Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemerintah DKI mulai melakukan pembangunan tanggul raksasa (giant sea wall) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di pesisir Ibu Kota pada September 2026.
Pramono mengungkap, pada awalnya Jakarta mendapatkan porsi pembangunan giant sea wall sepanjang 12 kilometer. Namun, berdasarkan arahan terbaru Presiden Prabowo Subianto, panjang proyek tersebut ditambah menjadi 19 kilometer.
"Mau 12 kilometer atau 19 kilometer, Jakarta akan mengerjakan. Namun, kapan dimulainya, rencananya secara konkret itu mulai September tahun ini," ujar Pramono di kawasan Petojo Utara, Jakarta Pusat, Selasa (20/1)
Sambil menunggu keputusan final pemerintah pusat terkait dengan giant sea wall, lanjut dia, Pemprov DKI memastikan tidak tinggal diam. Ia tegaskan, saat ini Jakarta fokus menyelesaikan proyek NCICD yang dikerjakan langsung oleh pemerintah daerah.
"Sekarang yang sedang kita bangun oleh pemerintah Jakarta sendiri ialah NCICD, yakni tanggul-tanggul di pantai utara Jakarta. Ini penting karena dulu sempat disampaikan kalau tanggul ini bocor, dampaknya bisa sangat besar," ucapnya.
Baca juga:
Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall
Salah satu progres signifikan, lanjut Pramono, terdapat pada ruas atau fase Ancol yang telah rampung. Saat ini, pemerintah daerah melakukan tahap lanjutan berupa beautifikasi kawasan. "Alhamdulillah fase Ancol sudah kami selesaikan. Sekarang sedang kami lakukan beautifikasi, karena saya minta jangan hanya berdiri tembok atau beton, tetapi juga ada tamannya," tegas Pramono.
Proyek giant sea wall membutuhkan anggaran yang sangat besar. Pembangunan tanggul laut raksasa dari Banten hingga Jawa Timur ini diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 1.280 triliun. Sementara itu, untuk wilayah Teluk Jakarta, kebutuhan anggaran berada di kisaran Rp 130 triliun – Rp 160 triliun.
Adapun pendanaan proyek ini direncanakan berasal dari gabungan APBD DKI Jakarta sekitar Rp 5 triliun per tahun, APBN, serta keterlibatan investor. Skema pembiayaan tersebut sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Juni 2025.(Asp)
Baca juga:
Giant Sea Wall Prioritas di Era Prabowo, Menteri PU Minta Sabar Anggaran Terbatas
