Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didesak untuk segera memperkuat sinergi lintas sektoral guna menghadapi ancaman banjir. Koordinasi antarperangkat daerah merupakan harga mati agar penanganan di lapangan tidak tumpang tindih saat cuaca ekstrem melanda ibu kota.
“Antisipasi itu kuncinya koordinasi. Mulai dari BPBD, Dinas SDA, Dinas Lingkungan Hidup, Bina Marga, hingga pemerintah kota. Semua harus bergerak bersama dan cepat saat terjadi kejadian di lapangan,” ujar Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, Kamis (22/1).
Baca juga:
DPRD DKI Bahas Raperda P4GN, Pramono Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkoba
Haramkan Ego Sektoral dan Perkuat Alat Petugas
Yuke menekankan bahwa penanganan banjir tidak boleh terhambat oleh ego masing-masing dinas. Baginya, kejelasan komando adalah prioritas agar bantuan sampai ke masyarakat secara efektif.
Tak hanya soal sistem, ia juga menyoroti kelengkapan sarana dan prasarana bagi para petugas di garda terdepan yang sering kali mengabaikan keselamatan diri demi tugas.
“Petugas jangan sampai berniat membantu, tetapi justru membahayakan diri sendiri karena peralatannya tidak lengkap. Ini juga harus menjadi perhatian,” kata Politisi PDI Perjuangan tersebut.
Baca juga:
Dinas Bina Marga DKI Kaji Aspal Porus untuk Cegah Jalan Jakarta Cepat Rusak Akibat Banjir
Normalisasi Sungai dan Edukasi Tas Siaga
Selain kesiapan personel, Yuke meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) tetap rutin melakukan pengerukan kali dan sungai untuk menjaga daya tampung air. Meski ada tantangan berupa akses alat berat dan risiko longsor, ia menilai langkah normatif ini tidak boleh berhenti.
Di sisi lain, Yuke mengajak warga untuk tidak pasif. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir diminta menyiapkan langkah mandiri sebelum air masuk ke pemukiman.
“Masyarakat harus siap, termasuk menyiapkan tas siaga bencana, mengamankan dokumen penting, dan kendaraan. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai langkah antisipasi,” pungkasnya.
