Peneliti Senior: Jokowi Bisa Terancam Jika Pansel Salah Pilih Capim KPK
Kamis, 29 Agustus 2019 -
MerahPutih.Com - Peneliti senior yang juga analis politik dari Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhati-hati dalam menentukan calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan panitia seleksi (pansel).
"Siapa 10 nama yang akan dikirim ke DPR dan muncul nama yang dianggap rekam jejaknya buruk, maka implikasi lanjutnya rating terhadap presiden terdegradasi," ujar Burhanuddin di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (29/8).
Baca Juga:
WP KPK Serang Capim Polri dan Jaksa, Takut Jagoan Tersingkir
Namun, sebaliknya jika 10 nama capim KPK yang dikirim ke DPR memenuhi harapan masyarakat maka berdampak pada kepercayaan publik kepada Presiden Jokowi.
"Nah sikap koreksi seperti apa, presiden yang paling tahu, dalam pengertian apakah dengan bahasa intervensi dalam tanda kutip," paparnya.
Menurutnya, Presiden masih memiliki waktu terkait capim KPK yang saat ini masih 20 orang dan nantinya 10 nama diserahkan kepadanya dari Pansel KPK.
"Ini kan terkait kepercayaan terhadap pimpinan KPK (ke depan), KPK ian ditentukan rekam jejak dan integritas, kalau ada misalnya ada dugaan muncul maka kepercayaan secara politik sudah rusak," ujarnya.
Direktur Eksekutif Indikator Politik ini mengatakan jika Jokowi salah langkah memilih pimpinan KPK, persepsi publik yang awalnya puas pada kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah maka akan berbalik. Sehingga pada akhirnya, publik yang awalnya mendukung Jokowi pun bisa tidak puas dengan kinerja Jokowi.
Baca Juga:
Undang Pansel, KPK Bakal Buka-bukaan Rekam Jejak Para Calon Pimpinan
Diketahui, sejumlah pihak meminta Jokowi untuk ikut menyoroti proses seleksi capim KPK. Publik meminta Jokowi ikut mencermati capim KPK yang memiliki rekam jekak bersih, tidak melakukan pelanggaran etika, dan berintegritas.
"Kalau misalnya presiden salah langkah dalam menunjukkan keberpihakan dalam proses pemilihan pimpinan KPK bukan tidak mungkin yang awalnya mengevaluasi secara positif pemerintah dalam pemberantasan korupsi dibalik," tutup Burhanuddin Muhtadi.(Knu)
Baca Juga:
Istri Gus Dur Nilai Proses Seleksi Calon Pimpinan KPK Bermasalah
