Ketua DPRD DKI tak Mau Gegabah Desak Jakarta Lepas Saham Bir

Dwi AstariniDwi Astarini - 1 jam, 56 menit lalu
Ketua DPRD DKI tak Mau Gegabah Desak Jakarta Lepas Saham Bir

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin. (foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin masih tak mau terburu-buru mendesak Pemerintah DKI untuk melepas saham yang ada di PT Delta Djakarta. Politisi PKS ini mengakui memang Pramono Anung pernah berjanji akan melepas saham bir saat kampanye pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

"Ini merupakan janji Gubernur saat kampanye dulu untuk melepas saham bir. Tentu kami tidak gegabah karena jika salah langkah bisa berdampak hukum," kata Khoirudin di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (28/1).

Untuk pelepasan saham bir ini, Khorudin mengatakan perlu adanya kajian panjang dan diskusi para pakar terkait dengan pelepasan saham minuman beralkohol tersebut di Jakarta. "Kami akan bermusyawarah. Kami akan diskusi dengan para pakar mengenai cara pelepasan yang benar secara hukum," terangnya.

Ia mengaku pemberian laba atau keuntungan dari perusahaan PT Delta Djakarta kepada Pemerintah DKI tidak terlalu besar bila disandingkan dengan pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov DKI. "Ada sekitar RP 100 miliar. Kalau dibandingkan dengan PAD kita yang sekitar Rp 70 triliun, rasanya tidak signifikan," tutupnya.

Baca juga:

PKS Ngotot Minta Pemprov Jakarta Jual Saham Bir, Ungkit Janji Kampanye Gubernur

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, M Taufik Zoelkifli (MTZ) masih berkukuh agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menjual saham yang ada di PT Delta Djakarta. Pasalnya, tidak sepantasnya pemerintah memiliki saham di perusahaan bir, yang notabene banyak memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat.

Pemerintah DKI masih tercatat memiliki saham sebesar 26,25 persen PT Delta Djakarta Tbk. Hingga saat ini, Pemerintah DKI masih menerima dividen rata-rata puluhan miliar rupiah dari perusahaan produsen bir tersebut. "Walaupun secara hukum mungkin diperbolehkan,secara etika, secara etika publik, itu saya kira tidak, tidak atau kami berpendapat itu tidak bisa dibenarkan," tegas MTZ di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (27/1).

Ia mengeklaim, pihaknya selalu konsisten menyuarakan agar Pemprov Jakarta melepas saham di PT Delta Djakarta. Hal itu bahkan terus disuarakan sejak Jakarta masih dipimpin Anies Baswedan.

MTZ juga mengutip beberapa laporan mengenai bahaya minuman keras (miras). Salah satunya laporan dalam Global Status Report on Alcohol and Health yang dikeluarkan WHO. Dalam laporan itu, disebutkan bahwa alkohol itu menyebabkan 3 juta kematian per tahun secara global.

Tak hanya itu, laporan itu juga mengungkap bahwa miras berpotensi menyebabkan penyakit bagi tubuh manusia, seperti hati, kanker, gangguan mental, kecelakaan lalu lintas, kekerasan, dan lain sebagainya.(Asp)

Baca juga:

Polisi Musnahkan Ribuan Botol Minuman Keras

#Saham Bir DKI #DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Ketua DPRD DKI tak Mau Gegabah Desak Jakarta Lepas Saham Bir
Perlu adanya kajian panjang dan diskusi para pakar terkait dengan pelepasan saham minuman beralkohol tersebut di Jakarta.
Dwi Astarini - 1 jam, 56 menit lalu
Ketua DPRD DKI tak Mau Gegabah Desak Jakarta Lepas Saham Bir
Indonesia
Sering Digeruduk Buruh, Gubernur Pramono tak akan Ubah UMP Jakarta 2026
Pramono mengatakan nilai UMP Jakarta 2026 Rp 5,7 juta bersifat final dengan persetujuan pengusaha dan buruh.
Dwi Astarini - 2 jam, 27 menit lalu
Sering Digeruduk Buruh, Gubernur Pramono tak akan Ubah UMP Jakarta 2026
Indonesia
Polda Metro Jaya Ancam Pidanakan Oknum Polisi yang Diduga Main Tangkap Pedagang Es Jadul di Kemayoran
Jika terbukti melanggar, nantinya Aiptu Ikhwan akan disanksi sesuai aturan yang ada.
Dwi Astarini - 2 jam, 41 menit lalu
Polda Metro Jaya Ancam Pidanakan Oknum Polisi yang Diduga Main Tangkap Pedagang Es Jadul di Kemayoran
Indonesia
Ketua DPRD DKI Minta Tanggul Laut Jakarta Ditambah 1 Meter untuk Cegah Banjir Rob
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta Pemprov DKI meninggikan tanggul laut hingga 1 meter dan rutin mengeruk sungai untuk cegah banjir rob.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
Ketua DPRD DKI Minta Tanggul Laut Jakarta Ditambah 1 Meter untuk Cegah Banjir Rob
Indonesia
DPRD DKI Gelar Rapat Persiapan Stok Bahan Pokok Jelang Ramadan 2026
Komisi C DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat dengan instansi dan BUMD pangan untuk memastikan stok dan harga bahan pokok jelang Ramadan 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
DPRD DKI Gelar Rapat Persiapan Stok Bahan Pokok Jelang Ramadan 2026
Indonesia
PKS Ngotot Minta Pemprov Jakarta Jual Saham Bir, Ungkit Janji Kampanye Gubernur
PKS mendesak Pemprov DKI menjual saham PT Delta Djakarta. Kepemilikan saham bir dinilai tidak pantas secara etika publik dan berisiko bagi masyarakat.
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Januari 2026
PKS Ngotot Minta Pemprov Jakarta Jual Saham Bir, Ungkit Janji Kampanye Gubernur
Indonesia
Pemprov DKI Lanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca di Hari Ke-12, Lakukan 4 Sorti
Pelaksanaan OMC hari ke-12 merupakan langkah antisipatif untuk mengendalikan potensi curah hujan tinggi yang dapat berdampak pada wilayah DKI.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
Pemprov DKI Lanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca di Hari Ke-12, Lakukan 4 Sorti
Indonesia
DPRD DKI Sebut Banjir Jakarta akibat Tata Ruang Kota yang Rusak
Pemerintah DKI Jakarta harus memperbaiki kembali tata ruang Ibu Kota agar masalah banjir dapat teratasi.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
DPRD DKI Sebut Banjir Jakarta akibat Tata Ruang Kota yang Rusak
Indonesia
Gubernur Pramono Gencar Gelar Modifikasi Cuaca Atasi Banjir, DPRD DKI: Buang-Buang Duit
Pemerintah DKI mestinya membuat kebijakan yang mampu mengatasi persoalan banjir ini. Salah satunya dengan menata tata ruang Jakarta yang dinilainya amburadul.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
Gubernur Pramono Gencar Gelar Modifikasi Cuaca Atasi Banjir, DPRD DKI: Buang-Buang Duit
Indonesia
Gubernur Pramono Targetkan Normalisasi Kali Cakung Lama Rampung pada 2027
Pengerukan dilakukan untuk meminimalkan pengendapan sedimentasi yang menurunkan kapasitas tampung air sungai.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
Gubernur Pramono Targetkan Normalisasi Kali Cakung Lama Rampung pada 2027
Bagikan