Anggota Fraksi Golkar Sebut Gaji DPRD Rp550 Juta Itu Pendapat Pribadi
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar Jamaludin (Foto: Dok Pribadi)
MerahPutih.Com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Jamaludin meluruskan pernyataannya yang viral di media sosial mengenai gaji yang diterima menjadi anggota Dewan Legislatif Kebon Sirih masih kurang.
Besaran gaji yang diterima anggota DPRD DKI saat ini sekitar Rp110 juta. Jamaludin sendiri menganggap gaji yang ideal menurut dia adalah Rp550 juta.
Baca Juga:
Gaji Ketua DPRD Jakarta Lebih Kecil dari Empat Wakilnya, Kok Bisa?
Ia pun menegaskan hal itu hanya pendapat pribadinya saja. Jamaludin juga membantah meminta agar gaji DPRD DKI diubah menjadi Rp550 juta.
"Bukan berarti gaji kita harus segitu, bukan. Menurut saya, itu menurut saya pribadi, bukan secara umum," kata Jamaludin di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (21/10).
Menurut Jamaludin besaran uang itu hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja. Salah satu kebutuhannya membiayai paguyuban Rawa Babon, Jakarta Timur. Pasalnya perkumpulan itu diklaim Jamaludin beranggotakan hampir 20 ribu orang. Karena itu lah ia membutuhkan banyak dana.
"Saya bukannya minta digaji Rp500 juta bukan, jadi saya secara pribadi karena saya punya paguyuban hampir 20 ribu," ucap Jamaludin.
Terkait dengan jumlah gaji Rp110 juta yang diterimanya di DPRD, Jamaludin menyatakan jumlahnya sudah cukup. Ia bahkan menyebut jumlahnya sudah terlalu banyak.
Baca Juga:
"Sangat cukup, lebih dari cukup malahan, kalau bisa dikurangin aja deh, gak usah dibayar enggak apa-apa," jelasnya.
Jamaludin juga menegaskan dirinya tidak mempersoalkan bila gajinya dikurangi. Ia berkelakar akan menjadi kondektur bus (kenek) sembari menjabat anggota dewan untuk membiayai perkumpulannya itu.
"Enggak apa-apa, bisa jadi kenek, nyambi-nyambi jadi kenek kan boleh," tutupnya.(Asp)
Baca Juga:
Anggota DPRD Gadaikan SK Penetapan ke Bank DKI Untuk Pinjam Uang
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov