Ketua DPRD Sementara Usulkan Wagub DKI Jakarta Lebih Dari Satu Orang

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 10 September 2019
 Ketua DPRD Sementara Usulkan Wagub DKI Jakarta Lebih Dari Satu Orang

Ketua DPRD DKI Jakarta Sementara Pantas Nainggolan (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Tarik ulur pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta masih terus berlanjut. Ketua DPRD DKI Jakarta sementara Pantas Nainggolan mengungkapkan, saat ini beberapa anggota DPRD mengusulkan agar Wagub DKI lebih dari satu orang.

Wacana Wagub lebih dari satu orang ini memang bukanlah sesuatu yang baru di Jakarta. Sejak era Gubernur DKI Jakarta Tjokropranolo (1977-1982) hingga Sutiyoso (1997-2002) posisi wakil gubernur diisi sekitar empat pejabat.

Baca Juga:

PKS Bisa Bikin Pengesahan Tatib Cawagub DKI Molor

Namun pengguliran beberapa orang nomor dua di Jakarta itu tidak masuk dalam pembahasan Tata Tertib (Tatib) DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.

Pantas Nainggolan ungkapkan sejumlah anggota DPRD DKI usulkan agar Wagub DKI lebih dari satu orang
Pantas Nainggolan memberikan keterangan kepada awak media di Gedung DPRD DKI Jakarta (MP/Asropih)

Pantas pun mencontohkan pada era Gubernur Sutiyoso Jakarta memiliki empat wakil gubernur pada periode pertama tahun 1997-2002.

"Dalam tatib sih gak. Tapi usulan itu muncul karena dalam kenyataannya sampai dengan Sutiyoso, Wagub DKI itu ada 4 dan itu didukung oleh otonomi DKI yang ada di tingkat provinsi," tutur Pantas di ruang rapat serbaguna DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (10/9).

Munculnya wacana ini, kata Pantas, menjawab keluhan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal kekosongan kursi Wagub DKI. Sebab sudah lebih dari satu tahun pengganti Sandiag Uno belum juga rampung.

"Tapi sekali lagi ini hanya sekadar usulan. Jadi prinsipnya kita tidak ingin melanggar aturan. Tetapi kalau ada peluang untuk memperbaiki aturan ya kenapa tidak," kata dia.

Baca Juga:

Usulan 8 Poin Penyempurnaan Tatib DPRD DKI Jakarta 2019-2024

Pantas Nainggolan juga menuturkan, rencana DKI 2 diisi lebih dari satu orang ini belum dibawa ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut dia, ada kemungkinan usulan tersebut disampaikan ke Kemendagri.

"Tapi sekali lagi ini hanya sekadar usulan. Jadi prinsipnya kita tidak ingin melanggar aturan. Tetapi kalau ada peluang untuk memperbaiki aturan ya kenapa tidak," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

Wakil Ketua Sementara Minta PDIP dan Demokrat Segera Serahkan Nama Pimpinan DPRD DKI

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta #Sutiyoso #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Bagikan