Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan banyak pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) tidak efisien. Prabowo bahkan menyebut banyak perusahaan di era terdahulu yang merugikan negara sejak dahulu. Ia menyebut bilang saat ini pemerintahannya membentuk BPI Danantara sebagai pengelola utama kekayaan negara dalam bentuk BUMN.
"Saya sudah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam satu manajemen, satu pengelolaan yang nilainya USD 1 triliun. Lengkapnya USD 1.040 miliar asset under management," kata Prabowo di Rakornas Kepala Daerah 2026 di SICC Sentul, Jawa Barat, Senin (2/2).
Prabowo menyebut, sebelumnya pengelolaan BUMN terbagi ke perusahaan masing-masing. Oleh karena itu, dibentuklah Danantara untuk mengelola BUMN. "Tadinya terpecah-pecah dalam 1.040 perusahaan. Bayangkan enggak? Siapa yang bisa manage seribu perusahaan? Ini akal-akalan," tegas Prabowo.
Dia menekankan para pemimpin BUMN yang ketahuan melakukan akal-akalan akan ditangkap. Presiden kemudian menyindir, kalau tidak mau tanggung jawab, yang bersangkutan akan dipanggil Kejaksaan Agung.
"Saya katakan pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab jangan enak-enak saja kau. Siap-siap kau dipanggil Kejaksaan," ujar Prabowo.
Baca juga:
Dia menekankan peringatannya ini bukan cuma omong-omong kosong. Prabowo menekankan ia tidak takut kepada siapa pun kecuali rakyat Indonesia dan tuhan maha besar. "Kan mereka ngejek Prabowo tuh hanya bisa ngomong di podium saja. Oh ya? Tunggu saja panggilan," tegas Prabowo
Presiden mengajak semua pihak menghentikan perilaku korup. Prabowo berpesan agar pejabat negara ingat keluarga untuk menjauhi godaan korupsi. “Saya paling kasihan kalau saya lihat tokoh atau kawan diborgol, pakai baju oranye, kasihan anak istrinya, sudahlah,” pesannya.
Menurut Prabowo, lebih baik mengisi hidup dengan kebaikan. Agar sisa hidup lebih berarti bagi banyak orang.
"Jadi lebih baik berbuat kebaikan, lebih mulia,” tutup Prabowo.(knu)
Baca juga:
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden
