Pembangunan IKN Terhambat, Jokowi Ungkap Penyebabnya


Progres Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Senin (12/2/2024) (ANTARA/Bayu Saputra)
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memastikan, apakah dirinya bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024 atau tidak.
Menurut Jokowi, pembangunan IKN mengalami hambatan, karena proyek di Kalimantan Timur itu diguyur hujan hampir setiap hari.
Ia menyebutkan, pekerjaan yang mengalami kemunduran dikarenakan kendala cuaca. Hal itu juga dianggap sudah biasa dalam setiap proyek besar.
"Hujan deras banget jadi memang pekerjaan banyak yang mundur," ujar Jokowi kepada wartawan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Tumur, Selasa (16/7).
Baca juga:
HGU IKN Sampai 190 Tahun, Mendag Sebut demi Beri Kepastian kepada Investor
Jokowi mengaku, dalam setiap proyek besar pasti ada kendala. "Jadi memang pekerjaan banyak yang mundur, dan itu biasa dalam proyek besar," imbuhnya.
Jokowi juga menegaskan, jika air dan kelistrikan di IKN kini sedang dalam proses persiapan.
"Ya kan, kemudian juga airnya juga dalam proses disiapkan, listriknya juga sebentar lagi masuk. Listriknya sudah ada, tapi untuk masuk ke ruang-ruang yang ada kan perlu waktu," lanjutnya.
Persiapan ini, kata Jokowi, membutuhkan waktu tak hanya setahun atau dua tahun saja. Bahkan, bisa memakan belasan atau puluhan tahun.
Baca juga:
Anggota PBNU Temui Presiden Israel, Jokowi Tegaskan Sikap Indonesia
“Mungkin 15 tahun, mungkin 20 tahun,” ungkap Jokowi.
Jokowi pun mengingatkan, IKN merupakan proyek pembangunan berjangka panjang, sehingga segalanya tidak bisa dibangun secara instan.
"Jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu," jelasnya. (knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN

IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang

Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak

Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah

TNI AL Bangun 5 Batalyon Infantri Anyar Termasuk di IKN

Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN

PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan

NasDem Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, PDIP Setuju Biar Pisah Sama Prabowo

Politikus DPR Dukung Peringatan HUT RI Digelar di Jakarta Dibanding di IKN, Lebih Efisien dan Terjangkau

Komisi II DPR Dukung HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Lebih Meriah dan Hemat Anggaran
