Pimpinan PSI DKI Wanti-Wanti Pemprov DKI soal Longsor Sampah di TPST Bantar Gebang

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 02 Januari 2026
Pimpinan PSI DKI Wanti-Wanti Pemprov DKI soal Longsor Sampah di TPST Bantar Gebang

Ilustrasi: TPST Bantargebang, Bekasi. (Foto: Ist/NET)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - WAKIL Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perihal insiden gunungan sampah yang longsor di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang di Bekasi pada Rabu (31/12/2025).

Dalam kejadian tersebut, sampah yang longsor juga mengenai tiga truk sampah hingga terperosok hingga masuk ke dalam kali.

"Insiden yang terjadi kemarin tidak bisa dianggap enteng saja. Beruntungnya, longsor kemarin tidak mengarah ke permukiman di sekitar TPST Bantar Gebang. Kalau itu terjadi, nyawa banyak orang akan terancam," kata Bun, Jumat (2/12).

Bun mengatakan Pemprov DKI harus senantiasa mengingat apa yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah ketika mengalami longsor pada 2005. Dalam kejadian tersebut, sampah longsoran menimpa permukiman dan mengakibatkan 157 orang meninggal dunia. "Kita harus terus mengingat tragedi di TPA Leuwigajah. Lebih dari 100 orang meninggal dunia karena terjadinya longsor di TPA tersebut. Jangan sampai peristiwa itu terulang kembali di sini," ucap dia.

Baca juga:

Sopir Dinas LH Meninggal Kelelahan Antre, Pemprov DKI Rombak Jadwal Pembuangan Sampah di Bantar Gebang


Ia meminta agar Pemprov DKI mengambil langkah-langkah jangka pendek hingga jangka panjang untuk mengatasi permasalahan penumpukan sampah di TPST Bantar Gebang yang memang sudah hampir mendekati kapasitas maksimalnya. "Sampah di Bantar Gebang ini merupakan isu yang pelik. Memang, kondisinya sudah nyaris mencapai kapasitas maksimal. Sehingga, perlu ada solusi untuk mengatasinya secara jangka pendek dan panjang," jelasnya.

Secara jangka pendek, mungkin titik-titik pembuangan sampahnya bisa disebar lagi agar beban penampungan di dalam TPST Bantar Gebangnya lebih merata dan tidak terlalu besar di satu tempat.

"Selain itu, proyek-proyek pengelolaan sampah di Jakarta juga bisa dipercepat agar dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke Bantar Gebang secara signifikan," pungkasnya.(Asp)


Baca juga:

Antrean Horor Bantar Gebang Renggut Nyawa Sopir Truk, Nasib Beasiswa Anak Almarhum Jadi Prioritas Pemprov DKI

#Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang #DPRD DKI Jakarta #PSI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Banyak Kader di Kabinet Cabut dari PSI, Kaesang: Kami Menghormati
Pengabdian kepada negara harus ditempatkan di atas kepentingan partai maupun golongan.
Dwi Astarini - Selasa, 10 November 2026
Banyak Kader di Kabinet Cabut dari PSI, Kaesang: Kami Menghormati
Indonesia
Raja Juli Antoni Ikut Jejak Giring Ganesha Mundur dari PSI, Pilih Fokus Jadi Menteri Kehutanan
Kabar mengejutkan! Menyusul Giring Ganesha, Raja Juli Antoni resmi mundur sebagai Sekjen PSI. Simak alasan lengkap sang Menteri Kehutanan di sini.
Angga Yudha Pratama - Senin, 09 November 2026
Raja Juli Antoni Ikut Jejak Giring Ganesha Mundur dari PSI, Pilih Fokus Jadi Menteri Kehutanan
Indonesia
Giring Ganesha Mundur dari PSI, Sebut Ada Hal yang Tak Lagi Sejalan
Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha mengumumkan mundur dari PSI. Ia menyebut ada hal yang tidak lagi sejalan dengan perjuangannya sejak awal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Giring Ganesha Mundur dari PSI, Sebut Ada Hal yang Tak Lagi Sejalan
Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Bagikan