Satuan-satuan baru disebut tak sesuai dengan pembangunan postur TNI, tetapi juga mengakselerasi peran-peran militer di ranah sipil.

Penegakan hukum dijalankan dengan tegas terhadap para pelaku intoleransi.

Jangan sampai publik melihat Kejagung hanya berani menetapkan para tersangka, namun tidak menangkap dan menindak tegas para pelaku

Menurutnya, jika pemerintah memiliki niat baik untuk menyusun buku sejarah demi kepentingan pembelajaran seharusnya itu dikoordinasikan oleh Kementerian yang mengurusi pendidikan.

Ketua Setara Institute Hendardi proyek ini potensial digunakan oleh rezim penguasa untuk merekayasa dan membelokkan sejarah bangsa sesuai dengan kehendak dan kepentingan politik rezim.

Kejaksaan Agung meminta TNI untuk menjaga kantornya. Setara Institute pun menanggapi kondisi tersebut. Hal itu bertentangan dengan supremasi sipil dan hukum.

Wacana soal usulan Soeharto jadi pahlawan nasional, mendapat penolakan dari Setara Institute. Sebab, hal itu dianggap belum memenuhi syarat.

Perwira TNI aktif yang menjabat di Kejaksaan Agung semestinya mengundurkan diri terlebih dahulu, menurut Peneliti Setara Institute Ikhsan Yosarie

Negara belum memiliki komitmen kuat dalam pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM

"Memberi legitimasi aktivitas komersil bagi prajurit TNI dan potensi pemanfaatan aspek keprajuritan untuk hal-hal di luar pertahanan negara.”

Setidaknya ada 5 alasan SETARA Institute meminta pembahasan tersebut ditunda

Putusan itu telah menegaskan inkonsistensi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menegakkan konstitusi RI.

Ia menilai aksi yang dilakukan Mayor TNI Dedi Hasibuan dan kawan-kawan ebagai upaya untuk mengintervensi peramasalahan hukum terhadap warga sipil yang dibela anggota TNI.

SETARA Institute menyoroti pasal yang dianggap bermasalah. Salah satunya soal penodaan agama. Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, mendorong Polri untuk menghentikan atau setidaknya melakukan moratorium terhadap penggunaan pasal penodaan agama.