Anggota Fraksi Golkar Sebut Gaji DPRD Rp550 Juta Itu Pendapat Pribadi


Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar Jamaludin (Foto: Dok Pribadi)
MerahPutih.Com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Jamaludin meluruskan pernyataannya yang viral di media sosial mengenai gaji yang diterima menjadi anggota Dewan Legislatif Kebon Sirih masih kurang.
Besaran gaji yang diterima anggota DPRD DKI saat ini sekitar Rp110 juta. Jamaludin sendiri menganggap gaji yang ideal menurut dia adalah Rp550 juta.
Baca Juga:
Gaji Ketua DPRD Jakarta Lebih Kecil dari Empat Wakilnya, Kok Bisa?
Ia pun menegaskan hal itu hanya pendapat pribadinya saja. Jamaludin juga membantah meminta agar gaji DPRD DKI diubah menjadi Rp550 juta.

"Bukan berarti gaji kita harus segitu, bukan. Menurut saya, itu menurut saya pribadi, bukan secara umum," kata Jamaludin di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (21/10).
Menurut Jamaludin besaran uang itu hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja. Salah satu kebutuhannya membiayai paguyuban Rawa Babon, Jakarta Timur. Pasalnya perkumpulan itu diklaim Jamaludin beranggotakan hampir 20 ribu orang. Karena itu lah ia membutuhkan banyak dana.
"Saya bukannya minta digaji Rp500 juta bukan, jadi saya secara pribadi karena saya punya paguyuban hampir 20 ribu," ucap Jamaludin.
Terkait dengan jumlah gaji Rp110 juta yang diterimanya di DPRD, Jamaludin menyatakan jumlahnya sudah cukup. Ia bahkan menyebut jumlahnya sudah terlalu banyak.
Baca Juga:
"Sangat cukup, lebih dari cukup malahan, kalau bisa dikurangin aja deh, gak usah dibayar enggak apa-apa," jelasnya.
Jamaludin juga menegaskan dirinya tidak mempersoalkan bila gajinya dikurangi. Ia berkelakar akan menjadi kondektur bus (kenek) sembari menjabat anggota dewan untuk membiayai perkumpulannya itu.
"Enggak apa-apa, bisa jadi kenek, nyambi-nyambi jadi kenek kan boleh," tutupnya.(Asp)
Baca Juga:
Anggota DPRD Gadaikan SK Penetapan ke Bank DKI Untuk Pinjam Uang
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Siap Dukung Bantuan Hukum Percepat Jakarta Menuju Kota Global

Kekosongan Camat dan Lurah di Jakarta Bikin Pelayanan Publik Terhambat, Pramono Diminta Cari Solusi

DPRD DKI Jakarta Desak Audiensi Gubernur Soal Sistem Parkir dan Kejanggalan Target PAD Rp 100 Miliar

DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat

Pelayanan Publik Terancam, DPRD DKI Minta Pemprov Segera Isi Jabatan Camat dan Lurah

DPRD DKI Minta Perda KTR Lindungi Nonperokok Tanpa Abaikan Industri Tembakau

KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru

Pansus DPRD DKI Segel 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pajak hingga Rp70 Miliar per Tahun

DPRD DKI Tegaskan Kebakaran di Tamansari Bukan Musibah, Tapi Wajib Naik Status Jadi Bencana

Pemerintah Pusat Pangkas Dana Transfer ke Jakarta, APBD Tahun Depan Berpotensi Merosot
