Angga Yudha Pratama
Merahputihcom - Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, mendorong adanya pergeseran fundamental dalam cara menangani bencana di sektor pendidikan. Pendekatan yang selama ini cenderung reaktif harus diubah menjadi pendekatan yang lebih preventif dan berbasis mitigasi jangka panjang.
Mengingat Indonesia dijuluki sebagai “supermarket bencana”, Bonnie menilai kesiapsiagaan harus ditingkatkan secara serius. Hal ini menuntut peran lebih besar dari riset, teknologi, dan keberanian para akademisi untuk menyuarakan secara dini persoalan kerusakan lingkungan.
“Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana. Kalau kita lihat, bencana itu banyak sekali. Mestinya kita lihat ke depan sekarang penanggulangan sudah banyak, saya juga mengapresiasi tindakan cepat dari community scientist, juga BRIN, terhadap penanggulangan bencana ini. Ke depan, kita bisa meningkatkan lagi kewaspadaan kita, kemudian mitigasinya,” ujar Bonnie dalam keterangannya, Senin (8/12).
Baca juga:
Fenomena Supermoon Dituding Penyebab Banjir Rob Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu
Pengawasan Lingkungan dan Peran Teknologi
Bonnie turut menyoroti lemahnya pengawasan lingkungan. Ia menyinggung kasus pencabutan izin empat perusahaan oleh Menteri Kehutanan yang diduga kuat menjadi kontributor kerusakan lingkungan.
Menurutnya, insiden yang menyebabkan bencana besar dan korban jiwa seharusnya dapat terdeteksi sejak awal jika sistem pengawasan berjalan optimal.
Pemanfaatan teknologi seperti pemetaan citra satelit dan drone semestinya mampu mengidentifikasi sejak dini aktivitas ilegal seperti penggundulan hutan, penyalahgunaan izin, atau operasi perusahaan tanpa izin yang berpotensi memicu bencana besar seperti banjir dan tanah longsor.
"Mestinya kan terdeteksi dari awal, mestinya kan bisa diketahui dari awal, sehingga banjir yang menyebabkan korban jiwa yang sangat besar ini kita bisa hindari,” tegas politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Mendorong Riset Kebencanaan yang Membumi
Dalam konteks pendidikan tinggi dan riset, Bonnie mendesak keterlibatan aktif dari universitas, khususnya yang memiliki fakultas kehutanan, lingkungan, dan program studi terkait kebencanaan. Kampus tidak hanya dilihat sebagai pusat akademik, tetapi juga sebagai sumber produksi pengetahuan yang harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Riset-riset kebencanaan didorong untuk lebih "membumi" dan melibatkan langsung masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana.
Menggali dan Melestarikan Pengetahuan Lokal
Selain riset modern, Bonnie secara khusus menekankan pentingnya penggalian dan pelestarian pengetahuan lokal (local wisdom) terkait bencana. Ia mengingatkan bahwa banyak komunitas adat dan masyarakat lokal memiliki istilah, penanda alam, serta ingatan kolektif mengenai bencana. Pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun ini sering kali terputus dan terabaikan karena kurang terdokumentasi dan tidak terdistribusikan secara luas.
Ia memberikan contoh praktik riset di luar negeri yang menggunakan arsip visual dan dokumentasi historis (foto-foto lama) untuk memetakan risiko bencana di masa depan. Pendekatan historis ini dinilai relevan untuk diterapkan di Indonesia guna memanfaatkan arsip, kronologi, dan data historis bencana sebagai dasar kuat untuk perencanaan mitigasi.
Baca juga:
KLH Persilahkan Gelondongan Kayu Banjir Sumatra Dimanfaatkan Pemda
Isu Keadilan dalam Pemulihan Pascabencana
Menutup pernyataannya, Bonnie juga menyinggung ancaman banjir rob yang semakin nyata di Jakarta dan menilai riset lingkungan harus menjadi agenda yang sangat urgen. Lebih lanjut, ia menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang adil dan menyeluruh dalam pemulihan pendidikan pascabencana.
Ia mempertanyakan skema bantuan biaya hidup pemerintah yang hanya mencakup mahasiswa dan dosen. Menurutnya, tenaga profesional lain di lingkungan kampus, seperti pustakawan, laboran, dan tenaga kependidikan juga berpotensi terdampak langsung oleh bencana dan harus diperhitungkan dalam skema bantuan tersebut.
