Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: dok. KSP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi II DPR RI Mohamad Toha menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh kepala daerah dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sangat penting bagi jalannya pemerintahan.
?
Rakornas yang juga dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih tersebut digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, Senin (2/2).
?
Menurut Toha, forum rakornas memberikan kesempatan bagi para kepala daerah untuk mendengar secara langsung arahan Presiden terkait program-program prioritas pemerintah pusat yang harus dilaksanakan dan dikawal pemerintah daerah.

“Rakornas ini sangat penting bagi kepala daerah. Mereka bisa mendengar langsung arahan Presiden, terutama terkait program-program Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah pusat yang harus diimplementasikan di daerah,” ujar Toha, Senin (2/2).

Baca juga:

Presiden Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah Seluruh Indonesia di Sentul, Beri Arahan untuk Sukseskan MBG hingga Swasembada Pangan

?
Anggota Komisi II yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah itu menegaskan, dukungan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program nasional. “Kepala daerah harus mendukung dan mengawal seluruh program Presiden Prabowo Subianto agar berjalan optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
?
Selain sebagai forum penyampaian arahan, Toha berharap Rakornas juga menjadi ruang dialog dua arah antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai banyak persoalan di daerah yang perlu disampaikan secara langsung kepada Presiden. “Kami berharap kepala daerah juga bisa menyampaikan usul dan masukan kepada Presiden. Tentu ada banyak persoalan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, dan itu perlu didengar agar dicarikan solusi bersama,” pungkasnya.
?
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya memperkuat sinergi kebijakan antara pusat dan daerah. Presiden Prabowo menyampaikan arahan dan evaluasi kinerja pemerintah sepanjang 2025 serta strategi pelaksanaan program pada 2026.
?
Forum tersebut dihadiri sekitar 4.487 peserta yang terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, kepala daerah, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia.(Pon)

Baca juga:

Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah

#Presiden Prabowo #Rakornas Pemerintah Pusat Dan Daerah #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jelang Pidato Kenegaraan, Presiden Prabowo Minta Kabinet Percepat Reformasi Birokrasi dan Berantas Korupsi Tanpa Tebang Pilih
Presiden meminta Kabinet Merah Putih menjadikan evaluasi kinerja sebagai momentum mempercepat penyelesaian berbagai persoalan nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Jelang Pidato Kenegaraan, Presiden Prabowo Minta Kabinet Percepat Reformasi Birokrasi dan Berantas Korupsi Tanpa Tebang Pilih
Indonesia
DPR Sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Apa Dampaknya Buat Rakyat?
DPR RI sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Regulasi ini atur struktur kelembagaan, pengawasan, dan pengadilan khusus. Apa efeknya bagi rakyat?
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Apa Dampaknya Buat Rakyat?
Indonesia
3 Orang Tewas, DPR Instruksikan Polisi Bongkar Motif Bentrokan Maut Adonara
DPR RI instruksikan polisi mengusut motif bentrokan maut di Adonara, Flores Timur, NTT. Tiga orang tewas, lima luka, dan 20 rumah terbakar. TNI-Polri siaga.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Juli 2026
3 Orang Tewas, DPR Instruksikan Polisi Bongkar Motif Bentrokan Maut Adonara
Indonesia
Kasus Dugaan Korupsi Febrie Adriansyah, Gerindra Jamin Presiden Prabowo tak akan Intervensi
Tidak ada perlakuan khusus terhadap pejabat maupun pihak yang memiliki kedekatan dengan pemerintah.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Kasus Dugaan Korupsi Febrie Adriansyah, Gerindra Jamin Presiden Prabowo tak akan Intervensi
Indonesia
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak seharusnya dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Indonesia
PP Nomor 30 Tahun 2026: Lepas Status WNI Kena Tarif cuma Rp 5 Juta
Peraturan yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto itu diundangkan pada 2 Juli 2026.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
PP Nomor 30 Tahun 2026: Lepas Status WNI Kena Tarif cuma Rp 5 Juta
Indonesia
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas
usulan itu disiapkan sebagai langkah menyelamatkan operasional perguruan tinggi swasta, terutama kampus-kampus kecil yang berpotensi tutup akibat tekanan dalam ekosistem pendidikan tinggi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 19 Juli 2026
 Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas
Berita Foto
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Wamendag Dyah Roro Esti rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Berita Foto
Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Realisasi APBN Tahun Anggaran 2025
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026
Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Realisasi APBN Tahun Anggaran 2025
Indonesia
Luhut Lapor ke Presiden Prabowo, Sebut GovTech Disempurnakan untuk Percepat Transformasi Digital Pemerintah
Penyempurnaan GovTech diarahkan untuk menghadirkan layanan pemerintahan yang semakin terintegrasi dengan dukungan data yang lebih akurat.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Luhut Lapor ke Presiden Prabowo, Sebut GovTech Disempurnakan untuk Percepat Transformasi Digital Pemerintah
Bagikan