Merahputih.com - Pengelola Taman Margasatwa Ragunan segera membenahi mekanisme transaksi masuk lokasi wisata. Sistem pembayaran tiket masuk Ragunan saat ini dinilai sangat menyulitkan warga, terutama pengguna kendaraan pribadi.
Digitalisasi transaksi tentu merupakan langkah baik dan harus mendapat dukungan. Namun, implementasinya jangan sampai justru menyulitkan masyarakat saat ingin menikmati fasilitas publik,
ujar Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth, Kamis (11/6).
Baca juga:
HUT ke-499 Jakarta, Gubernur Pramono Pertimbangkan Ancol dan Ragunan Gratis untuk Warga
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung. Warga tanpa kartu tersebut terpaksa mengantre demi membeli kartu baru secara tunai. Mekanisme ini dinilai menghambat pergerakan wisatawan serta menciptakan proses birokrasi berbelit di pintu masuk.
Potensi Kebocoran Anggaran Daerah
Pria akrab disapa Bang Kent tersebut mencium indikasi pengkondisian transaksi tunai akibat sistem kaku ini. Transaksi tunai tanpa pencatatan elektronik dinilai rawan memicu penyimpangan anggaran daerah.
"Jika pengelola memaksa pengunjung membayar tunai akibat sistem pembayaran kaku, hal ini harus mendapat perhatian serius. Sistem tunai memiliki risiko tinggi terhadap kebocoran penerimaan daerah," tegas Kenneth.
Kenneth meminta seluruh transaksi pelayanan publik menggunakan pencatatan elektronik. Langkah digitalisasi total bertujuan mempermudah audit serta mempertanggungjawabkan dana masuk secara transparan.
Tuntutan Modernisasi Layanan Ragunan
Ia membandingkan Ragunan dengan Kawasan Wisata Ancol. Pengelola Ancol saat ini sukses menyediakan berbagai opsi transaksi modern bagi pengunjung. Ragunan dinilai tertinggal dalam hal fleksibilitas pembayaran digital.
Baca juga:
Ragunan Siapkan 27 Kantong Parkir Saat Musim Lebaran 1447 H, Liburan Anti Ribet
Beberapa poin krusial tuntutan perbaikan fasilitas Ragunan:
-
Penyediaan QRIS: Mengintegrasikan seluruh dompet digital populer guna mempercepat antrean.
-
Akses Kartu Debit Lintas Bank: Menghapus monopoli satu kartu tertentu di pintu masuk.
-
Optimalisasi Tiket Online: Membuka jalur khusus bagi pembeli tiket via internet.
-
Transparansi Pendapatan: Mengaudit seluruh mekanisme pencatatan uang masuk secara berkala.
Kenneth berjanji memanggil pihak pengelola serta dinas terkait dalam waktu dekat. Komisi C DPRD DKI Jakarta akan meminta kejelasan detail mengenai mekanisme pengelolaan dana serta sistem pencatatan penerimaan tempat wisata tersebut.