Sempat Masuk Bursa Wagub DKI, Abdurrahman Suhaimi Ditunjuk PKS Jadi Wakil Ketua DPRD

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 28 Agustus 2019
 Sempat Masuk Bursa Wagub DKI, Abdurrahman Suhaimi Ditunjuk PKS Jadi Wakil Ketua DPRD

Ketua DPW PKS DKI Jakarta Sakhir Purnomo (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempercayakan Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) PKS DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.

Pada massa bakti sebelumnya periode 2014-2019 Abdurrahman Suhaimi menduduki jabatan Ketua Fraksi dari PKS DPRD DKI.

Baca Juga:

Amankan Jatah Wagub DKI, PKS Berharap ke Politikus PDIP

"Untuk posisi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, diamanahkan kepada Abdurrahman Suhaimi," kata Ketua DPW PKS DKI Jakarta Sakhir Purnomo di Jakarta, Rabu (28/8).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari PKS Abdurrahman Suhaimi (Foto: pks.id)

Kemudian untuk Ketua Fraksi PKS DPRD DKI diberikan kepada Muhammad Arifin. Saat ini Arifin menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta.

Sementara itu, posisi Sekretaris dan Bendahara diserahkan kepada Achmad Yani dan Nasdiyanto.

Baca Juga:

Soal Wagub DKI, PKS: Tolonglah Gerindra Hormati Kita

Kepengurusan partai saat ini, kata Sakhir, akan berakhir pada Oktober 2020 mendatang, untuk itu sudah seharusnya sinergitas terbangun antara struktur partai dengan para Anggota Legeslatif khususnya di DPRD DKI.

"Selamat bertugas dan senantiasa menjaga nama baik partai dan dakwah ini, untuk kemajuan dan kebahagiaan warga DKI Jakarta," tutup Sakhir.(Asp)

Baca Juga:

PKS Bakal Kenalkan Kandidat Cawagub ke Seluruh Fraksi DPRD DKI

#DPRD DKI Jakarta #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Bagikan