Wakil Ketua Sementara Minta PDIP dan Demokrat Segera Serahkan Nama Pimpinan DPRD DKI

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 09 September 2019
Wakil Ketua Sementara Minta PDIP dan Demokrat Segera Serahkan Nama Pimpinan DPRD DKI

Wakil Ketua DPRD sementara DKI Jakarta Syarif dari Fraksi Gerindra (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sementara, Syarif mengatakan pihaknya masih menunggu dua Partai Politik untuk menyodorkan kadernya menjadi pimpinan DPRD definitif.

Dua partai yang belum menyerahkan nama petinggi wakil Rakyat DKI itu yakni PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Padahal tiga Parpol di DPRD DKI sudah menyerahkan nama, antara lain Partai Gerindra menunjuk M. Taufik, PAN; Zita Anjani, dan PKS; Adburahman Suhaimi.

Baca Juga:

Adik Kandung Almarhum Jefri Al Buchori Angkat Koper dari DPRD DKI

Diketahui nantinya ada lima nama yang menduduki kursi empuk petinggi Dewan Parlemen Kebon Sirih.

Syarif dari Fraksi Gerindra menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD sementara DKI Jakarta (MP/Asropih)
Syarif dari Fraksi Gerindra menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD sementara DKI Jakarta (MP/Asropih)

"Nah, sambil persiapan surat dari DPP PDI-P dan Demokrat tinggal dua lagi yang belum selesai. PAN, Gerindra, dan PKS itu sudah kirim ke pimpinan sementara," kata Syarif saat dikonfirmasi, Senin (9/9).

Partai Demokrat dengan perolehan 10 kursi di parlemen Kebon Sirih berhak mengirimkan kadernya sebagai wakil ketua. Sementara, PDIP yang menyabet 25 kursi bisa mendapatkan posisi ketua DPRD.

Hingga saat ini belum juga menyerahkan nama kadernya. Syarif pun meminta kepada PDI Perjuangan dan Partai Demokrat untuk secepatnya menyerahkan nama.

"Kita minta pengertiannya buat teman-teman PDIP dengan Demokrat hari ini," tutur dia.

Politokus Partai Gerindra itu menargetkan pada Senin, 16 September 2019 mendatang sudah menggelar rapat paripurna penetapan pimpinan DPRD definitif. Sehingga, apabila PDIP dan Demokrat mengulur-ngulur, dikhawatirkan bakal memolorkan jadwal yang telah ditetapkan.

Baca Juga:

Terima Usulan Anies, DPRD DKI Sahkan Perubahan Nama Sejumlah SKPD

"Kalau terjadi pengunduran berpengaruh pada jadwal lagi. Kita enggak bisa memaksa dan menekan," cetusnya.

Setelah menetapkan pimpinan DPRD definitif, lanjut dia, ditargetkan tiga hari sesudah itu mengesahkan sebuah tata tertib (Tatib) DPRD DKI. Nantinya, pengesahan tatib itu disahkan bersama nama-nama kader yang duduk di komisi.

"Pimpinan definitif, dua atau tiga hari (setelahnya) ketok palu pengesahan tatib," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Eks Ketua DPRD DKI Setuju Anggota Dewan Dapat Tenaga Ahli

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan