Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, memberikan atensi mendalam terhadap munculnya laporan mengejutkan mengenai dugaan 700.000 anak di Papua yang tidak mengenyam pendidikan formal.
Bagi Lalu, isu ini bukan sekadar statistik, melainkan alarm keras terkait pemenuhan hak asasi manusia di sektor pendidikan.
“Informasi mengenai dugaan 700 ribu anak Papua yang tidak bersekolah ini tidak bisa dipandang enteng. Ini menyangkut tanggung jawab negara dalam memastikan hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa,” ujar Lalu Hadrian, Kamis (18/12).
Baca juga:
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Pentingnya Validasi Data untuk Akurasi Kebijakan
Kendati isu ini telah menjadi sorotan nasional, legislator asal Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) II ini mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru tanpa melakukan verifikasi mendalam.
Diperlukan kolaborasi ketat antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pemerintah daerah, hingga Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan angka tersebut valid sebelum dijadikan basis kebijakan.
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya. Kendala geografis, minimnya sarana prasarana, serta distribusi tenaga pendidik yang tidak merata menjadi faktor penghambat utama yang harus segera diatasi melalui kebijakan afirmatif yang agresif.
Baca juga:
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Desakan untuk Aksi Nyata Pemerintah
Komisi X DPR RI kini mendesak pemerintah agar memanfaatkan momentum ini untuk melakukan perbaikan total di Papua.
Hal ini meliputi penguatan sinergi pusat-daerah serta percepatan pembangunan fasilitas sekolah di wilayah terpencil agar keadilan pendidikan tidak lagi menjadi wacana semata.
“Tujuannya satu, agar hak pendidikan anak-anak Papua benar-benar terpenuhi secara nyata, bukan sekadar di atas kertas,” pungkasnya.
