Anggota Fraksi Golkar Sebut Gaji DPRD Rp550 Juta Itu Pendapat Pribadi

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 22 Oktober 2019
 Anggota Fraksi Golkar Sebut Gaji DPRD Rp550 Juta Itu Pendapat Pribadi

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar Jamaludin (Foto: Dok Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Jamaludin meluruskan pernyataannya yang viral di media sosial mengenai gaji yang diterima menjadi anggota Dewan Legislatif Kebon Sirih masih kurang.

Besaran gaji yang diterima anggota DPRD DKI saat ini sekitar Rp110 juta. Jamaludin sendiri menganggap gaji yang ideal menurut dia adalah Rp550 juta.

Baca Juga:

Gaji Ketua DPRD Jakarta Lebih Kecil dari Empat Wakilnya, Kok Bisa?

Ia pun menegaskan hal itu hanya pendapat pribadinya saja. Jamaludin juga membantah meminta agar gaji DPRD DKI diubah menjadi Rp550 juta.

Besaran gaji para anggota DPRD DKI Jakarta yang jadi Wakil Ketua DPRD
Rincian tunjangan gaji bersih yang diterima Ketua Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta (Ist)

"Bukan berarti gaji kita harus segitu, bukan. Menurut saya, itu menurut saya pribadi, bukan secara umum," kata Jamaludin di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

Menurut Jamaludin besaran uang itu hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja. Salah satu kebutuhannya membiayai paguyuban Rawa Babon, Jakarta Timur. Pasalnya perkumpulan itu diklaim Jamaludin beranggotakan hampir 20 ribu orang. Karena itu lah ia membutuhkan banyak dana.

"Saya bukannya minta digaji Rp500 juta bukan, jadi saya secara pribadi karena saya punya paguyuban hampir 20 ribu," ucap Jamaludin.

Terkait dengan jumlah gaji Rp110 juta yang diterimanya di DPRD, Jamaludin menyatakan jumlahnya sudah cukup. Ia bahkan menyebut jumlahnya sudah terlalu banyak.

Baca Juga:

Duh, Gaji Sopir Anggota Dewan di Bawah UMR

"Sangat cukup, lebih dari cukup malahan, kalau bisa dikurangin aja deh, gak usah dibayar enggak apa-apa," jelasnya.

Jamaludin juga menegaskan dirinya tidak mempersoalkan bila gajinya dikurangi. Ia berkelakar akan menjadi kondektur bus (kenek) sembari menjabat anggota dewan untuk membiayai perkumpulannya itu.

"Enggak apa-apa, bisa jadi kenek, nyambi-nyambi jadi kenek kan boleh," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

Anggota DPRD Gadaikan SK Penetapan ke Bank DKI Untuk Pinjam Uang

#DPRD DKI Jakarta #Partai Golkar #Gaji DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Indonesia
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
DPRD DKI minta DLH lebih aktif menjelaskan manfaat RDF Rorotan kepada masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
Indonesia
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Partai Golkar sejak awal telah mengusulkan dan mendukung beliau beserta tokoh-tokoh lainnya untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Kemudian tahun ini baru terwujud.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 November 2025
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Indonesia
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov
DPRD DKI mempertanyakan keseriusan Pemprov dalam uji coba RDF Plant Rorotan, Jakarta Utara, yang hingga kini masih menimbulkan bau sampah.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov
Bagikan