Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah WNI yang Tidak Bayar Pajak Bakal Dicabut Status Kewarganegaraannya?

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 07 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah WNI yang Tidak Bayar Pajak Bakal Dicabut Status Kewarganegaraannya?

Unggahan soal WNI yang tidak bayar pajak dicabut status kewarganegaraannya. Foto: Dok. Turn Back Hoax

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Media sosial kini tengah viral soal beredarnya informasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang tak membayar pajak akan dicopot status kewarganegaraannya.

Informasi ini diunggah akun Tiktok “iiekasc."

Akun tersebut juga mengunggah video yang menampilkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Viral Demo Ajakan Tidak Bayar Pajak, Ramai Jadi Perbincangan

NARASI

“KALAU GA MAU BAYAR PAJA,DICOPOT SAJA KEWARGANEGAANNYA,BIAR PINDAH KE NEGARA LAIN. Seorang Tokok Politik Senior Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini menjabat sebagai Dewan Ekonomi Nasional”

FAKTA

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan gambar tersebut ke Google Lens.

Hasilnya ditemukan gambar serupa pada artikel milik corteva.com dengan judul artikel “Luas Lahan Food Estate di Humbahas akan Ditambah hingga Jadi 1.000 Hektar”, yang tayang pada Rabu (12/7/2021) lalu.

Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, bahwa lahan food estate akan diperluas 785 hektare tahun ini. Targetnya pada 2021, luas lahan mencapai sekitar 1.000 hektar.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA] : Pemerintah Larang Toko dan Warung Dibangun Dekat Kopdes Merah Putih

Pencarian pada kanal resmi pemerintah maupun pemberitaan media arus utama juga tidak menunjukkan adanya kebijakan atau usulan pemerintah untuk mencabut kewarganegaraan seseorang hanya karena tidak membayar pajak.

Sebaliknya, ketentuan mengenai kehilangan kewarganegaraan Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Melalui beleid tersebut, alasan kehilangan kewarganegaraan diatur secara spesifik, misalnya memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, masuk dinas militer negara asing tanpa izin, atau kondisi lain yang ditentukan undang-undang.

Tidak terdapat ketentuan yang menyebut seseorang dapat kehilangan status WNI semata-mata karena tidak membayar pajak.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Bahlil Tegaskan Pemilik Kulkas, AC, TV dan Sepeda akan Dikenai Pajak Tahun Depan

KESIMPULAN

Faktanya, pencarian pada kanal resmi pemerintah maupun pemberitaan media arus utama juga tidak menunjukkan adanya kebijakan atau usulan pemerintah, untuk mencabut kewarganegaraan seseorang hanya karena tidak membayar pajak. (knu)

#Luhut Binsar Pandjaitan #Berita Hoax #Hoax Atau Fakta #Pajak #WNI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Coretax DJP Alami Downtime 24 Jam, Catat Jadwal Penghentian Layanan 8-9 Agustus 2026
Coretax DJP akan mengalami downtime selama 24 jam pada 8-9 Agustus 2026 untuk pemeliharaan sistem. Simak jadwal lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Coretax DJP Alami Downtime 24 Jam, Catat Jadwal Penghentian Layanan 8-9 Agustus 2026
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah WNI yang Tidak Bayar Pajak Bakal Dicabut Status Kewarganegaraannya?
WNI yang tidak membayar pajak akan dicabut status kewarganegaraannya. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Jumat, 07 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah WNI yang Tidak Bayar Pajak Bakal Dicabut Status Kewarganegaraannya?
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Viral Demo Ajakan Tidak Bayar Pajak, Ramai Jadi Perbincangan
Media sosial tengah viral adanya ajakan demo tidak bayar pajak. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Kamis, 06 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Viral Demo Ajakan Tidak Bayar Pajak, Ramai Jadi Perbincangan
Indonesia
Pemerintah Telusuri Penyebar Video Hoaks Kerusuhan, Menko Polkam: Bakal Ditindak Tegas
Pemerintah kini menelusuri video hoaks kerusuhan di media sosial. Menko Polkam, Djamari Chaniago, akan menindak tegas penyebarnya.
Soffi Amira - Rabu, 05 Agustus 2026
Pemerintah Telusuri Penyebar Video Hoaks Kerusuhan, Menko Polkam: Bakal Ditindak Tegas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bahlil Tegaskan Pemilik Kulkas, AC, TV dan Sepeda akan Dikenai Pajak Tahun Depan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dikabarkan akan menerapkan pajak untuk TV, Kulkas, hingga AC. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Bahlil Tegaskan Pemilik Kulkas, AC, TV dan Sepeda akan Dikenai Pajak Tahun Depan
Indonesia
Jakarta Diterpa Isu Kerusuhan, Pramono: Kondisi Tetap Aman dan Nyaman
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yakin Jakarta tetap aman di tengah adanya isu kerusuhan.
Soffi Amira - Selasa, 04 Agustus 2026
Jakarta Diterpa Isu Kerusuhan, Pramono: Kondisi Tetap Aman dan Nyaman
Indonesia
Modus TPPO ke Libya Terungkap, Polda Metro Jaya Beberkan Peran 2 Tersangka
Polda Metro Jaya mengungkap peran dua tersangka TPPO WNI ke Libya. Kini, kedua pelaku sudah ditangkap.
Soffi Amira - Selasa, 04 Agustus 2026
Modus TPPO ke Libya Terungkap, Polda Metro Jaya Beberkan Peran 2 Tersangka
Indonesia
3 WNI Korban TPPO Dipulangkan dari Libya, Pelaku Janjikan Kerja ART di Turki
Polda Metro Jaya membongkar modus TPPO yang menjanjikan pekerjaan ART di Turki. Kini, tiga WNI sudah dipulangkan dari Libya.
Soffi Amira - Selasa, 04 Agustus 2026
3 WNI Korban TPPO Dipulangkan dari Libya, Pelaku Janjikan Kerja ART di Turki
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri ESDM Bahlil Kabarnya Bakal Sita TV karena Tidak Bayar Pajak, Benarkah?
Menteri ESDM, Bahlil Lahadaila, kabarnya akan menyita TV para penunggak pajak. Apakah informasi itu benar?
Soffi Amira - Minggu, 02 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri ESDM Bahlil Kabarnya Bakal Sita TV karena Tidak Bayar Pajak, Benarkah?
Indonesia
Biar Adil, Pramono Siapkan Kebijakan Tarif Pajak Buat Kendaraan Listrik
Berbagai kebijakan itu membuat pertumbuhan mobil listrik di Jakarta tarus meningkat pesat.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Juli 2026
Biar Adil, Pramono Siapkan Kebijakan Tarif Pajak Buat Kendaraan Listrik
Bagikan