Ahli Ungkap Ada Penggiringan Opini Terstruktur di Aksi Demo DPR

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Ahli Ungkap Ada Penggiringan Opini Terstruktur di Aksi Demo DPR

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - MAHKAMAH Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menggelar sidang dugaan pelanggaran etik oleh anggota nonaktif DPR. Agenda persidangan kali ini yaitu permintaan keterangan saksi dan pendapat ahli.
?
Salah seorang ahli yang dihadirkan MKD ialah Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, yang memaparkan hasil analisis percakapan dan penyebaran narasi di media sosial menjelang demonstrasi besar yang terjadi di kompleks DPR pada akhir Agustus lalu. Menurut Ismail, pihaknya menemukan indikasi adanya narasi yang disebarkan secara terstruktur dan sistematis di berbagai platform media sosial sejak pertengahan Agustus, jauh sebelum aksi unjuk rasa pecah.
?
“Hal yang kami analisis yakni apa yang terjadi sebelum 25 Agustus. Kami menemukan sejak 10 Agustus sudah ada narasi bahwa akan ada demo buruh. Tapi kemudian, arah narasinya bergeser. Mulai diarahkan ke DPR, menyerang wakil rakyat,” ujar Ismail di hadapan majelis MKD.
?
Ia menjelaskan, pada 14 Agustus, narasi terkait dengan demonstrasi mulai muncul di TikTok dan Instagram, lalu menyebar ke X (Twitter). Tren penyebaran konten meningkat tajam pada 19–20 Agustus, hingga mencapai puncaknya menjelang aksi besar di DPR. “Saya melihat ada penggiringan opini dari awal. Akun-akun anonim memanfaatkan momen untuk membelokkan isu, hingga akhirnya publik mengaitkannya dengan perilaku anggota DPR,” jelasnya.

Baca juga:

Sidang MKD DPR, Ahli Sebut Aksi Joget Anggota Dewan Picu Kemarahan Publik


?
Ismail menambahkan, kegagalan dalam klarifikasi cepat dari pihak DPR membuat narasi yang keliru semakin dipercaya publik. Salah satu contohnya, yakni video anggota DPR berjoget di sidang tahunan MPR yang kemudian dihubungkan dengan isu penaikan gaji.
?
“Saat itu tidak ada klarifikasi cepat. Padahal, kalau segera dijelaskan, mungkin persepsi publik bisa berbeda. Klarifikasi datang terlambat dan tidak maksimal sehingga narasi yang salah lebih dulu tertanam di masyarakat,” paparnya.
?
Ismail juga menyoroti perlunya sistem komunikasi publik yang lebih responsif di lingkungan DPR untuk mengantisipasi penyebaran disinformasi. Ia menegaskan, di masa depan, setiap isu yang berpotensi memicu emosi publik perlu segera diluruskan agar tidak dimanfaatkan pihak tertentu.
?
Sidang MKD ini merupakan bagian dari pemeriksaan terhadap lima anggota nonaktif DPR, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (NasDem), Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya (PAN), serta Adies Kadir (Golkar).
?
Mereka sebelumnya dinonaktifkan partai masing-masing setelah dianggap sebagai pemicu demonstrasi besar-besaran di wilayah Indonesia pada akhir Agustus lalu.(Pon)

Baca juga:

MKD DPR Gelar Sidang Etika Ahmad Sahroni dkk Hari Ini


?

#MKD DPR #Anggota DPR #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah tak menolak bantuan asing untuk wilayah terdampak bencana.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Indonesia
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Dengan adanya Satgas, proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Indonesia
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Kakek Masir (71) kini menjalani proses hukum karena mencuri lima ekor burung cendet di kawasan Taman Nasional Baluran.
Soffi Amira - Senin, 15 Desember 2025
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Indonesia
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta SPPG dievaluasi setelah mobil MBG menabrak belasan siswa SDN 01 Kalibaru.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya akan menaikkan gaji guru setara dengan anggota DPR. Simak faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Bagikan