful Hidayat #Pemindahan Ibu Kota #DKI Jakarta #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Mulai Hari ini, Gubernur Pramono Perintahkan Jajarannya Serentak Turunkan Foto Gibran
Langkah tersebut dilakukan setelah Gibran telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia itu.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Mulai Hari ini, Gubernur Pramono Perintahkan Jajarannya Serentak Turunkan Foto Gibran
Indonesia
Pemprov DKI bakal Tertibkan Parkir Liar di Blok M
Penertiban tidak hanya menyasar di wilayah Blok M, tetapi juga seluruh kawasan Ibu Kota yang mengalami persoalan serupa.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Pemprov DKI bakal Tertibkan Parkir Liar di Blok M
Indonesia
Konser Guns N’ Roses, Gubernur Pramono Perpanjang Operasional Transportasi Jakarta
Konser Guns N' Roses akan diselenggarakan pada Sabtu, 21 November 2026 di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Konser Guns N’ Roses, Gubernur Pramono Perpanjang Operasional Transportasi Jakarta
Indonesia
Distamhut DKI Jakarta Buka Loker Padat Karya, Gaji Rp 180 Ribu per Hari
Pendaftaran sudah dibuka.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Distamhut DKI Jakarta Buka Loker Padat Karya, Gaji Rp 180 Ribu per Hari
Indonesia
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah, melainkan juga bagian penting dari kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Indonesia
11 Kelurahan Jakarta Utara Waspadai Banjir Rob hingga 15 November 2026
Seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu juga berpotensi mengalami kondisi serupa.
Dwi Astarini - Rabu, 11 November 2026
11 Kelurahan Jakarta Utara Waspadai Banjir Rob hingga 15 November 2026
Indonesia
Pemprov DKI Tata Kawasan Tanah Abang Bertahap, Bereskan Parkir Liar dan Preman
Pembenahan kawasan memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah serta pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan warga.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Pemprov DKI Tata Kawasan Tanah Abang Bertahap, Bereskan Parkir Liar dan Preman
Indonesia
DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Tak Perlu Ajukan Permohonan
Bapenda DKI Jakarta membebaskan sanksi keterlambatan PKB dan BBNKB mulai 2 November hingga 31 Desember 2026. Wajib pajak tak perlu mengajukan permohonan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Tak Perlu Ajukan Permohonan
Indonesia
Jakbar Diprediksi Alami Hujan Tinggi Puncak Musim Hujan 2027
Berdasarkan laporan BMKG, puncak curah hujan tertinggi diperkirakan terjadi pada Februari mendatang dengan potensi hujan ekstrem.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Jakbar Diprediksi Alami Hujan Tinggi Puncak Musim Hujan 2027
Indonesia
Jakarta Dikabarkan Siaga 1, Gubernur Pramono: Sampai Hari ini belum Ada Koordinasinya
Jika memang ada peningkatan status kewaspadaan keamanan hingga Siaga 1, Pramono sebagai kepala daerah semestinya mendapat koordinasi dari pihak terkait.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Jakarta Dikabarkan Siaga 1, Gubernur Pramono: Sampai Hari ini belum Ada Koordinasinya
Bagikan