DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset

Evakuasi Korban Bencana Alam di Aceh dan Sumatera. (Foto: dok. Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputihcom - Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, mendorong adanya pergeseran fundamental dalam cara menangani bencana di sektor pendidikan. Pendekatan yang selama ini cenderung reaktif harus diubah menjadi pendekatan yang lebih preventif dan berbasis mitigasi jangka panjang.

Mengingat Indonesia dijuluki sebagai “supermarket bencana”, Bonnie menilai kesiapsiagaan harus ditingkatkan secara serius. Hal ini menuntut peran lebih besar dari riset, teknologi, dan keberanian para akademisi untuk menyuarakan secara dini persoalan kerusakan lingkungan.

“Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana. Kalau kita lihat, bencana itu banyak sekali. Mestinya kita lihat ke depan sekarang penanggulangan sudah banyak, saya juga mengapresiasi tindakan cepat dari community scientist, juga BRIN, terhadap penanggulangan bencana ini. Ke depan, kita bisa meningkatkan lagi kewaspadaan kita, kemudian mitigasinya,” ujar Bonnie dalam keterangannya, Senin (8/12).

Baca juga:

Fenomena Supermoon Dituding Penyebab Banjir Rob Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu

Pengawasan Lingkungan dan Peran Teknologi

Bonnie turut menyoroti lemahnya pengawasan lingkungan. Ia menyinggung kasus pencabutan izin empat perusahaan oleh Menteri Kehutanan yang diduga kuat menjadi kontributor kerusakan lingkungan.

Menurutnya, insiden yang menyebabkan bencana besar dan korban jiwa seharusnya dapat terdeteksi sejak awal jika sistem pengawasan berjalan optimal.

Pemanfaatan teknologi seperti pemetaan citra satelit dan drone semestinya mampu mengidentifikasi sejak dini aktivitas ilegal seperti penggundulan hutan, penyalahgunaan izin, atau operasi perusahaan tanpa izin yang berpotensi memicu bencana besar seperti banjir dan tanah longsor.

"Mestinya kan terdeteksi dari awal, mestinya kan bisa diketahui dari awal, sehingga banjir yang menyebabkan korban jiwa yang sangat besar ini kita bisa hindari,” tegas politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Mendorong Riset Kebencanaan yang Membumi

Dalam konteks pendidikan tinggi dan riset, Bonnie mendesak keterlibatan aktif dari universitas, khususnya yang memiliki fakultas kehutanan, lingkungan, dan program studi terkait kebencanaan. Kampus tidak hanya dilihat sebagai pusat akademik, tetapi juga sebagai sumber produksi pengetahuan yang harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Riset-riset kebencanaan didorong untuk lebih "membumi" dan melibatkan langsung masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana.

Menggali dan Melestarikan Pengetahuan Lokal

Selain riset modern, Bonnie secara khusus menekankan pentingnya penggalian dan pelestarian pengetahuan lokal (local wisdom) terkait bencana. Ia mengingatkan bahwa banyak komunitas adat dan masyarakat lokal memiliki istilah, penanda alam, serta ingatan kolektif mengenai bencana. Pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun ini sering kali terputus dan terabaikan karena kurang terdokumentasi dan tidak terdistribusikan secara luas.

Ia memberikan contoh praktik riset di luar negeri yang menggunakan arsip visual dan dokumentasi historis (foto-foto lama) untuk memetakan risiko bencana di masa depan. Pendekatan historis ini dinilai relevan untuk diterapkan di Indonesia guna memanfaatkan arsip, kronologi, dan data historis bencana sebagai dasar kuat untuk perencanaan mitigasi.

Baca juga:

KLH Persilahkan Gelondongan Kayu Banjir Sumatra Dimanfaatkan Pemda

Isu Keadilan dalam Pemulihan Pascabencana

Menutup pernyataannya, Bonnie juga menyinggung ancaman banjir rob yang semakin nyata di Jakarta dan menilai riset lingkungan harus menjadi agenda yang sangat urgen. Lebih lanjut, ia menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang adil dan menyeluruh dalam pemulihan pendidikan pascabencana.

Ia mempertanyakan skema bantuan biaya hidup pemerintah yang hanya mencakup mahasiswa dan dosen. Menurutnya, tenaga profesional lain di lingkungan kampus, seperti pustakawan, laboran, dan tenaga kependidikan juga berpotensi terdampak langsung oleh bencana dan harus diperhitungkan dalam skema bantuan tersebut.

#DPR #DPR RI #Bencana Alam #Bencana Nasional #Bencana Hidrometeorologi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Lalin Jembatan Bailey Bireuen Aceh-Medan Gantian Tiap 1 Jam, Buka-Tutup Hingga September
Sistem buka-tutup ganti arah setiap 1 jam ini kemungkinan akan berlangsung hingga September 2026, sembari menunggu perbaikan permanen jembatan.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Lalin Jembatan Bailey Bireuen Aceh-Medan Gantian Tiap 1 Jam, Buka-Tutup Hingga September
Indonesia
Ribuan Rumah di 14 Desa Karawang Teredam Banjir, 27 Ribu Warga Terdampak
Sesuai data BPBD Karawang, hingga kini banjir telah melanda 14 desa yang tersebar di tujuh kecamatan sekitar Karawang. Sebanyak 27.925 jiwa atau sebanyak 12.903 keluarga terdampak bencana banjir tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Januari 2026
Ribuan Rumah di 14 Desa Karawang Teredam Banjir, 27 Ribu Warga Terdampak
Indonesia
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset dirancang agar perampasan dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
Indonesia
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Yang jelas, tunjangan dan hak keuangannya harus sama karena tugasnya juga sama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Indonesia
Usai Banjir Bandang, Warga Aceh Tamiang Banyak Alami Gangguan Kesehatan
Ratusan pengungsi pascabanjir bandang di Aceh Tamiang mengalami berbagai penyakit seperti ISPA hingga diare. Tim Dokkes Polri turun beri layanan kesehatan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Usai Banjir Bandang, Warga Aceh Tamiang Banyak Alami Gangguan Kesehatan
Indonesia
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Selain RUU Perampasan Aset, Komisi III juga berencana memulai pembahasan RUU Hukum Acara Perdata (Haper) secara terpisah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Indonesia
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti sebagian wilayah di Pulau Sumbawa, harus menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Indonesia
Sumatera Barat Masuki Fase Pemulihan, BNPB Tekankan Validasi Lahan Aman Hunian
BNPB juga terus melakukan validasi lahan dan penetapan zona aman
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Sumatera Barat Masuki Fase Pemulihan, BNPB Tekankan Validasi Lahan Aman Hunian
Indonesia
Kemenhut Bentuk Tim Percepatan Pembersihan Kayu Hanyut Pascabanjir Sumatra
Bertugas membersihkan fasilitas umum dan sosial bersama sumber daya internal kementerian, seperti Manggala Agni, polisi hutan, serta pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Kemenhut Bentuk Tim Percepatan Pembersihan Kayu Hanyut Pascabanjir Sumatra
Indonesia
Baleg DPR Dorong Konsideran UU Pemerintahan Aceh tak Dihapus dalam Revisi
Konsideran menimbang memiliki fungsi penting sebagai dasar dan rujukan dalam pengelolaan pemerintahan di Aceh.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Baleg DPR Dorong Konsideran UU Pemerintahan Aceh tak Dihapus dalam Revisi
Bagikan