DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan

Dwi AstariniDwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar kekhususan pengaturan jumlah anggota DPRD Jakarta yang sebelumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 kembali dimasukkan kerevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menegaskan usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan jumlah 106 kursi yang ada saat ini tetap dapat dipertahankan.

Persoalan muncul karena UU Nomor 2 Tahun 2024 tidak lagi mencantumkan ketentuan khusus mengenai jumlah anggota DPRD Jakarta sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 12 ayat (4) UU Nomor 29 Tahun 2007.

Dalam ketentuan lama tersebut, jumlah anggota DPRD DKI Jakarta dapat mencapai paling banyak 125 persen dari jumlah maksimal anggota DPRD berdasarkan kategori jumlah penduduk. Ketentuan khusus itulah yang menjadi dasar kekhususan representasi politik Jakarta.

Baca juga:

KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru


Sementara itu, Pasal 11 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2024 hanya menyebutkan jumlah anggota DPRD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa lagi mencantumkan formula khusus 125 persen.

Kondisi tersebut berpotensi membuat jumlah kursi DPRD Jakarta pada Pemilu mendatang turun dari 106 menjadi sekitar 85 kursi apabila penentuannya semata-mata mengikuti kategori jumlah penduduk Jakarta.

"Jadi harus diluruskan, kami tidak meminta penambahan kursi menjadi 180 atau 220. Hal yang kami perjuangkan yakni bagaimana 106 kursi yang sudah ada hari ini jangan sampai berkurang. Kami meminta formula kekhususan 125 persen yang sebelumnya ada dalam UU Nomor 29 Tahun 2007 dikembalikan dalam UU DKJ," kata Wibi di Senayan, Jumat (2/10).

Menurut Wibi, kekhususan tersebut diperlukan karena struktur pemerintahan Jakarta berbeda dengan provinsi lainnya. Jakarta tidak memiliki DPRD pada tingkat kota dan kabupaten, sehingga seluruh fungsi representasi masyarakat terkonsentrasi pada DPRD tingkat provinsi. "Di daerah lain, masyarakat masih memiliki DPRD kabupaten/kota sebagai ruang representasi. Jakarta tidak. Seluruh aspirasi warga dari tingkat kota sampai provinsi bermuara di DPRD Jakarta. Karena itu, 106 kursi yang ada sekarang justru harus kita jaga agar tidak berkurang," ujarnya.

Wibi mengatakan persoalan tersebut semakin penting mengingat kompleksitas Jakarta sebagai kota dengan hampir 11 juta penduduk dan berbagai persoalan metropolitan, mulai dari banjir, kemacetan, transportasi, hunian, lingkungan hidup hingga pelayanan dasar masyarakat. Menurutnya, perubahan status Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta seharusnya tidak justru mengurangi kapasitas representasi masyarakat.

"Semangat kami sederhana: jangan sampai perubahan status Jakarta justru membuat keterwakilan masyarakat berkurang. Ini bukan soal menambah kursi atau menambah kekuasaan DPRD. Ini soal memastikan warga Jakarta tetap memiliki ruang representasi yang memadai," tegas Wibi. Oleh karena itu, DPRD DKI mendorong agar dalam pembahasan perubahan kedua UU Nomor 2 Tahun 2024, DPR RI dapat mengembalikan norma kekhususan mengenai jumlah anggota DPRD sebagaimana sebelumnya terdapat dalam UU Nomor 29 Tahun 2007.

"Formula 125 persen itu bukan sesuatu yang baru kami minta hari ini. Itu sudah menjadi bagian dari kekhususan Jakarta sejak UU Nomor 29 Tahun 2007. Hal yang kami minta yakni kekhususan tersebut jangan hilang ketika Jakarta memasuki babak baru sebagai Daerah Khusus Jakarta," pungkas Wibi.(Asp)


Baca juga:

Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU DKJ Menjadi Undang-undang

#DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta #DPR RI #UU DKJ
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan Blackout LRT Jakarta tak Boleh Terulang
Ia juga mendorong bawahannya untuk mengkaji langsung penyebab gangguan listrik tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Gubernur Pramono Tegaskan Blackout LRT Jakarta tak Boleh Terulang
Indonesia
Mulai Hari ini, Gubernur Pramono Perintahkan Jajarannya Serentak Turunkan Foto Gibran
Langkah tersebut dilakukan setelah Gibran telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia itu.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Mulai Hari ini, Gubernur Pramono Perintahkan Jajarannya Serentak Turunkan Foto Gibran
Indonesia
Pemprov DKI bakal Tertibkan Parkir Liar di Blok M
Penertiban tidak hanya menyasar di wilayah Blok M, tetapi juga seluruh kawasan Ibu Kota yang mengalami persoalan serupa.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Pemprov DKI bakal Tertibkan Parkir Liar di Blok M
Indonesia
Konser Guns N’ Roses, Gubernur Pramono Perpanjang Operasional Transportasi Jakarta
Konser Guns N' Roses akan diselenggarakan pada Sabtu, 21 November 2026 di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Konser Guns N’ Roses, Gubernur Pramono Perpanjang Operasional Transportasi Jakarta
Indonesia
Distamhut DKI Jakarta Buka Loker Padat Karya, Gaji Rp 180 Ribu per Hari
Pendaftaran sudah dibuka.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Distamhut DKI Jakarta Buka Loker Padat Karya, Gaji Rp 180 Ribu per Hari
Indonesia
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah, melainkan juga bagian penting dari kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Indonesia
11 Kelurahan Jakarta Utara Waspadai Banjir Rob hingga 15 November 2026
Seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu juga berpotensi mengalami kondisi serupa.
Dwi Astarini - Rabu, 11 November 2026
11 Kelurahan Jakarta Utara Waspadai Banjir Rob hingga 15 November 2026
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Bagikan