Rabu Besok DPRD DKI Jakarta Bahas RAPBD 2020

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 22 Oktober 2019
 Rabu Besok DPRD DKI Jakarta Bahas RAPBD 2020

Suasana rapimgab DPRD DKI Jakarta jelang pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2020 (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - DPRD DKI Jakarta akan menggelar pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2020, Rabu (23/10) besok.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari PKS Abdurrahman Suhaimi menjelaskan pembahasan awal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan menjelaskan kerangka Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di hadapan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI.

Baca Juga:

PKS Desak Ahmad Syaikhu Mundur dari DPR Jika Ingin Maju Dalam Pemilihan Wagub DKI

"Kita berharap seluruh pembahasannya tidak terlambat,” ujar Suhaimi di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/10).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menegaskan pihaknya langsung kebut pembahasan RAPBD DKI 2020
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari PKS Abdrurrahman Suhaimi (MP/Asropih)

Setelah KUA-PPAS dipaparkan TAPD, Suhaimi melanjutkan, pembahasan akan dilanjutkan di tingkat komisi bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pembahasan akan dilaksanakan mulai tanggal 28 sampai 30 Oktober 2019.

Kemudian hasil pembahasan akan kembali dimatangkan di tingkat Banggar bersama TAPD di tanggal 31 Oktober hingga 1 November 2019.

Selanjutnya anggota Dewan bersama TAPD akan menggelar Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) beragendakan penelitian akhir beserta persetujuan KUA-PPAS APBD 2020 bersama fraksi-fraksi 4 November 2019.

Berdasarkan jadwal yang telah disusun, prosesi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Rancangan KUA-PPAS bersama Gubernur DKI Anies Baswedan dalam rapat paripurna akan dilakukan pada 5 November 2019.

"Jadi semuanya berjalan sesuai dengan yang selama ini berjalan," jelas Suhaimi.

Baca Juga:

Anggota Fraksi Golkar Sebut Gaji DPRD Rp550 Juta Itu Pendapat Pribadi

Wakil Ketua DPRD DKI dari Gerindra, M. Taufik optimistis APBD 2020 beres pada 30 November 2019. Pihaknya pun akan membahas secara maraton.

"Iya, mulainya besok. Harus dilakukan seperti ini mulai besok sampai akhir November," ujar Taufik.(Asp)

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Jakarta Kritik Rencana Anies Menata Ulang Kampung Akuarium

#APBD DKI #APBD #DPRD DKI Jakarta #Taufik Gerindra
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Bagikan