PKS Desak Ahmad Syaikhu Mundur dari DPR Jika Ingin Maju Dalam Pemilihan Wagub DKI

Eddy FloEddy Flo - Senin, 21 Oktober 2019
 PKS Desak Ahmad Syaikhu Mundur dari DPR Jika Ingin Maju Dalam Pemilihan Wagub DKI

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari PKS Abdrurrahman Suhaimi (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdurrahman Suhaimi mengungkapkan bahwa Ahmad Syaikhu harus mengundurkan diri dari jabatan angggota DPR RI bila memilih menjadi kandidat calon Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta.

Lanjut Suhaimi, Syaikhu tidak bisa menggunakan jatah cuti dari DPR bila bertarung merebutkan kursi DKI 2. Sebab aturan tersebut sudah disusun dalam tata tertib (tatib) Wagub DKI yang tinggal proses pengesahan.

Baca Juga:

Sempat Masuk Bursa Wagub DKI, Abdurrahman Suhaimi Ditunjuk PKS Jadi Wakil Ketua DPRD

"Enggak (bisa cuti). Kalau dicalonkan di sini (Wagub DKI), di sana (DPR) harus mengundurkan diri," kata Suhaimu di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

Cawagub DKI Jakarta dari PKS Ahmad Syaikhu diminta mundur dari DPR
Ahmad Syaikhu sowan ke rumah Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (15/2). Foto: MP/Asropih

Saat ini, kata Suhaimi, DPRD DKI tak permasalahkan Syaikhu masih di DPR dan calon pengganti Sandiaga Uno di kursi DKI. Nantinya bila sudah ditahap panitia pemilihan (panlih) harus memilih salah satu.

"Di tata tertib kemarin dicalonkan secara definitif ya. Panlih sudah memverifikasi datanya, sudah oke, calonkan. Nah nanti pilih sini atau pilih sana gitu," jelasnya.

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS ini juga menegaskan, bukan permintaan partainya Syaikhu mundur dari anggota Parlemen Senayan jadi Wagub DKI.

"Jadi gini. Kalau memilih di sini sebagai calon. Maka, di sana harus mundur. Itu aturan ya, bukan kita yang meminta. Aturannya di tatib kemarin yang belum sempat disahkan itu begitu," tuturnya.

Baca Juga:

Suhaimi Minta Gerindra Jangan Salahin PKS soal Pemilihan Wagub DKI

Meski demikian, lanjut Suhaimi, pihaknya belum bisa memastikan kapan diadakan pelaksanaan Rapimgab Tatib DKI. Sebab baru hari anggota DPRD DKI menyelesaikan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

"Setelah itu baru ada Rapimgab untuk pembentukan Panlih dan selanjutnya," tutup mantan Ketua Fraksi PKS periode 2014-2019 itu.(Asp)

Baca Juga:

Suhaimi Optimistis DPRD DKI Pilih Cawagub dari PKS

#Ahmad Syaikhu #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Anggota DPR #Wakil Gubernur DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Rano Karno Ungkap Penyebab Utama Kebakaran Jakarta, 95 Persen karena Korsleting
Sebanyak 95 persen kebakaran di Jakarta disebut dipicu korsleting listrik. Rano Karno menyoroti kebiasaan penggunaan stopkontak berlebihan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Rano Karno Ungkap Penyebab Utama Kebakaran Jakarta, 95 Persen karena Korsleting
Indonesia
Meningkat dari Tahun Lalu, Pemprov DKI Jakarta Salurkan 210 Ekor Sapi untuk Kurban Idul Adha 2026
Rinciannya, 160 sapi dari BUMD, 44 sapi dari Baznas Bazis, serta 6 sapi dari HIPMI.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Meningkat dari Tahun Lalu, Pemprov DKI Jakarta Salurkan 210 Ekor Sapi untuk Kurban Idul Adha 2026
Indonesia
Sekitar 68 Ribu Hewan Kurban Disembelih di Jakarta saat Idul Adha 2026, Wagub Rano Tekankan Aspek Kesehatan dan Kelayakan
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan, 68 ribu hewan kurban itu dipotong selama tiga hari.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Sekitar 68 Ribu Hewan Kurban Disembelih di Jakarta saat Idul Adha 2026, Wagub Rano Tekankan Aspek Kesehatan dan Kelayakan
Indonesia
Anggota DPR Gus Hilman Kecelakaan Maut di Tol Paspro, Dikabarkan Sudah Lewati Masa Kritis
Anggota DPR RI, Gus Hilman, sudah melewati masa kritis usai mengalami kecelakaan di Tol Pasuruan-Probolinggo.
Soffi Amira - Minggu, 24 Mei 2026
Anggota DPR Gus Hilman Kecelakaan Maut di Tol Paspro, Dikabarkan Sudah Lewati Masa Kritis
Indonesia
Diperiksa MKD, Aboe Bakar Minta Maaf soal Pernyataan Ulama dan Ponpes Madura
Aboe Bakar Al-Habsyi meminta maaf usai dipanggil MKD DPR terkait pernyataannya soal ulama dan pesantren Madura yang menuai polemik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 April 2026
Diperiksa MKD, Aboe Bakar Minta Maaf soal Pernyataan Ulama dan Ponpes Madura
Indonesia
1 Tahun Kepemimpinan Pramono-Rano: Banjir, Macet, dan Polusi Masih Jadi PR
Pramono Anung dan Rano Karno akui banjir, macet, dan polusi Jakarta belum tuntas. Ini fokus program dan evaluasi 1 tahun kepemimpinan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 20 Februari 2026
1 Tahun Kepemimpinan Pramono-Rano: Banjir, Macet, dan Polusi Masih Jadi PR
Indonesia
KPK Telusuri Keterlibatan Anggota Komisi V DPR Lain dalam Kasus Suap Proyek DJKA Kemenhub
KPK memastikan akan menelusuri peran dan aliran dana ke anggota Komisi V DPR lainnya dalam kasus dugaan suap proyek DJKA Kemenhub.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Januari 2026
KPK Telusuri Keterlibatan Anggota Komisi V DPR Lain dalam Kasus Suap Proyek DJKA Kemenhub
Indonesia
Wagub Rano Karno Jawab Ketidakpuasan soal UMP DKI Jakarta
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno memberi tanggapan soal ketidakpuasan kalangan tertentu soal besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026.
Frengky Aruan - Minggu, 28 Desember 2025
Wagub Rano Karno Jawab Ketidakpuasan soal UMP DKI Jakarta
Indonesia
Legislator PKB Dorong Percepatan Pengadaan Lahan Relokasi bagi Korban Bencana Aceh-Sumatra
Dampak bencana tidak hanya menyebabkan kerusakan rumah, tetapi juga membuat sebagian warga kehilangan tanah dan sumber penghidupan.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Desember 2025
Legislator PKB Dorong Percepatan Pengadaan Lahan Relokasi bagi Korban Bencana Aceh-Sumatra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya akan menaikkan gaji guru setara dengan anggota DPR. Simak faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Bagikan