DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok

Prajurit TNI menggotong jenazah korban meninggal akibat banjir bandang di Nagari Salareh Aia Timur, Palembayan, Agam, Sumatera Barat, Senin (1/12/2025). ANTARA FOTO/WAHDI SEPTIAWAN

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) diminta agar lebih optimal dalam menyampaikan peringatan dini bencana. Pentingnya informasi tersebut untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di desa-desa terpencil.

Menurut Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, Informasi terkini mengenai potensi siklon maupun cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini belum tersampaikan secara efektif kepada masyarakat, terutama di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses internet.

Baca juga:

Hujan Deras Berpotensi Terjadi di Sejumlah Wilayah Indonesia, Rabu (10/12), BMKG Minta Masyarakat Waspadai Cuaca Ekstrem

Tantangan Akses Digital di Daerah Terpencil

BMKG tidak bisa sepenuhnya mengandalkan penyebaran informasi hanya melalui laman web atau media sosial. Daerah-daerah tertentu masih memiliki kendala jaringan, yang menyebabkan masyarakat kesulitan mengakses informasi digital.

"Kalau di kampung-kampung, berharap orang buka web, orang lihat media sosial, pegang handphone saja, tidak. Belum tentu ada sinyal, itu masalah, tapi televisi hampir semua daerah sekarang bisa mengakses," kata Lasarus.

Ia menyarankan, alih-alih hanya mengandalkan platform digital, BMKG perlu memanfaatkan media konvensional yang lebih merata.

“Saya melihat ada semacam missed. Kalau saja masyarakat di sana tahu bahwa akan ada siklon … Lewat konferensi pers, undang seluruh televisi bahwa akan terjadi seperti ini di sini, itu akan lebih cepat sampai ke masyarakat,” ucapnya.

Baca juga:

Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra

Anggaran Besar Tak Berarti Tanpa Efektivitas Informasi

Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG. Namun, ia menyayangkan bahwa investasi yang mahal ini menjadi sia-sia apabila informasi vital yang dihasilkan tidak berhasil sampai ke tangan masyarakat.

“Kita beli seluruh peralatan yang diperlukan. Semua yang BMKG minta kita kasih selama ini. Perlu berapa untuk perawatan, kita kasih uangnya, tapi informasi yang didapat tidak sampai ke masyarakat,” ucapnya dengan nada tegas.

Oleh karena itu, Lasarus menekankan bahwa penyampaian informasi cuaca merupakan aspek krusial yang berdampak langsung pada keselamatan masyarakat. Ia mengingatkan BMKG untuk segera melakukan pembenahan serius dalam sistem penyampaian informasi mereka.

#BMKG #BMKG Jabodetabek #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang harus dihormati.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Indonesia
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Kenaikan sejumlah komponen biaya di Indonesia maupun Arab Saudi menjadi faktor utama yang berpotensi mendorong naiknya ongkos penyelenggaraan ibadah haji.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Indonesia
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Anggota Komisi II DPR RI menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur negara.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Indonesia
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
LGBT memang sudah menjadi ancaman nonmiliter dan menjadi tantangan bagi masa depan bangsa.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
Indonesia
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Peristiwa ini menunjukkan ancaman terhadap keamanan masyarakat masih nyata dan membutuhkan perhatian serius dari negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 04 Juli 2026
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Indonesia
Ancaman El Nino 2026 Nyata, BMKG Beri Peringatan Darurat Puncak Musim Kemarau Bulan Agustus
Puncak musim kemarau sebagian besar terjadi pada Agustus mendatang, meliputi 369 ZOM atau mencakup 48,84 persen luas daratan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 03 Juli 2026
Ancaman El Nino 2026 Nyata, BMKG Beri Peringatan Darurat Puncak Musim Kemarau Bulan Agustus
Berita Foto
Restorasi Patung Soekarno Kompleks Parlemen Jelang Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo
Pekerja membersihkan Patung Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno di Senayan, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 03 Juli 2026
Restorasi Patung Soekarno Kompleks Parlemen Jelang Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo
Indonesia
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
DPR meminta pemerintah memperkuat perlindungan warga sipil setelah pilot Associated Mission Aviation (AMA) tewas dalam serangan di Yahukimo, Papua Pegunungan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Juli 2026
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
Indonesia
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Pemerintah perlu meninjau kembali sejumlah regulasi yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Indonesia
DPR: Pengetatan Syarat Kesehatan Haji 2027 Jangan Hanya di Atas Kertas
DPR mendukung program manasik kesehatan haji 2027, namun mengingatkan agar tidak sekadar formalitas. Program harus komprehensif untuk menekan angka kedaruratan medis dan kematian jemaah.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Juli 2026
DPR: Pengetatan Syarat Kesehatan Haji 2027 Jangan Hanya di Atas Kertas
Bagikan