DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Prajurit TNI menggotong jenazah korban meninggal akibat banjir bandang di Nagari Salareh Aia Timur, Palembayan, Agam, Sumatera Barat, Senin (1/12/2025). ANTARA FOTO/WAHDI SEPTIAWAN
Merahputih.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) diminta agar lebih optimal dalam menyampaikan peringatan dini bencana. Pentingnya informasi tersebut untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di desa-desa terpencil.
Menurut Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, Informasi terkini mengenai potensi siklon maupun cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini belum tersampaikan secara efektif kepada masyarakat, terutama di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses internet.
Baca juga:
Tantangan Akses Digital di Daerah Terpencil
BMKG tidak bisa sepenuhnya mengandalkan penyebaran informasi hanya melalui laman web atau media sosial. Daerah-daerah tertentu masih memiliki kendala jaringan, yang menyebabkan masyarakat kesulitan mengakses informasi digital.
"Kalau di kampung-kampung, berharap orang buka web, orang lihat media sosial, pegang handphone saja, tidak. Belum tentu ada sinyal, itu masalah, tapi televisi hampir semua daerah sekarang bisa mengakses," kata Lasarus.
Ia menyarankan, alih-alih hanya mengandalkan platform digital, BMKG perlu memanfaatkan media konvensional yang lebih merata.
“Saya melihat ada semacam missed. Kalau saja masyarakat di sana tahu bahwa akan ada siklon … Lewat konferensi pers, undang seluruh televisi bahwa akan terjadi seperti ini di sini, itu akan lebih cepat sampai ke masyarakat,” ucapnya.
Baca juga:
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Anggaran Besar Tak Berarti Tanpa Efektivitas Informasi
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG. Namun, ia menyayangkan bahwa investasi yang mahal ini menjadi sia-sia apabila informasi vital yang dihasilkan tidak berhasil sampai ke tangan masyarakat.
“Kita beli seluruh peralatan yang diperlukan. Semua yang BMKG minta kita kasih selama ini. Perlu berapa untuk perawatan, kita kasih uangnya, tapi informasi yang didapat tidak sampai ke masyarakat,” ucapnya dengan nada tegas.
Oleh karena itu, Lasarus menekankan bahwa penyampaian informasi cuaca merupakan aspek krusial yang berdampak langsung pada keselamatan masyarakat. Ia mengingatkan BMKG untuk segera melakukan pembenahan serius dalam sistem penyampaian informasi mereka.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Prakiraan Cuaca BMKG: Mayoritas Kota Besar di Indonesia Akan Diguyur Hujan Ringan pada Jumat, 16 Januari 2026
2 Siklon Akibatkan Gelombang Tinggi Hingga 2,5 Meter Terjadi di Berbagai Daerah
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Warga Bekasi Terutama di Wilayah Rawan Banjir Diimbau Tingkatkan Kewaspadaan
Waspada! BMKG Ungkap Potensi Hujan Sangat Lebat dan Petir di Sejumlah Kota Besar Kamis (15/1)