Masa Depan Jurnalis tak Menentu Jadi Ironi Jelang Hari Pers Nasional 2026, Presiden Prabowo Diminta Turun Tangan

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Masa Depan Jurnalis tak Menentu Jadi Ironi Jelang Hari Pers Nasional 2026, Presiden Prabowo Diminta Turun Tangan

Presiden Prabowo Subianto saat berdiskusi dengan awak media.(foto: Merahputih.com/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - SEPEKAN menjelang peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, industri media di Tanah Air sedang tak baik-baik saja. Tema Hari Pers Nasional, yakni Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat, terasa ideal. Namun, di lapangan, pers sedang berada dalam kondisi yang jauh dari kata sehat, terutama dari sisi ekonomi media.

Praktisi dan pengamat media Naek Pangaribuan menilai sumber kehidupan utama media pers, yakni iklan, kian tergerus oleh dominasi multiplatform digital global seperti Google, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok Ads, dan berbagai platform lainnya.

Belanja iklan berpindah masif ke platform digital, sedangkan perusahaan pers nasional, baik cetak, siber, radio, maupun televisi harus berjuang keras mempertahankan keberlangsungan hidup mereka.

“Akibatnya, tekanan ekonomi menjadi persoalan paling mendesak yang berdampak langsung pada kemerdekaan pers dan profesionalisme wartawan,” jelas Naek dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/2).

Menurut Naek, setidaknya ada lima persoalan besar yang dihadapi pers nasional saat ini, seperti persoalan ekonomi media, kemerdekaan pers, profesionalisme wartawan dan disrupsi digital serta regulasi belum berpihak penuh pada pers. Krisis ekonomi media tidak hanya memukul perusahaan pers, tetapi juga menghantam kesejahteraan wartawan. Dalam kondisi ekonomi yang rapuh, independensi wartawan rawan terganggu.

Baca juga:

Pesan Presiden Prabowo di Hari Pers Nasional: Waspadai Pengaruhi Opini Rakyat Dengan Gunakan Modal Besar



“Profesionalisme pun terancam ketika wartawan dipaksa bekerja dengan upah minim, status kerja tidak pasti, bahkan kehilangan pekerjaan,” ucap Naek yang juga mantan Ketua Forum Wartawan Polri ini.

Data menunjukkan, sejak 2024 hingga Juli 2025, tercatat lebih dari 800 pekerja media mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Angka itu diyakini lebih besar karena tidak semua kasus tercatat secara resmi. Belum lagi sejumlah media arus utama dan media kecil terancam mati suri bahkan gulung tikar. “Ini menjadi alarm keras bagi masa depan pers Indonesia,” ucap Naek yang juga pengurus PWI ini.

Naek meminta Presiden Prabowo Subianto perlu mendengar kegundahan insan pers hari ini.Persoalan ekonomi media kini sudah berada pada titik sangat mendesak dan urgen. “Tanpa intervensi kebijakan yang berpihak, pers nasional terancam kehilangan daya hidup, dan bangsa ini berpotensi kehilangan salah satu pilar demokrasinya,” sebut Naek.

Naek meyakini, jika negara sungguh-sungguh menginginkan pers yang sehat dan bangsa yang kuat, wartawan sebagai ujung tombak pers harus disejahterakan. Kini bola ada di tangan Presiden Prabowo Subianto dan diharapkan kehadirannya.

"Sebab ketika pers dibiarkan sekarat, yang sesungguhnya sedang dikuburkan ialah demokrasi itu sendiri,” tutup Naek.(knu)

Baca juga:

Revisi Undang-Undang Hak Cipta: Upaya Melindungi Royalti Karya Jurnalistik dari Platform Digital Besar



#Presiden Prabowo #Hari Pers Nasional #Pers
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Demokrat Tegaskan Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden, yang Penting Menteri Mampu Jalankan Program
Presiden bebas menentukan figur yang dinilai mampu menjalankan tugas pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
Demokrat Tegaskan Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden, yang Penting Menteri Mampu Jalankan Program
Indonesia
PDIP Nilai Elektabilitas Prabowo belum Jadi Gambaran Pilpres 2029
Hasil survei tersebut jangan dibaca sebagai gambaran pasti Pilpres 2029 sebab pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu masih sekitar tiga tahun lagi.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PDIP Nilai Elektabilitas Prabowo belum Jadi Gambaran Pilpres 2029
Indonesia
BRIN Fokus Kembangkan Teknologi Nuklir hingga AI, Tingkatkan Daya Saing Indonesia
BRIN fokus mengembangkan teknologi-teknologi maju yang diharapkan mampu memperkuat daya saing ekonomi Indonesia dalam dua hingga tiga dekade mendatang.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
BRIN Fokus Kembangkan Teknologi Nuklir hingga AI, Tingkatkan Daya Saing Indonesia
Indonesia
Presiden Prabowo Larang Bahlil Naikkan Harga BBM Bersubsidi
Presiden Prabowo Subianto untuk tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Presiden Prabowo Larang Bahlil Naikkan Harga BBM Bersubsidi
Indonesia
Siaran Pidato Prabowo Terputus saat Singgung Isu Nuklir Iran, Langsung Picu Rasa Penasaran
Peristiwa itu terjadi saat Presiden Prabowo memberikan sambutan dalam pertemuan bersama jajaran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/7).
Dwi Astarini - Sabtu, 01 Agustus 2026
Siaran Pidato Prabowo Terputus saat Singgung Isu Nuklir Iran, Langsung Picu Rasa Penasaran
Indonesia
HUT Ke-4 Iwakum Tegaskan Komitmen Jaga Kemerdekaan Pers dan Solidaritas Jurnalis
Iwakum memperingati HUT ke-4 dengan menegaskan pentingnya menjaga kemerdekaan pers, memperkuat solidaritas jurnalis, serta mendorong perlindungan hukum bagi wartawan di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 01 Agustus 2026
HUT Ke-4 Iwakum Tegaskan Komitmen Jaga Kemerdekaan Pers dan Solidaritas Jurnalis
Indonesia
Presiden Prabowo Klaim Kekuatan Nonblok Indonesia Diakui Dunia
Sikap netral itu membuat negara lain memandang Indonesia sebagai pihak yang tidak memiliki kepentingan untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
Presiden Prabowo Klaim Kekuatan Nonblok Indonesia Diakui Dunia
Indonesia
Presiden Prabowo Ingin Bangun Jalur Kereta Api Lampung-Aceh hingga Trans-Kalimantan, Siap Investasi Besar-Besaran
Menurut Prabowo, kereta api merupakan instrumen sesungguhnya dalam demokratisasi ekonomi.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Presiden Prabowo Ingin Bangun Jalur Kereta Api Lampung-Aceh hingga Trans-Kalimantan, Siap Investasi Besar-Besaran
Indonesia
ICW Nilai Pembentukan URI Kontradiktif dengan Kebijakan Efisiensi Belanja Negara
Menurut ICW, pemerintah seharusnya lebih dahulu membenahi berbagai persoalan mendasar di dunia pendidikan tinggi.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
ICW Nilai Pembentukan URI Kontradiktif dengan Kebijakan Efisiensi Belanja Negara
Indonesia
Presiden Prabowo Berpesan ke Pamong Praja Muda IPDN: Rakyat tak Butuh Birokrasi Berbelit
Prabowo menekankan para PPM merupakan aparatur negara yang berkewajiban menjaga nama baik negara. 

Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
Presiden Prabowo Berpesan ke Pamong Praja Muda IPDN: Rakyat tak Butuh Birokrasi Berbelit
Bagikan