Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut

Ilustrasi: Presiden Prabowo Subianto berdiri menyapa warga dari mobil Pindad Maung Garuda. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Kinerja setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menarik perhatian dan sorotan dari berbagai kalangan, termasuk pengamat politik.

Salah satu kritik datang dari Pengamat politik, Ray Rangkuti. Ia memberikan penilaian yang cukup rendah terhadap kinerja pemerintah.

"Kalau dikasih nilai dalam satu tahun terakhir pemerintahan Pak Prabowo, nilainya enam," ujar Ray kepada wartawan di Jakarta, dikutip Selasa (21/10).

Baca juga:

Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sorotan Tata Kelola dan Demokrasi

Ray Rangkuti berpendapat bahwa dari segi reformasi politik dan demokrasi, pemerintahan saat ini belum menunjukkan arah yang lebih terbuka atau partisipatif. Selain itu, kondisi ekonomi dinilainya juga belum membaik.

Menurut Direktur Lingkar Madani Indonesia ini, tata kelola pemerintahan selama setahun terakhir terlihat tidak terkoordinasi dengan baik dan semrawut.

"Jadi pemerintahan Prabowo-Gibran ini menurut saya semrawut," katanya.

Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025, yang mencakup perusakan gedung DPR dan rumah sejumlah anggota dewan. Menurutnya, protes publik ini mengindikasikan adanya kegagalan dalam mengelola politik selama setahun kepemimpinan Presiden Prabowo.

Selain itu, program makan bergizi gratis juga terus menjadi sorotan. Ray menilai hal ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola kebijakan yang dianggap belum matang.

Baca juga:

Setahun Pemerintahan Prabowo, Komisi I DPR: Diplomasi Indonesia Mengguncang Dunia

Ray juga menyoroti adanya gejala kemunduran dalam agenda reformasi demokrasi, yang terlihat dari menguatnya peran militer di ranah sipil. Ia menunjuk pada penempatan sejumlah perwira aktif maupun purnawirawan TNI di jabatan sipil strategis, termasuk di perusahaan BUMN. Fenomena ini mempertegas tren militerisasi kekuasaan di bawah pemerintahan baru, yang berpotensi mengikis semangat reformasi 1998.

Namun, Ray Rangkuti memberikan apresiasi terhadap kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) yang dinilai positif dalam mengungkap kasus korupsi. Keberhasilan Kejagung menangkap sejumlah pelaku korupsi kelas kakap dianggap telah membongkar ‘noda’ dalam pemerintahan.

"Pemberantasan korupsi lumayan, bukan oleh KPK, oleh Kejaksaan Agung. Nah di situ saya memberi apresiasi kepada Pak Prabowo," jelas Ray. (Knu)

#Prabowo Subianto #Presiden Prabowo Subianto #Gibran Rakabuming #Gibran Rakabuming Raka #Ray Rangkuti #Pengamat Politik
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Isu-isu tersebut meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi, peningkatan kesehatan, serta pendidikan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Indonesia
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
KPK mendorong agar Kemnaker dan para pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan melakukan langkah-langkah perbaikan sistem layanan publik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
Indonesia
Prabowo Buka-bukaan Kementerian Haji Dibentuk karena Penolakan Arab Saudi
Pemerintah Arab Saudi secara terang-terangan menolak jika urusan haji Indonesia hanya ditangani lembaga negara setingkat badan.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Prabowo Buka-bukaan Kementerian Haji Dibentuk karena Penolakan Arab Saudi
Indonesia
Perintah Prabowo ke Gus Irfan: Pangkas Waktu Tunggu Haji dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun
Dalam sidang kabinet itu, Prabowo sempat menyinggung Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf yang akrab disapa Gus Irfan sedang berhalangan hadir karena sedang berada di Arab Saudi.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Perintah Prabowo ke Gus Irfan: Pangkas Waktu Tunggu Haji dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun
Indonesia
Eks Penyidik KPK Desak Prabowo Aktifkan Kembali 57 Pegawai Korban TWK: Saatnya Buktikan Perubahan!
Pengembalian hak konstitusional para pegawai yang diberhentikan melalui TWK menjadi langkah konkret untuk menandai perbedaan KPK di bawah Setyo Budiyanto.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Oktober 2025
Eks Penyidik KPK Desak Prabowo Aktifkan Kembali 57 Pegawai Korban TWK: Saatnya Buktikan Perubahan!
Indonesia
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Komisi X DPR Sebut Pendidikan Indonesia semakin Maju
Presiden Prabowo juga menggencarkan rogram revitalisasi gedung sekolah, serta peningkatan kesejahteraan guru, baik kenaikan gaji maupun tunjangan guru. ?
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Komisi X DPR Sebut Pendidikan Indonesia semakin Maju
Indonesia
Di Hadapan Kejagung, Prabowo Tegaskan: Rakyat Kecil Jangan Jadi Korban Kriminalisasi
Prabowo mengingatkan Kejaksaan dan Kepolisian untuk tidak melakukan kriminalisasi terhadap kasus-kasus yang seharusnya tidak ditindak.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Oktober 2025
Di Hadapan Kejagung, Prabowo Tegaskan: Rakyat Kecil Jangan Jadi Korban Kriminalisasi
Indonesia
Nyaris Telat Hadir di Kejagung, Menkeu Purbaya Akui Hampir Disuruh Push Up oleh Prabowo
Sebelum sampai Kejagung, Menkeu Purbaya menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kemendagri.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Oktober 2025
Nyaris Telat Hadir di Kejagung, Menkeu Purbaya Akui Hampir Disuruh Push Up oleh Prabowo
Indonesia
Uang Korupsi CPO Rp 13 Triliun Dikembalikan ke Negara, Prabowo: Ini Pertanda Baik di 1 Tahun Pemerintahan
Prabowo sebut langkah Kejagung menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan menjaga aset negara.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Oktober 2025
Uang Korupsi CPO Rp 13 Triliun Dikembalikan ke Negara, Prabowo: Ini Pertanda Baik di 1 Tahun Pemerintahan
Bagikan