Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah

Taman Margasatwa Ragunan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pengelola Taman Margasatwa Ragunan segera membenahi mekanisme transaksi masuk lokasi wisata. Sistem pembayaran tiket masuk Ragunan saat ini dinilai sangat menyulitkan warga, terutama pengguna kendaraan pribadi.

Digitalisasi transaksi tentu merupakan langkah baik dan harus mendapat dukungan. Namun, implementasinya jangan sampai justru menyulitkan masyarakat saat ingin menikmati fasilitas publik,

ujar Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth, Kamis (11/6).

Baca juga:

HUT ke-499 Jakarta, Gubernur Pramono Pertimbangkan Ancol dan Ragunan Gratis untuk Warga

Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung. Warga tanpa kartu tersebut terpaksa mengantre demi membeli kartu baru secara tunai. Mekanisme ini dinilai menghambat pergerakan wisatawan serta menciptakan proses birokrasi berbelit di pintu masuk.

Potensi Kebocoran Anggaran Daerah

Pria akrab disapa Bang Kent tersebut mencium indikasi pengkondisian transaksi tunai akibat sistem kaku ini. Transaksi tunai tanpa pencatatan elektronik dinilai rawan memicu penyimpangan anggaran daerah.

"Jika pengelola memaksa pengunjung membayar tunai akibat sistem pembayaran kaku, hal ini harus mendapat perhatian serius. Sistem tunai memiliki risiko tinggi terhadap kebocoran penerimaan daerah," tegas Kenneth.

Kenneth meminta seluruh transaksi pelayanan publik menggunakan pencatatan elektronik. Langkah digitalisasi total bertujuan mempermudah audit serta mempertanggungjawabkan dana masuk secara transparan.

Tuntutan Modernisasi Layanan Ragunan

Ia membandingkan Ragunan dengan Kawasan Wisata Ancol. Pengelola Ancol saat ini sukses menyediakan berbagai opsi transaksi modern bagi pengunjung. Ragunan dinilai tertinggal dalam hal fleksibilitas pembayaran digital.

Baca juga:

Ragunan Siapkan 27 Kantong Parkir Saat Musim Lebaran 1447 H, Liburan Anti Ribet

Beberapa poin krusial tuntutan perbaikan fasilitas Ragunan:

  • Penyediaan QRIS: Mengintegrasikan seluruh dompet digital populer guna mempercepat antrean.

  • Akses Kartu Debit Lintas Bank: Menghapus monopoli satu kartu tertentu di pintu masuk.

  • Optimalisasi Tiket Online: Membuka jalur khusus bagi pembeli tiket via internet.

  • Transparansi Pendapatan: Mengaudit seluruh mekanisme pencatatan uang masuk secara berkala.

Kenneth berjanji memanggil pihak pengelola serta dinas terkait dalam waktu dekat. Komisi C DPRD DKI Jakarta akan meminta kejelasan detail mengenai mekanisme pengelolaan dana serta sistem pencatatan penerimaan tempat wisata tersebut.

#Ragunan #Kebun Binatang Ragunan #Taman Margasatwa Ragunan #DPRD DKI Jakarta
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Olahraga
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija merupakan langkah strategis untuk memperkuat peluang Macan Kemayoran meraih gelar juara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Indonesia
HUT ke-499 Jakarta, Gubernur Pramono Pertimbangkan Ancol dan Ragunan Gratis untuk Warga
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempertimbangkan menggratiskan Ancol, Ragunan, museum, dan perpustakaan saat HUT ke-499 Jakarta. Transportasi umum gratis juga sedang disiapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 07 Juni 2026
HUT ke-499 Jakarta, Gubernur Pramono Pertimbangkan Ancol dan Ragunan Gratis untuk Warga
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Bagikan