Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: dok. KSP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi II DPR RI Mohamad Toha menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh kepala daerah dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sangat penting bagi jalannya pemerintahan.
?
Rakornas yang juga dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih tersebut digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, Senin (2/2).
?
Menurut Toha, forum rakornas memberikan kesempatan bagi para kepala daerah untuk mendengar secara langsung arahan Presiden terkait program-program prioritas pemerintah pusat yang harus dilaksanakan dan dikawal pemerintah daerah.

“Rakornas ini sangat penting bagi kepala daerah. Mereka bisa mendengar langsung arahan Presiden, terutama terkait program-program Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah pusat yang harus diimplementasikan di daerah,” ujar Toha, Senin (2/2).

Baca juga:

Presiden Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah Seluruh Indonesia di Sentul, Beri Arahan untuk Sukseskan MBG hingga Swasembada Pangan

?
Anggota Komisi II yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah itu menegaskan, dukungan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program nasional. “Kepala daerah harus mendukung dan mengawal seluruh program Presiden Prabowo Subianto agar berjalan optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
?
Selain sebagai forum penyampaian arahan, Toha berharap Rakornas juga menjadi ruang dialog dua arah antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai banyak persoalan di daerah yang perlu disampaikan secara langsung kepada Presiden. “Kami berharap kepala daerah juga bisa menyampaikan usul dan masukan kepada Presiden. Tentu ada banyak persoalan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, dan itu perlu didengar agar dicarikan solusi bersama,” pungkasnya.
?
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya memperkuat sinergi kebijakan antara pusat dan daerah. Presiden Prabowo menyampaikan arahan dan evaluasi kinerja pemerintah sepanjang 2025 serta strategi pelaksanaan program pada 2026.
?
Forum tersebut dihadiri sekitar 4.487 peserta yang terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, kepala daerah, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia.(Pon)

Baca juga:

Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah

#Presiden Prabowo #Rakornas Pemerintah Pusat Dan Daerah #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menlu Singapura Minta Bertemu Presiden Prabowo, ini Hasilnya
Berdasarkan unggahan kanal resmi Sekretariat Presiden, Prabowo menyambut Balakrishnan dengan bersalaman sebelum mempersilakannya duduk di sofa.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
Menlu Singapura Minta Bertemu Presiden Prabowo, ini Hasilnya
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Indonesia
Menlu Singapura Mendadak ke Indonesia, Sore Ini Temui Presiden Prabowo
Menlu Singapura Vivian Balakrishnan lakukan kunjungan mendadak temui Presiden Prabowo Subianto sore ini bahas satgas karhutla. Cek info selengkapnya!
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Oktober 2026
Menlu Singapura Mendadak ke Indonesia, Sore Ini Temui Presiden Prabowo
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Indonesia
Presiden Prabowo Minta Perusahaan Asing Terlibat Karhutla Ikut Tanggung Jawab
Perusahaan asing yang diberikan konsesi, tapi malah melakukan pelanggaran, bahkan hingga 19 kali.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Presiden Prabowo Minta Perusahaan Asing Terlibat Karhutla Ikut Tanggung Jawab
Indonesia
Anggota Dewan Malaysia ‘Sentil’ Prabowo Pakai Bahasa Jawa, biar Ngerti Persoalan Karhutla Serius
Ia mengatakan karhutla di Indonesia telah menyebabkan Malaysia diselimuti asap dan kesehatan warga terganggu.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Anggota Dewan Malaysia ‘Sentil’ Prabowo Pakai Bahasa Jawa, biar Ngerti Persoalan Karhutla Serius
Indonesia
Investasi di Era Prabowo Tembus Rp 3.923 Triliun, Bamsoet Ingatkan agar Rakyat Ikut Sejahtera
Besarnya nilai investasi tidak serta-merta menjamin masyarakat memperoleh pekerjaan layak dan pendapatan yang memadai.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Investasi di Era Prabowo Tembus Rp 3.923 Triliun, Bamsoet Ingatkan agar Rakyat Ikut Sejahtera
Indonesia
Canda Prabowo Bikin Pecah JIExpo: Letkol Ngatur Presiden Ini Gimana, Gue Ini Presiden, Ted!
Presiden Prabowo berseloroh saat diberi isyarat mengakhiri pidato oleh Seskab Teddy Indra Wijaya pada Rakornas TPAKD 2026 di JIExpo Kemayoran, Kamis 22 Oktober 2026.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Oktober 2026
Canda Prabowo Bikin Pecah JIExpo: Letkol Ngatur Presiden Ini Gimana, Gue Ini Presiden, Ted!
Berita Foto
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Indonesia
2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Dukungan Politik Kuat tapi Ada Bahaya Pengawasan Lemah
Stabilitas politik tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi kritik, mengabaikan oposisi, atau menyeragamkan pandangan politik.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Oktober 2026
2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Dukungan Politik Kuat tapi Ada Bahaya Pengawasan Lemah
Bagikan