PKS Bisa Bikin Pengesahan Tatib Cawagub DKI Molor

Wakil Ketua DPRD sementara DKI Jakarta Syarif dari Fraksi Gerindra (MP/Asropih)
MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Sementara, Syarif mengatakan proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta bakal dilaksanakan seusai Tata Tertib (Tatib) DPRD DKI periode 2019-2024 diselesaikan.
Saat ini, pihaknya bersama tim percepatan Tatib masih melakukan pembahasan perampungan Tatib DPRD DKI Jakarta itu. Jika PKS tak setuju, pemilihan Wagub dipastikan kembali molor.
Baca Juga:
Bertemu Anies, Fraksi Nasdem Sampaikan Persoalan Warga Jakarta
"(Pelaksanaan Wagub) Tunggu pengesahan tatib. Kalau teman-teman di fraksi gak setuju usulan PKS ya ada kemungkinan bikin pansus lagi untuk melanjutkan yang kemaren tata tertib yang dibawa ke rapimgab batal itu," kata Syarif di Jakarta, Selasa (10/9).
Syarif memastikan, untuk saat ini masih dua kandidat calon pendamping Anies dari PKS yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.
"Ya. Kita tunggu sampai ada digelarnya paripurna apakah ada perubahan atau tidak, kita lihat nanti, tatib selesai, pansus terbentuk," tuturnya.

Sebelumnya, Anggota Fraksi DPRD DKI Jakarta dari PKS, Abdurahman Suhaimi memprediksi bahwa Panitia Khusus (Pansus) pemilihan Wagub DKI akan dirombak dari yang sudah ada. Sebab ketua Pansus Wagub DKI tak lolos maju ke DPRD DKI selanjutnya.
Ketua Pansus lalu diemban oleh Ongen Sangaji dan Wakil Ketua, Bestari Barus.
Baca Juga:
Wakil Ketua Sementara Minta PDIP dan Demokrat Segera Serahkan Nama Pimpinan DPRD DKI
Ia pun meminta, setelah Pansus baru terbentuk, maka mereka bisa langsung mengkebut pemilihan pengganti Sandiaga Uno yang sudah kosong lebih dari setahun.
"Harapan saya, Pansus yang baru itu nanti, bekerja secara efektif," kata dia. (Asp)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan

Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam
