Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - MAHKAMAH Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menggelar sidang dugaan pelanggaran etik oleh anggota nonaktif DPR. Agenda persidangan kali ini yaitu permintaan keterangan saksi dan pendapat ahli.
?
Salah seorang ahli yang dihadirkan MKD ialah Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, yang memaparkan hasil analisis percakapan dan penyebaran narasi di media sosial menjelang demonstrasi besar yang terjadi di kompleks DPR pada akhir Agustus lalu. Menurut Ismail, pihaknya menemukan indikasi adanya narasi yang disebarkan secara terstruktur dan sistematis di berbagai platform media sosial sejak pertengahan Agustus, jauh sebelum aksi unjuk rasa pecah.
?
“Hal yang kami analisis yakni apa yang terjadi sebelum 25 Agustus. Kami menemukan sejak 10 Agustus sudah ada narasi bahwa akan ada demo buruh. Tapi kemudian, arah narasinya bergeser. Mulai diarahkan ke DPR, menyerang wakil rakyat,” ujar Ismail di hadapan majelis MKD.
?
Ia menjelaskan, pada 14 Agustus, narasi terkait dengan demonstrasi mulai muncul di TikTok dan Instagram, lalu menyebar ke X (Twitter). Tren penyebaran konten meningkat tajam pada 19–20 Agustus, hingga mencapai puncaknya menjelang aksi besar di DPR. “Saya melihat ada penggiringan opini dari awal. Akun-akun anonim memanfaatkan momen untuk membelokkan isu, hingga akhirnya publik mengaitkannya dengan perilaku anggota DPR,” jelasnya.
Baca juga:
Sidang MKD DPR, Ahli Sebut Aksi Joget Anggota Dewan Picu Kemarahan Publik
?
Ismail menambahkan, kegagalan dalam klarifikasi cepat dari pihak DPR membuat narasi yang keliru semakin dipercaya publik. Salah satu contohnya, yakni video anggota DPR berjoget di sidang tahunan MPR yang kemudian dihubungkan dengan isu penaikan gaji.
?
“Saat itu tidak ada klarifikasi cepat. Padahal, kalau segera dijelaskan, mungkin persepsi publik bisa berbeda. Klarifikasi datang terlambat dan tidak maksimal sehingga narasi yang salah lebih dulu tertanam di masyarakat,” paparnya.
?
Ismail juga menyoroti perlunya sistem komunikasi publik yang lebih responsif di lingkungan DPR untuk mengantisipasi penyebaran disinformasi. Ia menegaskan, di masa depan, setiap isu yang berpotensi memicu emosi publik perlu segera diluruskan agar tidak dimanfaatkan pihak tertentu.
?
Sidang MKD ini merupakan bagian dari pemeriksaan terhadap lima anggota nonaktif DPR, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (NasDem), Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya (PAN), serta Adies Kadir (Golkar).
?
Mereka sebelumnya dinonaktifkan partai masing-masing setelah dianggap sebagai pemicu demonstrasi besar-besaran di wilayah Indonesia pada akhir Agustus lalu.(Pon)
Baca juga:
?
