Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: dok. KSP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi II DPR RI Mohamad Toha menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh kepala daerah dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sangat penting bagi jalannya pemerintahan.
?
Rakornas yang juga dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih tersebut digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, Senin (2/2).
?
Menurut Toha, forum rakornas memberikan kesempatan bagi para kepala daerah untuk mendengar secara langsung arahan Presiden terkait program-program prioritas pemerintah pusat yang harus dilaksanakan dan dikawal pemerintah daerah.

“Rakornas ini sangat penting bagi kepala daerah. Mereka bisa mendengar langsung arahan Presiden, terutama terkait program-program Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah pusat yang harus diimplementasikan di daerah,” ujar Toha, Senin (2/2).

Baca juga:

Presiden Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah Seluruh Indonesia di Sentul, Beri Arahan untuk Sukseskan MBG hingga Swasembada Pangan

?
Anggota Komisi II yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah itu menegaskan, dukungan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program nasional. “Kepala daerah harus mendukung dan mengawal seluruh program Presiden Prabowo Subianto agar berjalan optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
?
Selain sebagai forum penyampaian arahan, Toha berharap Rakornas juga menjadi ruang dialog dua arah antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai banyak persoalan di daerah yang perlu disampaikan secara langsung kepada Presiden. “Kami berharap kepala daerah juga bisa menyampaikan usul dan masukan kepada Presiden. Tentu ada banyak persoalan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, dan itu perlu didengar agar dicarikan solusi bersama,” pungkasnya.
?
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya memperkuat sinergi kebijakan antara pusat dan daerah. Presiden Prabowo menyampaikan arahan dan evaluasi kinerja pemerintah sepanjang 2025 serta strategi pelaksanaan program pada 2026.
?
Forum tersebut dihadiri sekitar 4.487 peserta yang terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, kepala daerah, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia.(Pon)

Baca juga:

Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah

#Presiden Prabowo #Rakornas Pemerintah Pusat Dan Daerah #DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Dadan dan Silmy Karim, Presiden Prabowo Nyatakan Perang terhadap Korupsi
Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis nasional guna memastikan seluruh kebijakan dapat berjalan secara akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Kasus Dadan dan Silmy Karim, Presiden Prabowo Nyatakan Perang terhadap Korupsi
Indonesia
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Pergantian Dadan Hindayana dengan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, dinilai sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi para pembantunya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan pendapat akhir ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Indonesia
Prihatin Dadan dan Silmy Karim Dipenjara karena Kasus Korupsi, Istana: sudah Diingatkan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto selalu mengingatkan jajarannya untuk melawan praktik-praktik korupsi setiap menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Juni 2026
Prihatin Dadan dan Silmy Karim Dipenjara karena Kasus Korupsi, Istana: sudah Diingatkan Prabowo
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Bagikan