Wakil Ketua Sementara Minta PDIP dan Demokrat Segera Serahkan Nama Pimpinan DPRD DKI

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 09 September 2019
Wakil Ketua Sementara Minta PDIP dan Demokrat Segera Serahkan Nama Pimpinan DPRD DKI

Wakil Ketua DPRD sementara DKI Jakarta Syarif dari Fraksi Gerindra (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sementara, Syarif mengatakan pihaknya masih menunggu dua Partai Politik untuk menyodorkan kadernya menjadi pimpinan DPRD definitif.

Dua partai yang belum menyerahkan nama petinggi wakil Rakyat DKI itu yakni PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Padahal tiga Parpol di DPRD DKI sudah menyerahkan nama, antara lain Partai Gerindra menunjuk M. Taufik, PAN; Zita Anjani, dan PKS; Adburahman Suhaimi.

Baca Juga:

Adik Kandung Almarhum Jefri Al Buchori Angkat Koper dari DPRD DKI

Diketahui nantinya ada lima nama yang menduduki kursi empuk petinggi Dewan Parlemen Kebon Sirih.

Syarif dari Fraksi Gerindra menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD sementara DKI Jakarta (MP/Asropih)
Syarif dari Fraksi Gerindra menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD sementara DKI Jakarta (MP/Asropih)

"Nah, sambil persiapan surat dari DPP PDI-P dan Demokrat tinggal dua lagi yang belum selesai. PAN, Gerindra, dan PKS itu sudah kirim ke pimpinan sementara," kata Syarif saat dikonfirmasi, Senin (9/9).

Partai Demokrat dengan perolehan 10 kursi di parlemen Kebon Sirih berhak mengirimkan kadernya sebagai wakil ketua. Sementara, PDIP yang menyabet 25 kursi bisa mendapatkan posisi ketua DPRD.

Hingga saat ini belum juga menyerahkan nama kadernya. Syarif pun meminta kepada PDI Perjuangan dan Partai Demokrat untuk secepatnya menyerahkan nama.

"Kita minta pengertiannya buat teman-teman PDIP dengan Demokrat hari ini," tutur dia.

Politokus Partai Gerindra itu menargetkan pada Senin, 16 September 2019 mendatang sudah menggelar rapat paripurna penetapan pimpinan DPRD definitif. Sehingga, apabila PDIP dan Demokrat mengulur-ngulur, dikhawatirkan bakal memolorkan jadwal yang telah ditetapkan.

Baca Juga:

Terima Usulan Anies, DPRD DKI Sahkan Perubahan Nama Sejumlah SKPD

"Kalau terjadi pengunduran berpengaruh pada jadwal lagi. Kita enggak bisa memaksa dan menekan," cetusnya.

Setelah menetapkan pimpinan DPRD definitif, lanjut dia, ditargetkan tiga hari sesudah itu mengesahkan sebuah tata tertib (Tatib) DPRD DKI. Nantinya, pengesahan tatib itu disahkan bersama nama-nama kader yang duduk di komisi.

"Pimpinan definitif, dua atau tiga hari (setelahnya) ketok palu pengesahan tatib," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Eks Ketua DPRD DKI Setuju Anggota Dewan Dapat Tenaga Ahli

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Indonesia
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Distribusi sekolah gratis dinilai belum sepenuhnya menjangkau wilayah dengan kebutuhan paling tinggi.
Dwi Astarini - Kamis, 30 April 2026
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Indonesia
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Koordinasi dengan Kementerian Perindustrian juga menjadi poin krusial untuk memantau rantai pasok bahan kimia impor sejak dari pelabuhan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 April 2026
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Bagikan