Kapolri Suyudi Dihadapkan pada Pekerjaan Rumah Lama Polri, SETARA Institute Ungkap Masalahnya

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Sabtu, 03 Oktober 2026
Kapolri Suyudi Dihadapkan pada Pekerjaan Rumah Lama Polri, SETARA Institute Ungkap Masalahnya

Kapolri Jenderal, Suyudi Ario Seto. (Foto: Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto didesak untuk memutus rantai persoalan lama yang selama bertahun-tahun terus muncul di tubuh Polri.

SETARA Institute menilai Suyudi mewarisi pekerjaan rumah besar yang berulang dari satu periode Kapolri ke periode berikutnya.

Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan menyoroti keberulangan berbagai persoalan dalam perjalanan reformasi Polri.

Baca juga:

DPR Tagih Gebrakan Suyudi, jangan Biarkan Keluhan Warga Terus Menumpuk

Sejumlah Persoalan Dinilai Belum Tuntas

Halili menyebut sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian, mulai dari tindakan represif, penggunaan kekuatan berlebihan saat demonstrasi, hingga minimnya akuntabilitas dalam penggunaan senjata api.

Persoalan lain yang disoroti mencakup kultur kekerasan, praktik penyuapan, penyalahgunaan kewenangan, arogansi aparat, serta profesionalitas penegakan hukum.

“Itu belum sepenuhnya teratasi,” jelas Halili kepada wartawan di Jakarta, Jumat (2/10).

SETARA menegaskan persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kesalahan individu anggota kepolisian.

Menurut SETARA, persoalan tersebut juga berhubungan dengan tata kelola kelembagaan, sistem pengawasan, kultur organisasi, kapasitas sumber daya manusia, serta akuntabilitas penggunaan kewenangan.

Baca juga:

Kapolri Suyudi Rotasi 19 Kapolda, dari Metro Jaya hingga Sulawesi

Kapolri Baru Diminta Sentuh Akar Persoalan

Karena itu, Suyudi dituntut tidak sekadar membawa program baru selama memimpin Polri.

Halili mengatakan reformasi kepolisian perlu menyentuh persoalan mendasar yang selama ini berulang.

Kapolri baru harus mampu membuktikan bahwa reformasi kali ini benar-benar menyentuh akar persoalan di tubuh kepolisian,

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan.

SETARA Institute menilai reformasi Polri tidak boleh terus bergantung pada siapa yang menjabat sebagai Kapolri.

Menurut lembaga tersebut, perubahan harus menjadi bagian dari sistem kelembagaan yang dapat terus berjalan meskipun terjadi pergantian pimpinan.

“Reformasi Polri belum sepenuhnya terlembagakan menjadi sistem perubahan yang mampu bertahan melampaui pergantian kepemimpinan,” tutup Halili. (Knu)

#SETARA Institute #Suyudi Ario Seto #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polri Dalami Dugaan Cip Nvidia Diselundupkan ke China lewat Indonesia
Dugaan penggunaan Indonesia sebagai jalur transit pengiriman cip AI Nvidia ke China sebelumnya mencuat setelah adanya laporan media internasional.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Polri Dalami Dugaan Cip Nvidia Diselundupkan ke China lewat Indonesia
Indonesia
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Slamet masih menjalani perawatan intensif akibat penyakit yang dideritanya.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Indonesia
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Sidang etik tersebut digelar di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Indonesia
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Pemetaan dilakukan sejak pelaksanaan Operasi Zebra 2026 yang berlangsung pada 16–29 November.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Bagikan