Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit

Dwi AstariniDwi Astarini - 1 jam, 13 menit lalu
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit

Irjen Slamet Uliandi/ dok Polri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM – KADIV Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir mengungkapkan alasan Propam belum dapat menjadwalkan sidang etik terhadap Irjen Slamet Uliandi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Slamet masih menjalani perawatan intensif akibat penyakit yang dideritanya.

“Memang kondisi kesehatan (Slamet Uliandi) masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kami paksakan,” kata Isir kepada wartawan, Selasa (17/11).

Menurut Isir, Polri tetap menghormati hak tersangka, terutama terkait dengan kondisi kesehatan yang bersangkutan. Meski demikian, sidang etik tetap akan digelar setelah Slamet dinyatakan pulih. “Kami satu sisi harus tetap menghormati hak asasi, kondisi kesehatan yang terduga pelanggar SU ini,” terangnya.


Dalam perkara ini, Slamet Uliandi diduga memiliki peran penting dalam mengendalikan operasi penyadapan melalui Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. Saat menjabat Kadiv Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri sekaligus Dewan Pembina MC Bareskrim, Slamet disebut menjadi pihak yang memberikan persetujuan atas aktivitas penyadapan atau provisioning yang dilakukan anak buahnya.

Baca juga:

Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso

Setiap aktivitas penyadapan yang dilakukan Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso disebut harus mendapatkan persetujuan Slamet. Dengan demikian, perannya tidak hanya berada dalam rantai komando, tetapi juga mencakup pengendalian teknis terhadap operasional penyadapan.

Dalam konstruksi perkara yang diungkap penyidik, Slamet juga diduga menjadi penghubung perintah penyadapan dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada para pelaksana teknis di lapangan. Perintah tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui pesan singkat tanpa dilengkapi surat perintah resmi.


Tak hanya itu, Slamet juga disebut menyetujui permintaan penghapusan barang bukti elektronik hasil penyadapan. Pada awal Oktober 2026, Irjen Ahrie Sonta disebut meminta persetujuan Slamet untuk menghapus seluruh file rekaman hasil penyadapan. Permintaan tersebut diduga disetujui Slamet.


Kasus dugaan penyadapan ilegal ini mencuat setelah Bareskrim Polri mengungkap adanya aktivitas penyadapan terhadap perangkat komunikasi Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh yang diduga berlangsung sejak 2025 hingga 2026.


Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Ahrie Sonta sebelumnya telah dijatuhi sanksi pemecatan.(knu)

Baca juga:

Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso Segera Jalani Sidang Etik Hari ini





#Polri #Penyadapan #Kasus Penyadapan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Slamet masih menjalani perawatan intensif akibat penyakit yang dideritanya.
Dwi Astarini - 1 jam, 13 menit lalu
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Indonesia
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Sidang etik tersebut digelar di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dwi Astarini - 2 jam, 20 menit lalu
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso Segera Jalani Sidang Etik Hari ini
Polri menjadwalkan sidang etik Irjen Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus penyadapan Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 17 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso Segera Jalani Sidang Etik Hari ini
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Indonesia
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Pemetaan dilakukan sejak pelaksanaan Operasi Zebra 2026 yang berlangsung pada 16–29 November.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Indonesia
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Keberadaan log data penyadapan menjadi salah satu barang bukti penting dalam perkara tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Indonesia
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Jenderal LSP yang menjabat kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Indonesia
Listyo Perintahkan Penyadapan, Dijerat Pidana Penjara 10 Tahun
Jenderal LSP juga diduga menjadi penerima hasil akhir atau end user hasil penyadapan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 November 2026
Listyo Perintahkan Penyadapan, Dijerat Pidana Penjara 10 Tahun
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Bagikan