Pembangunan IKN Terhambat, Jokowi Ungkap Penyebabnya

Soffi AmiraSoffi Amira - Selasa, 16 Juli 2024
Pembangunan IKN Terhambat, Jokowi Ungkap Penyebabnya

Progres Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Senin (12/2/2024) (ANTARA/Bayu Saputra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memastikan, apakah dirinya bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024 atau tidak.

Menurut Jokowi, pembangunan IKN mengalami hambatan, karena proyek di Kalimantan Timur itu diguyur hujan hampir setiap hari.

Ia menyebutkan, pekerjaan yang mengalami kemunduran dikarenakan kendala cuaca. Hal itu juga dianggap sudah biasa dalam setiap proyek besar.

"Hujan deras banget jadi memang pekerjaan banyak yang mundur," ujar Jokowi kepada wartawan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Tumur, Selasa (16/7).

Baca juga:

HGU IKN Sampai 190 Tahun, Mendag Sebut demi Beri Kepastian kepada Investor

Jokowi mengaku, dalam setiap proyek besar pasti ada kendala. "Jadi memang pekerjaan banyak yang mundur, dan itu biasa dalam proyek besar," imbuhnya.

Jokowi juga menegaskan, jika air dan kelistrikan di IKN kini sedang dalam proses persiapan.

"Ya kan, kemudian juga airnya juga dalam proses disiapkan, listriknya juga sebentar lagi masuk. Listriknya sudah ada, tapi untuk masuk ke ruang-ruang yang ada kan perlu waktu," lanjutnya.

Persiapan ini, kata Jokowi, membutuhkan waktu tak hanya setahun atau dua tahun saja. Bahkan, bisa memakan belasan atau puluhan tahun.

Baca juga:

Anggota PBNU Temui Presiden Israel, Jokowi Tegaskan Sikap Indonesia

“Mungkin 15 tahun, mungkin 20 tahun,” ungkap Jokowi.

Jokowi pun mengingatkan, IKN merupakan proyek pembangunan berjangka panjang, sehingga segalanya tidak bisa dibangun secara instan.

"Jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu," jelasnya. (knu)

#IKN Nusantara #Presiden Jokowi #Pembangunan #Pemindahan Ibu Kota
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Mandor Jadi Korban Perobohan Gedung Tiga Lantai di Kelapa Gading, 10 Jam Baru Bisa Dievakuasi
Kejadian ini terjadi sekitar pukul 12.36 WIB
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Mandor Jadi Korban Perobohan Gedung Tiga Lantai di Kelapa Gading, 10 Jam Baru Bisa Dievakuasi
Indonesia
Flyover Latumeten Segera Dibangun, Pemkot Jakarta Barat Bongkar 17 Bangunan
Flyover Latumeten akan segera dibangun akhir 2025. Pemkot Jakarta Barat telah membongkar 17 bangunan yang terkena dampak.
Soffi Amira - Rabu, 03 Desember 2025
Flyover Latumeten Segera Dibangun, Pemkot Jakarta Barat Bongkar 17 Bangunan
Indonesia
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menegaskan putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN harus dipatuhi tanpa menimbulkan kepanikan investor.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Indonesia
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Penguasaan lahan yang terlampau lama berpotensi menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Indonesia
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta Presiden Prabowo menerbitkan Perppu usai MK membatalkan aturan HGU, HGB, dan HP di IKN hingga 190 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Indonesia
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
Putusan MK ini harus segera diikuti dengan penyusunan regulasi turunan yang jelas dan transparan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
Indonesia
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Putusan itu mempertegas pentingnya keadilan dalam pengelolaan tanah di kawasan strategis nasional.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Indonesia
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Anggota Komisi II DPR RI menyambut baik putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN menjadi 95 tahun dan meminta pemerintah segera menyiapkan regulasi turunan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Indonesia
Puluhan Pesepeda Usia 60 Tahun ke Atas Ikut Gowes dari Jakarta ke IKN
Gowes sepeda ini digelar dengan rute Jakarta - Cirebon - Semarang - Tuban - Surabaya - Banjarmasin - Penajam- Balikpapan - IKN sepanjang 1.500 kilometer.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
Puluhan Pesepeda Usia 60 Tahun ke Atas Ikut Gowes dari Jakarta ke IKN
Indonesia
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Qodari pernah menjelaskan bahwa IKN akan mulai berfungsi sebagai pusat operasional pemerintahan setelah semua fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Bagikan