Anggota Fraksi Golkar Sebut Gaji DPRD Rp550 Juta Itu Pendapat Pribadi

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 22 Oktober 2019
 Anggota Fraksi Golkar Sebut Gaji DPRD Rp550 Juta Itu Pendapat Pribadi

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar Jamaludin (Foto: Dok Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Jamaludin meluruskan pernyataannya yang viral di media sosial mengenai gaji yang diterima menjadi anggota Dewan Legislatif Kebon Sirih masih kurang.

Besaran gaji yang diterima anggota DPRD DKI saat ini sekitar Rp110 juta. Jamaludin sendiri menganggap gaji yang ideal menurut dia adalah Rp550 juta.

Baca Juga:

Gaji Ketua DPRD Jakarta Lebih Kecil dari Empat Wakilnya, Kok Bisa?

Ia pun menegaskan hal itu hanya pendapat pribadinya saja. Jamaludin juga membantah meminta agar gaji DPRD DKI diubah menjadi Rp550 juta.

Besaran gaji para anggota DPRD DKI Jakarta yang jadi Wakil Ketua DPRD
Rincian tunjangan gaji bersih yang diterima Ketua Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta (Ist)

"Bukan berarti gaji kita harus segitu, bukan. Menurut saya, itu menurut saya pribadi, bukan secara umum," kata Jamaludin di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

Menurut Jamaludin besaran uang itu hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja. Salah satu kebutuhannya membiayai paguyuban Rawa Babon, Jakarta Timur. Pasalnya perkumpulan itu diklaim Jamaludin beranggotakan hampir 20 ribu orang. Karena itu lah ia membutuhkan banyak dana.

"Saya bukannya minta digaji Rp500 juta bukan, jadi saya secara pribadi karena saya punya paguyuban hampir 20 ribu," ucap Jamaludin.

Terkait dengan jumlah gaji Rp110 juta yang diterimanya di DPRD, Jamaludin menyatakan jumlahnya sudah cukup. Ia bahkan menyebut jumlahnya sudah terlalu banyak.

Baca Juga:

Duh, Gaji Sopir Anggota Dewan di Bawah UMR

"Sangat cukup, lebih dari cukup malahan, kalau bisa dikurangin aja deh, gak usah dibayar enggak apa-apa," jelasnya.

Jamaludin juga menegaskan dirinya tidak mempersoalkan bila gajinya dikurangi. Ia berkelakar akan menjadi kondektur bus (kenek) sembari menjabat anggota dewan untuk membiayai perkumpulannya itu.

"Enggak apa-apa, bisa jadi kenek, nyambi-nyambi jadi kenek kan boleh," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

Anggota DPRD Gadaikan SK Penetapan ke Bank DKI Untuk Pinjam Uang

#DPRD DKI Jakarta #Partai Golkar #Gaji DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Bagikan