MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai dugaan delapan warga negara Indonesia (WNI) direkrut menjadi tentara Rusia terjadi atas kesadaran sendiri.
Ia menduga keputusan para WNI tersebut berkaitan dengan faktor ekonomi.
"Saya yakin ini dengan kesadaran sendiri. Pada umumnya tujuannya ekonomi, komersial lah," kata TB Hasanuddin kepada wartawan di Jakarta dikutip, Selasa (1/9).
Baca juga:
Motif Lain Selain Faktor Ekonomi
TB Hasanuddin menyebut biasanya ada maksud lain yang mendorong seseorang memilih menjadi tentara Rusia.
"Ya pada umumnya komersial. Atau ada tujuan lain, misalnya dia bekerja di sana sudah cukup lama kemudian ingin menjadi warga negara, salah satu jalan yang cepat itu adalah masuk menjadi prajurit setempat, begitu," kata TB Hasanuddin.
Menurut dia, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena keputusan menjadi prajurit negara lain memiliki konsekuensi terhadap status kewarganegaraan seseorang.
Baca juga:
Kemenlu Cek Jumlah WNI Jadi Tentara Rusia Berperang di Ukraina
Konsekuensi Kehilangan Kewarganegaraan
TB Hasanuddin menegaskan setiap WNI harus mengetahui bahwa jika memutuskan menjadi tentara negara lain, status WNI-nya sudah pasti gugur.
Kendati demikian, ia menyadari ada juga pihak yang sudah mengetahui konsekuensi tersebut, tetapi tetap melanjutkan rencananya.
Nah konsekuensinya itu yang saya tahu, ada yang memang mereka tahu kalau masuk menjadi prajurit, maka secara otomatis hilang kewarganegaraan Indonesianya. Tetapi ada juga yang sudah tahu dan sengaja,
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin
TB Hasanuddin mengatakan delapan orang tersebut sudah terlanjur bergabung dengan tentara Rusia jika kabar itu benar adanya.
Untuk itu, ia mengingatkan pemerintah agar mengambil pelajaran dari kejadian tersebut, terutama dalam memberikan informasi kepada WNI mengenai konsekuensi menjadi prajurit negara asing.
"Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri perlu memberikan informasi yang akurat bahwa jika saudara ikut menjadi prajurit negara asing, secara otomatis kewarganegaraan saudara akan hilang," tutur politikus PDIP itu. (Knu)