Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Ketua DPRD DKI tak Mau Gegabah Desak Jakarta Lepas Saham Bir

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 28 Januari 2026
Ketua DPRD DKI tak Mau Gegabah Desak Jakarta Lepas Saham Bir

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin. (foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin masih tak mau terburu-buru mendesak Pemerintah DKI untuk melepas saham yang ada di PT Delta Djakarta. Politisi PKS ini mengakui memang Pramono Anung pernah berjanji akan melepas saham bir saat kampanye pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

"Ini merupakan janji Gubernur saat kampanye dulu untuk melepas saham bir. Tentu kami tidak gegabah karena jika salah langkah bisa berdampak hukum," kata Khoirudin di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (28/1).

Untuk pelepasan saham bir ini, Khorudin mengatakan perlu adanya kajian panjang dan diskusi para pakar terkait dengan pelepasan saham minuman beralkohol tersebut di Jakarta. "Kami akan bermusyawarah. Kami akan diskusi dengan para pakar mengenai cara pelepasan yang benar secara hukum," terangnya.

Ia mengaku pemberian laba atau keuntungan dari perusahaan PT Delta Djakarta kepada Pemerintah DKI tidak terlalu besar bila disandingkan dengan pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov DKI. "Ada sekitar RP 100 miliar. Kalau dibandingkan dengan PAD kita yang sekitar Rp 70 triliun, rasanya tidak signifikan," tutupnya.

Baca juga:

PKS Ngotot Minta Pemprov Jakarta Jual Saham Bir, Ungkit Janji Kampanye Gubernur

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, M Taufik Zoelkifli (MTZ) masih berkukuh agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menjual saham yang ada di PT Delta Djakarta. Pasalnya, tidak sepantasnya pemerintah memiliki saham di perusahaan bir, yang notabene banyak memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat.

Pemerintah DKI masih tercatat memiliki saham sebesar 26,25 persen PT Delta Djakarta Tbk. Hingga saat ini, Pemerintah DKI masih menerima dividen rata-rata puluhan miliar rupiah dari perusahaan produsen bir tersebut. "Walaupun secara hukum mungkin diperbolehkan,secara etika, secara etika publik, itu saya kira tidak, tidak atau kami berpendapat itu tidak bisa dibenarkan," tegas MTZ di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (27/1).

Ia mengeklaim, pihaknya selalu konsisten menyuarakan agar Pemprov Jakarta melepas saham di PT Delta Djakarta. Hal itu bahkan terus disuarakan sejak Jakarta masih dipimpin Anies Baswedan.

MTZ juga mengutip beberapa laporan mengenai bahaya minuman keras (miras). Salah satunya laporan dalam Global Status Report on Alcohol and Health yang dikeluarkan WHO. Dalam laporan itu, disebutkan bahwa alkohol itu menyebabkan 3 juta kematian per tahun secara global.

Tak hanya itu, laporan itu juga mengungkap bahwa miras berpotensi menyebabkan penyakit bagi tubuh manusia, seperti hati, kanker, gangguan mental, kecelakaan lalu lintas, kekerasan, dan lain sebagainya.(Asp)

Baca juga:

Polisi Musnahkan Ribuan Botol Minuman Keras

#Saham Bir DKI #DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Pramono Minta Mal yang Pasang Pagar Tinggi Dibongkar, Yakinkan Jakarta Aman
Pemerintah DKI bersama aparat keamanan menjamin Jakarta tetap aman dan nyaman untuk semua masyarakat.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
Presiden Pramono Minta Mal yang Pasang Pagar Tinggi Dibongkar, Yakinkan Jakarta Aman
Indonesia
Jakarta Jalin Kerja Sama Kebudayaan dengan Daerah Aglomerasi
Kolaborasi ini bertujuan melestarikan budaya Betawi, memperluas pertukaran budaya antardaerah, serta menyiapkan program bersama menuju 500 tahun Jakarta pada 2027.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
Jakarta Jalin Kerja Sama Kebudayaan dengan Daerah Aglomerasi
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
5 Tersangka Peredaran Obat Keras Ilegal di Tanah Abang Dijerat UU Kesehatan, Polisi Sita Duit Rp 140 Juta
Polisi juga menyita barang bukti berupa 575.200 butir obat keras daftar G yang terdiri atas Tramadol, Trihexyphenidyl, Hexymer, serta tablet putih berlogo 'Y'.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
5 Tersangka Peredaran Obat Keras Ilegal di Tanah Abang Dijerat UU Kesehatan, Polisi Sita Duit Rp 140 Juta
Indonesia
Pemprov DKI Siap Lakukan Hujan Buatan Hadapi Kemarau Panjang
Saat ini wilayah Jakarta sudah tidak hujan selama hampir tiga pekan.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Pemprov DKI Siap Lakukan Hujan Buatan Hadapi Kemarau Panjang
Indonesia
Pemprov DKI Gelar Career Fest di GOR Ciracas Hari ini, Buka 2.000 Lowongan Pekerjaan
Sebanyak 37 perusahaan ambil bagian dalam bursa lowongan kerja yang berlangsung hingga Rabu (29/7) ini.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
Pemprov DKI Gelar Career Fest di GOR Ciracas Hari ini, Buka 2.000 Lowongan Pekerjaan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Indonesia
Gubernur Pramono Bertemu Seskab Teddy, Bahas Penguatan Pengembangan MRT hingga LRT
Momen tersebut menjadi istimewa mengingat Pramono Anung pernah mengemban amanah sebagai Sekretaris Kabinet Republik Indonesia pada periode 2015-2024.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
Gubernur Pramono Bertemu Seskab Teddy, Bahas Penguatan Pengembangan MRT hingga LRT
Indonesia
Bentrok Warga 1 Tewas di Matraman, DPR Minta Polisi Waspadai Aksi Balasan
Konflik horizontal yang tidak segera ditangani berpotensi memicu aksi balas dendam, mengganggu aktivitas masyarakat, merusak rasa aman warga, hingga menimbulkan kerugian ekonomi.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
Bentrok Warga 1 Tewas di Matraman, DPR Minta Polisi Waspadai Aksi Balasan
Bagikan