MERAHPUTIH.COM – POLRI menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso terkait dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Selasa (17/11). Sidang etik tersebut digelar di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan sidang terhadap Eko masih berlangsung.
“Hari ini sidang terhadap EHS yang masih berlangsung,” kata Trunoyudo kepada wartawan di Mabes Polri.
Sidang KKEP dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi. Sementara itu, Irjen Agus Dwi Hermawan menjabat Wakil Ketua Komisi. Adapun tiga anggota komisi lainnya yakni Irjen Untung Widyatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Tony Aryadi Effendi.
Baca juga:
Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso Segera Jalani Sidang Etik Hari ini
Trunoyudo menegaskan pelaksanaan sidang etik tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjalankan penegakan kode etik secara transparan dan akuntabel. “Seluruh proses penegakan kode etik profesi Polri ini dilaksanakan secara profesional, prosedural, proporsional, dan tentunya juga secara etik, menjunjung tinggi objektivitas, transparansi, serta akuntabilitas,” ujarnya.
Dia menambahkan Polri tidak akan memberikan toleransi terhadap personel yang diduga menyalahgunakan wewenang. “Polri sekali lagi tidak memberikan toleransi kepada terduga pelanggar penyalahgunaan wewenang dan memastikan setiap personel mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan ketentuan berlaku,” lanjutnya.
Sebelumnya, Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.
Keempatnya yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.(knu)
Baca juga:
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan