Headline

Peneliti Senior: Jokowi Bisa Terancam Jika Pansel Salah Pilih Capim KPK

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 29 Agustus 2019
 Peneliti Senior: Jokowi Bisa Terancam Jika Pansel Salah Pilih Capim KPK

Pengamat Politik Burhanudin Muhtadi (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Peneliti senior yang juga analis politik dari Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhati-hati dalam menentukan calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan panitia seleksi (pansel).

"Siapa 10 nama yang akan dikirim ke DPR dan muncul nama yang dianggap rekam jejaknya buruk, maka implikasi lanjutnya rating terhadap presiden terdegradasi," ujar Burhanuddin di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (29/8).

Baca Juga:

WP KPK Serang Capim Polri dan Jaksa, Takut Jagoan Tersingkir

Namun, sebaliknya jika 10 nama capim KPK yang dikirim ke DPR memenuhi harapan masyarakat maka berdampak pada kepercayaan publik kepada Presiden Jokowi.

Peneliti senior dan analis politik Burhanuddin Muhtadi ingatkan Jokowi soal Capim KPK
Peneliti senior dan analis politik Burhanuddin Muhtadi (MP/Ponco Sulaksono)

"Nah sikap koreksi seperti apa, presiden yang paling tahu, dalam pengertian apakah dengan bahasa intervensi dalam tanda kutip," paparnya.

Menurutnya, Presiden masih memiliki waktu terkait capim KPK yang saat ini masih 20 orang dan nantinya 10 nama diserahkan kepadanya dari Pansel KPK.

"Ini kan terkait kepercayaan terhadap pimpinan KPK (ke depan), KPK ian ditentukan rekam jejak dan integritas, kalau ada misalnya ada dugaan muncul maka kepercayaan secara politik sudah rusak," ujarnya.

Direktur Eksekutif Indikator Politik ini mengatakan jika Jokowi salah langkah memilih pimpinan KPK, persepsi publik yang awalnya puas pada kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah maka akan berbalik. Sehingga pada akhirnya, publik yang awalnya mendukung Jokowi pun bisa tidak puas dengan kinerja Jokowi.

Baca Juga:

Undang Pansel, KPK Bakal Buka-bukaan Rekam Jejak Para Calon Pimpinan

Diketahui, sejumlah pihak meminta Jokowi untuk ikut menyoroti proses seleksi capim KPK. Publik meminta Jokowi ikut mencermati capim KPK yang memiliki rekam jekak bersih, tidak melakukan pelanggaran etika, dan berintegritas.

"Kalau misalnya presiden salah langkah dalam menunjukkan keberpihakan dalam proses pemilihan pimpinan KPK bukan tidak mungkin yang awalnya mengevaluasi secara positif pemerintah dalam pemberantasan korupsi dibalik," tutup Burhanuddin Muhtadi.(Knu)

Baca Juga:

Istri Gus Dur Nilai Proses Seleksi Calon Pimpinan KPK Bermasalah

#Pengamat Politik #Presiden Jokowi #Capim KPK #Pansel KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Perang AS-Israel vs Iran kini makin memanas. Pengamat pun meminta Indonesia agar tetap netral dan mendorong perdamaian.
Soffi Amira - Jumat, 06 Maret 2026
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Indonesia
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Perang antara AS-Israel vs Iran bisa menjadi krisis global, jika Rusia dan China ikut terlibat.
Soffi Amira - Kamis, 05 Maret 2026
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Bagikan