Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi

Ilustrasi pedagang tradisional.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kesulitan pedagang konvensional dan tradisional bersaing dengan platform e-commerce menjadi perhatian Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, August Hamonangan.

Ia meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) DKI Jakarta bersama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya menghilangkan ego sektoral dan bekerja sama untuk meningkatkan kemampuan pedagang dalam menghadapi persaingan dengan platform e-commerce.

"Terutama untuk tekstil dan pakaian, tempat-tempat belanjanya makin sepi seiring orang-orang lebih sering mencari barang-barangnya di aplikasi online," ujar August, Sabtu (19/9).

Baca juga:

Pemerintah Bakal Segera Luncurkan Aturan E-Commerce Anyar, Transparansi Biaya Jadi Bahasan

DPPKUKM dan Pasar Jaya Diminta Naikkan Kelas Pedagang

Menurut August, DPPKUKM dan Pasar Jaya seharusnya bekerja sama untuk meningkatkan kemampuan pedagang tradisional di Jakarta agar dapat naik kelas.

Stop ego sektoral, keduanya perlu bergandengan untuk mengupgrade pedagang-pedagang kita, terutama yang UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) agar bisa naik kelas,

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan.

Ia mengkritik kondisi saat ini ketika DPPKUKM dan Perumda Pasar Jaya dinilai masih sering membedakan ranah tanggung jawab masing-masing.

"Jangan ada lagi perasaan bahwa tanggung jawab DPPKUKM hanya sebatas ini, dan Pasar Jaya hanya sebatas itu. Kedua-duanya bergerak dalam sektor yang serupa bahkan sama. Dan tujuan dari kegiatannya harusnya adalah peningkatan kualitas usaha-usaha di Jakarta, terutama UMKM agar bisa terus berkembang dan berkompetisi," tegasnya.

Baca juga:

Alogaritma Platform E-Commerce Harus Utamakan Produk UMKM Dalam Negeri

Soroti Anggaran Pelatihan DPPKUKM

August juga menyoroti anggaran DPPKUKM sebesar Rp 2,7 miliar untuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Adapun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga memiliki program pelatihan e-commerce bagi pelaku UMKM. Di antara pelatihan tersebut adalah produksi konten video, workshop E-Smart, dan pelatihan penjualan melalui media sosial (medsos).

"Di DPPKUKM ini melalui JakPreneur ada program-program pelatihan untuk berjualan di platform-platform e-commerce. Sementara itu, Pasar Jaya menaungi ribuan pedagang dan tidak sedikit di antara mereka kesulitan bersaing dengan platform e-commerce," katanya.

August menilai DPPKUKM dan Pasar Jaya semestinya menggagas program bersama untuk melatih pedagang-pedagang di pasar milik Pasar Jaya yang mengalami kesulitan menghadapi persaingan dengan e-commerce.

"Hilangkan sekat-sekat yang tak perlu, ini waktunya semua pihak berkolaborasi," tutupnya. (Asp)

#UMKM #DPRD DKI Jakarta #Pedagang Tradisional #E Commerce
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Toko Harian yang Dekat dengan Kopdes Merah Putih Dipaksa Ditutup
Video yang dibagikan merupakan video petugas penertiban PPKM yang bersitegang dengan pemilik warung kopi di Bandar Lampung pada Juli 2021.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Toko Harian yang Dekat dengan Kopdes Merah Putih Dipaksa Ditutup
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Perkuat UMKM, 100 Pedagang Pasar Induk Kramat Jati Akses KUR dan Non-KUR Bank Jakarta
Sebanyak 100 pedagang Pasar Induk Kramat Jati mendapat akses KUR dan Non-KUR Bank Jakarta dengan plafon pembiayaan hingga Rp 500 juta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 01 September 2026
Perkuat UMKM, 100 Pedagang Pasar Induk Kramat Jati Akses KUR dan Non-KUR Bank Jakarta
Berita Foto
Live Streaming Dorong UMKM Menjangkau Pasar Mancanegara
Pedagang menawarkan aneka busana muslim dengan memanfaatkan fitur live streaming pada aplikasi Shopee di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Didik Setiawan - Senin, 31 Agustus 2026
Live Streaming Dorong UMKM Menjangkau Pasar Mancanegara
Indonesia
780 UMKM Siapkan 600 Ribu Porsi Kuliner Gratis di Pesta Rakyat Monas
Dari 780 UMKM binaan Pemprov DKI Jakarta, sebanyak 470 pelaku usaha bergerak di bidang makanan, sedangkan 310 lainnya merupakan penyedia minuman.
Yusuf Abdillah - Senin, 17 Agustus 2026
780 UMKM Siapkan 600 Ribu Porsi Kuliner Gratis di Pesta Rakyat Monas
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Menteri UMKM Segera Keluarkan Aturan Diskon Biaya Layanan 50 Persen di Marketplace
Tujuan pemberian diskon 50 persen merupakan upaya pemerintah melindungi produk lokal agar dapat bersaing di platform.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
Menteri UMKM Segera Keluarkan Aturan Diskon Biaya Layanan 50 Persen di Marketplace
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Bagikan