Headline

Peneliti Senior: Jokowi Bisa Terancam Jika Pansel Salah Pilih Capim KPK

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 29 Agustus 2019
 Peneliti Senior: Jokowi Bisa Terancam Jika Pansel Salah Pilih Capim KPK

Pengamat Politik Burhanudin Muhtadi (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Peneliti senior yang juga analis politik dari Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhati-hati dalam menentukan calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan panitia seleksi (pansel).

"Siapa 10 nama yang akan dikirim ke DPR dan muncul nama yang dianggap rekam jejaknya buruk, maka implikasi lanjutnya rating terhadap presiden terdegradasi," ujar Burhanuddin di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (29/8).

Baca Juga:

WP KPK Serang Capim Polri dan Jaksa, Takut Jagoan Tersingkir

Namun, sebaliknya jika 10 nama capim KPK yang dikirim ke DPR memenuhi harapan masyarakat maka berdampak pada kepercayaan publik kepada Presiden Jokowi.

Peneliti senior dan analis politik Burhanuddin Muhtadi ingatkan Jokowi soal Capim KPK
Peneliti senior dan analis politik Burhanuddin Muhtadi (MP/Ponco Sulaksono)

"Nah sikap koreksi seperti apa, presiden yang paling tahu, dalam pengertian apakah dengan bahasa intervensi dalam tanda kutip," paparnya.

Menurutnya, Presiden masih memiliki waktu terkait capim KPK yang saat ini masih 20 orang dan nantinya 10 nama diserahkan kepadanya dari Pansel KPK.

"Ini kan terkait kepercayaan terhadap pimpinan KPK (ke depan), KPK ian ditentukan rekam jejak dan integritas, kalau ada misalnya ada dugaan muncul maka kepercayaan secara politik sudah rusak," ujarnya.

Direktur Eksekutif Indikator Politik ini mengatakan jika Jokowi salah langkah memilih pimpinan KPK, persepsi publik yang awalnya puas pada kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah maka akan berbalik. Sehingga pada akhirnya, publik yang awalnya mendukung Jokowi pun bisa tidak puas dengan kinerja Jokowi.

Baca Juga:

Undang Pansel, KPK Bakal Buka-bukaan Rekam Jejak Para Calon Pimpinan

Diketahui, sejumlah pihak meminta Jokowi untuk ikut menyoroti proses seleksi capim KPK. Publik meminta Jokowi ikut mencermati capim KPK yang memiliki rekam jekak bersih, tidak melakukan pelanggaran etika, dan berintegritas.

"Kalau misalnya presiden salah langkah dalam menunjukkan keberpihakan dalam proses pemilihan pimpinan KPK bukan tidak mungkin yang awalnya mengevaluasi secara positif pemerintah dalam pemberantasan korupsi dibalik," tutup Burhanuddin Muhtadi.(Knu)

Baca Juga:

Istri Gus Dur Nilai Proses Seleksi Calon Pimpinan KPK Bermasalah

#Pengamat Politik #Presiden Jokowi #Capim KPK #Pansel KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Rumor Dasco Jadi Wapres Mencuat, Pengamat Sebut Ada Upaya Adu Domba Politik
Sufmi Dasco Ahmad diisukan menjadi Wapres RI. Pengamat hukum, Tamil Selvan, mengatakan ada adu domba politik dalam kabar ini.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Rumor Dasco Jadi Wapres Mencuat, Pengamat Sebut Ada Upaya Adu Domba Politik
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa memengaruhi elektabilitas di Pilpres 2029. Pengamat pun mengungkap dampaknya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Indonesia
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai pola komunikasi pemerintahan Prabowo semakin terpusat pada figur-figur di lingkaran inti Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Perang AS-Israel vs Iran kini makin memanas. Pengamat pun meminta Indonesia agar tetap netral dan mendorong perdamaian.
Soffi Amira - Jumat, 06 Maret 2026
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Bagikan