Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi

Ilustrasi pedagang tradisional.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kesulitan pedagang konvensional dan tradisional bersaing dengan platform e-commerce menjadi perhatian Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, August Hamonangan.

Ia meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) DKI Jakarta bersama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya menghilangkan ego sektoral dan bekerja sama untuk meningkatkan kemampuan pedagang dalam menghadapi persaingan dengan platform e-commerce.

"Terutama untuk tekstil dan pakaian, tempat-tempat belanjanya makin sepi seiring orang-orang lebih sering mencari barang-barangnya di aplikasi online," ujar August, Sabtu (19/9).

Baca juga:

Pemerintah Bakal Segera Luncurkan Aturan E-Commerce Anyar, Transparansi Biaya Jadi Bahasan

DPPKUKM dan Pasar Jaya Diminta Naikkan Kelas Pedagang

Menurut August, DPPKUKM dan Pasar Jaya seharusnya bekerja sama untuk meningkatkan kemampuan pedagang tradisional di Jakarta agar dapat naik kelas.

Stop ego sektoral, keduanya perlu bergandengan untuk mengupgrade pedagang-pedagang kita, terutama yang UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) agar bisa naik kelas,

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan.

Ia mengkritik kondisi saat ini ketika DPPKUKM dan Perumda Pasar Jaya dinilai masih sering membedakan ranah tanggung jawab masing-masing.

"Jangan ada lagi perasaan bahwa tanggung jawab DPPKUKM hanya sebatas ini, dan Pasar Jaya hanya sebatas itu. Kedua-duanya bergerak dalam sektor yang serupa bahkan sama. Dan tujuan dari kegiatannya harusnya adalah peningkatan kualitas usaha-usaha di Jakarta, terutama UMKM agar bisa terus berkembang dan berkompetisi," tegasnya.

Baca juga:

Alogaritma Platform E-Commerce Harus Utamakan Produk UMKM Dalam Negeri

Soroti Anggaran Pelatihan DPPKUKM

August juga menyoroti anggaran DPPKUKM sebesar Rp 2,7 miliar untuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Adapun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga memiliki program pelatihan e-commerce bagi pelaku UMKM. Di antara pelatihan tersebut adalah produksi konten video, workshop E-Smart, dan pelatihan penjualan melalui media sosial (medsos).

"Di DPPKUKM ini melalui JakPreneur ada program-program pelatihan untuk berjualan di platform-platform e-commerce. Sementara itu, Pasar Jaya menaungi ribuan pedagang dan tidak sedikit di antara mereka kesulitan bersaing dengan platform e-commerce," katanya.

August menilai DPPKUKM dan Pasar Jaya semestinya menggagas program bersama untuk melatih pedagang-pedagang di pasar milik Pasar Jaya yang mengalami kesulitan menghadapi persaingan dengan e-commerce.

"Hilangkan sekat-sekat yang tak perlu, ini waktunya semua pihak berkolaborasi," tutupnya. (Asp)

#UMKM #DPRD DKI Jakarta #Pedagang Tradisional #E Commerce
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tak Cukup Perkuat Tata Kelola, Bank Jakarta Punya Strategi Khusus Dekati Pelaku UMKM
Bank Jakarta memperkuat tata kelola perusahaan dan memperluas akses layanan UMKM. Dirut Agus H Widodo juga mengungkap jumlah nasabah mencapai 4 juta orang.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 30 Oktober 2026
Tak Cukup Perkuat Tata Kelola, Bank Jakarta Punya Strategi Khusus Dekati Pelaku UMKM
Indonesia
Kredit UMKM Diklaim Serap 12 Juta Tenaga Kerja, 1 Debitur Pekerjakan 3 Orang
Dampak penyaluran kredit program tidak hanya terlihat dari penyerapan tenaga kerja, tetapi juga dari peningkatan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan keluarga pelaku usaha.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
Kredit UMKM Diklaim Serap 12 Juta Tenaga Kerja, 1 Debitur Pekerjakan 3 Orang
Berita Foto
Pelaku Usaha Ikuti Bank Saqu Solopreneur Society: The Founders Club 2026
Head of Product, Portfolio and Partnership Bank Saqu, Martina Setiadinata memberikan pemaparan di Jakarta, Rabu (20/10/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 28 Oktober 2026
Pelaku Usaha Ikuti Bank Saqu Solopreneur Society: The Founders Club 2026
Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Mulai 28 Oktober 2026, Penjual Online Dapat Diskon Biaya Marketplace 50 Persen
Usaha mikro memiliki modal usaha paling banyak Rp 1 miliar atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2 miliar.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
Mulai 28 Oktober 2026, Penjual Online Dapat Diskon Biaya Marketplace 50 Persen
Indonesia
Bunga Kredit Nasabah PNM Mekaar Dari 18–25 Ditargetkan Turun Jadi 8 Persen
Kementerian berfokus menyempurnakan aturan teknis dan menuntaskan perjanjian kerja sama penyaluran dengan PNM.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
Bunga Kredit Nasabah PNM Mekaar Dari  18–25 Ditargetkan Turun Jadi 8 Persen
Indonesia
Karhutla Ancam Usaha Lokal, Pakar Minta Pemerintah Intervensi Penundaan Bayar Bunga Pinjaman
Mendesak otoritas keuangan dan perbankan untuk memberikan penundaan pembayaran atau penyesuaian bunga pinjaman bagi UMKM terdampak karhutla.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Oktober 2026
Karhutla Ancam Usaha Lokal, Pakar Minta Pemerintah Intervensi Penundaan Bayar Bunga Pinjaman
Indonesia
JPPI Minta Petani, Peternak, dan UMKM Lokal Jadi Pemasok Utama Program MBG
JPPI meminta pemerintah memprioritaskan petani, peternak, dan UMKM lokal dalam rantai pasok MBG agar program berdampak pada ekonomi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Oktober 2026
JPPI Minta Petani, Peternak, dan UMKM Lokal Jadi Pemasok Utama Program MBG
Indonesia
Hasil Survei Kadin Sebut Birokrasi dan Kebijakan Pengaruhi Perkembangan UMKM
Sebanyak 16,4 persen responden pelaku bisnis mengatakan, permasalahan pengembangan bisnis masih ada pada birokrasi,
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Oktober 2026
Hasil Survei Kadin Sebut Birokrasi dan Kebijakan Pengaruhi Perkembangan UMKM
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Bagikan