Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - 1 jam, 58 menit lalu
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka

Ilustrasi. (foto: Humas Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Polri didesak untuk segera melakukan pembenahan serius pada fungsi pengawasan internal. Penguatan Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dinilai menjadi kunci utama agar reformasi kultural di tubuh korps bhayangkara bukan sekadar slogan.

Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, memberikan catatan kritis terhadap dokumen Akselerasi Transformasi Polri yang terbit Desember 2025 lalu. Tanpa penguatan fungsi kontrol, penegakan hukum di Indonesia berisiko kehilangan arah dan akuntabilitas.

“Penting sekali ada program Pak Kapolri dan jajarannya ini memperkuat Wassidik, memberikan wibawa, memberikan kewenangan, agar penyidikan itu berjalan benar-benar baik kalau tidak sempurna. Harus diperkuat!” tegas Wayan dalam Rapat Kerja bersama Kapolri di Gedung Nusantara II, Senin (26/1).

Baca juga:

Kapolri Sigit Tolak Ditawari Posisi Menteri Mending Jadi Petani

Wibawa Wassidik Melempem di Daerah

Politisi PDI-Perjuangan ini menyoroti fenomena keraguan penyidik di tingkat daerah dalam mengambil keputusan hukum yang krusial.

Ia menilai, posisi Wassidik saat ini belum cukup kuat untuk membentengi para penyidik dari intervensi maupun hambatan birokrasi yang berbelit.

“Jangan ada nanti penyidik yang di daerah-daerah tidak mendengar arahan Wassidik, tapi mau menetapkan tersangka tidak berani. Itu artinya wibawa Wassidik dari daerah sampai ke pusat perlu ditingkatkan,” ujar legislator asal Bali tersebut dengan nada lugas.

Baca juga:

Layanan 110 Dipercepat, Kapolri Ungkap Standar Respons ala PBB

Desak SOP dan Seleksi Personel Ketat

Wayan memperingatkan bahwa visi transformasi yang disusun Kapolri bisa menjadi macan kertas jika tidak dibarengi dengan instrumen teknis yang nyata. Ia menuntut adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas serta pembinaan personel yang lebih selektif untuk mengisi pos-pos pengawasan.

“Kalau konsep ini tidak dibuatkan SOP, tidak ada pembinaan yang baik, tidak ada seleksi yang ketat tentang personel Wassidik, apa yang Bapak tulis jangan-jangan tidak maksimal bahkan bisa meleset,” pungkasnya.

#DPR #DPR RI #Polri #Kapolri
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
2 Bhabinkamtibmas Meninggal Saat Hendak Menolong Korban Longsor Cisarua, Kapolri Berduka
Mewakili institusi Polri, dia pun mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap dua mendiang anggota tersebut setelah menjalani tugasnya selama ini.
Alwan Ridha Ramdani - 12 menit lalu
2 Bhabinkamtibmas Meninggal Saat Hendak Menolong Korban Longsor Cisarua, Kapolri Berduka
Indonesia
Kapolri Sigit Tolak Polri di Bawah Kementerian, Nanti Ada 2 Matahari Kembar
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penolakannya terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Wisnu Cipto - 1 jam, 28 menit lalu
Kapolri Sigit Tolak Polri di Bawah Kementerian, Nanti Ada 2 Matahari Kembar
Indonesia
DPR RI Kejar Kodifikasi UU Pendidikan Agar Guru Honorer Tak Lagi Terpaksa Jadi Ojol
Pemerintah tidak boleh menyamakan birokrasi negara dengan korporasi dalam hal pengupahan, namun tetap harus menemukan formulasi upah yang memanusiakan guru
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 29 menit lalu
DPR RI Kejar Kodifikasi UU Pendidikan Agar Guru Honorer Tak Lagi Terpaksa Jadi Ojol
Indonesia
Panggil Kapolri, DPR Pertanyakan soal Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Semakin persuasif respons Polri, semakin baik citranya. Sebaliknya, semakin represif, maka akan semakin negatif.
Dwi Astarini - 1 jam, 30 menit lalu
Panggil Kapolri, DPR Pertanyakan soal Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Indonesia
Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden Merupakan Mandat Reformasi 1998
Pemisahan dari TNI menjadi pijakan Polri untuk bertransformasi menuju konsep civilian police.
Dwi Astarini - 1 jam, 39 menit lalu
Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden Merupakan Mandat Reformasi 1998
Indonesia
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Jangan ada nanti penyidik yang di daerah-daerah tidak mendengar arahan Wassidik, tapi mau menetapkan tersangka tidak berani
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 58 menit lalu
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Indonesia
Kapolri Sigit Tolak Ditawari Posisi Menteri Mending Jadi Petani
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku pernah ditawari untuk menjadi Menteri Kepolisian.
Wisnu Cipto - 2 jam, 27 menit lalu
Kapolri Sigit Tolak Ditawari Posisi Menteri Mending Jadi Petani
Indonesia
Kapolri Listyo Ogah Jabat Menteri Kepolisian, Jika Polisi Tidak Lagi Langsung di Bawah Presiden
Listyo memilih menjadi petani ketimbang menduduki jabatan tersebut walaupun ditawari oleh beberapa orang untuk menjadi Menteri Kepolisian.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Januari 2026
Kapolri Listyo Ogah Jabat Menteri Kepolisian, Jika Polisi Tidak Lagi Langsung di Bawah Presiden
Indonesia
Layanan 110 Dipercepat, Kapolri Ungkap Standar Respons ala PBB
Kapolri Listyo Sigit menyebut layanan darurat Polri 110 kini ditargetkan merespons panggilan maksimal 10 detik dan tiba di TKP dalam 10 menit.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Januari 2026
Layanan 110 Dipercepat, Kapolri Ungkap Standar Respons ala PBB
Indonesia
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Anggota DPR PKB Mafirion menyoroti rendahnya gaji guru honorer yang dinilai tak manusiawi dan melanggar HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Januari 2026
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Bagikan