Anggota DPRD Gadaikan SK Penetapan ke Bank DKI Untuk Pinjam Uang


Pelantikan 106 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Foto: MP/Asropih
MerahPutih.Com - Corporate Secretary Bank DKI Herry Djufraini mengatakan, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta menggadaikan surat keputusan (SK) penetapan Anggota DPRD DKI periode 2019-2024 ke Bank sebagai jaminan kredit multiguna.
Herry pun menuturkan, bahwa anggota Legislatif Kebon Sirih yang menggadaikan SK telah menerima pinjaman dari Bank DKI.
Baca Juga:
"Sudah ada beberapa anggota dewan mengajukan dan telah menerima (pinjaman)" kata Herry saat dihubungi, Rabu (18/9).

Namun Harry tak mau membocorkan berapa jumlah anggota yang menggadaikan SK di Bank DKI. Begitu pun Harry menolak memberi tahu berapa besaran pinjaman yang diajukan karena alasan melindungi kerahasiaan nasabah.
Herry juga kurang setuju dengn istilah DPRD gadai SK yang dialamatkan kepada anggota DPRD DKI untuk mendapat fasilitas kredit.
"Mungkin bahasa mengadaikan diganti dengan fasilitas kredit karena Bank DKI bukan pegadaian," cetus Herry.
Herry menyampaikan, anggota DPRD diizinkan meminjam di Bank DKI karena gaji bulanannya berasal dari bank yang sama.
Baca Juga:
Usulan 8 Poin Penyempurnaan Tatib DPRD DKI Jakarta 2019-2024
Harry juga mengatakan, pemberian kredit multiguna itu juga ditalangi asuransi. "Jadi, ini seperti kredit umum yang diberikan kepada nasabah," ucapnya.
Proses pengajuan kredit, kata dia, sama dengan nasabah pada umumnya. Terpenting harus ada pengajuan dari calon debitur.
"Proses fasilitas kredit ini sebagaimana pangajuan kredit umum, artinya ada pengajuan permohonan dari calon debitur," tutup Herry.(Asp)
Baca Juga:
Ketua DPRD Sementara Usulkan Wagub DKI Jakarta Lebih Dari Satu Orang
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Siap Dukung Bantuan Hukum Percepat Jakarta Menuju Kota Global

Cegah Tindakan Asusila Saat 'Night at the Ragunan Zoo', TMR Berencana Tambah CCTV

Tarif Transportasi Umum Jakarta Dianggap Murah, Pemprov Kaji Ulang Kenaikan

Kekosongan Camat dan Lurah di Jakarta Bikin Pelayanan Publik Terhambat, Pramono Diminta Cari Solusi

DPRD DKI Jakarta Desak Audiensi Gubernur Soal Sistem Parkir dan Kejanggalan Target PAD Rp 100 Miliar

DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat

Pelayanan Publik Terancam, DPRD DKI Minta Pemprov Segera Isi Jabatan Camat dan Lurah

DPRD DKI Minta Perda KTR Lindungi Nonperokok Tanpa Abaikan Industri Tembakau

KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru

Pramono Pastikan Tunjangan PNS dan PPPK Aman Meski DBH Dipangkas Rp 15 Triliun
