Masa Depan Jurnalis tak Menentu Jadi Ironi Jelang Hari Pers Nasional 2026, Presiden Prabowo Diminta Turun Tangan

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Masa Depan Jurnalis tak Menentu Jadi Ironi Jelang Hari Pers Nasional 2026, Presiden Prabowo Diminta Turun Tangan

Presiden Prabowo Subianto saat berdiskusi dengan awak media.(foto: Merahputih.com/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - SEPEKAN menjelang peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, industri media di Tanah Air sedang tak baik-baik saja. Tema Hari Pers Nasional, yakni Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat, terasa ideal. Namun, di lapangan, pers sedang berada dalam kondisi yang jauh dari kata sehat, terutama dari sisi ekonomi media.

Praktisi dan pengamat media Naek Pangaribuan menilai sumber kehidupan utama media pers, yakni iklan, kian tergerus oleh dominasi multiplatform digital global seperti Google, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok Ads, dan berbagai platform lainnya.

Belanja iklan berpindah masif ke platform digital, sedangkan perusahaan pers nasional, baik cetak, siber, radio, maupun televisi harus berjuang keras mempertahankan keberlangsungan hidup mereka.

“Akibatnya, tekanan ekonomi menjadi persoalan paling mendesak yang berdampak langsung pada kemerdekaan pers dan profesionalisme wartawan,” jelas Naek dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/2).

Menurut Naek, setidaknya ada lima persoalan besar yang dihadapi pers nasional saat ini, seperti persoalan ekonomi media, kemerdekaan pers, profesionalisme wartawan dan disrupsi digital serta regulasi belum berpihak penuh pada pers. Krisis ekonomi media tidak hanya memukul perusahaan pers, tetapi juga menghantam kesejahteraan wartawan. Dalam kondisi ekonomi yang rapuh, independensi wartawan rawan terganggu.

Baca juga:

Pesan Presiden Prabowo di Hari Pers Nasional: Waspadai Pengaruhi Opini Rakyat Dengan Gunakan Modal Besar



“Profesionalisme pun terancam ketika wartawan dipaksa bekerja dengan upah minim, status kerja tidak pasti, bahkan kehilangan pekerjaan,” ucap Naek yang juga mantan Ketua Forum Wartawan Polri ini.

Data menunjukkan, sejak 2024 hingga Juli 2025, tercatat lebih dari 800 pekerja media mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Angka itu diyakini lebih besar karena tidak semua kasus tercatat secara resmi. Belum lagi sejumlah media arus utama dan media kecil terancam mati suri bahkan gulung tikar. “Ini menjadi alarm keras bagi masa depan pers Indonesia,” ucap Naek yang juga pengurus PWI ini.

Naek meminta Presiden Prabowo Subianto perlu mendengar kegundahan insan pers hari ini.Persoalan ekonomi media kini sudah berada pada titik sangat mendesak dan urgen. “Tanpa intervensi kebijakan yang berpihak, pers nasional terancam kehilangan daya hidup, dan bangsa ini berpotensi kehilangan salah satu pilar demokrasinya,” sebut Naek.

Naek meyakini, jika negara sungguh-sungguh menginginkan pers yang sehat dan bangsa yang kuat, wartawan sebagai ujung tombak pers harus disejahterakan. Kini bola ada di tangan Presiden Prabowo Subianto dan diharapkan kehadirannya.

"Sebab ketika pers dibiarkan sekarat, yang sesungguhnya sedang dikuburkan ialah demokrasi itu sendiri,” tutup Naek.(knu)

Baca juga:

Revisi Undang-Undang Hak Cipta: Upaya Melindungi Royalti Karya Jurnalistik dari Platform Digital Besar



#Presiden Prabowo #Hari Pers Nasional #Pers
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Hadiri Pembukaan KTT ke-49 ASEAN, Perkuat Kerja Sama Negara Kawasan
Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 08.30 waktu setempat dan disambut langsung oleh Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Presiden Prabowo Hadiri Pembukaan KTT ke-49 ASEAN, Perkuat Kerja Sama Negara Kawasan
Indonesia
Presiden: Orang yang Bisa Membuat Revolusi di Indonesia ialah Prabowo
Prabowo menegaskan tidak akan mundur menghadapi berbagai ancaman dari pihak asing.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Presiden: Orang yang Bisa Membuat Revolusi di Indonesia ialah Prabowo
Indonesia
Prabowo bakal Panggil Partai Koalisi Bahas Dua Calon Pengganti Gibran
Prabowo juga dapat berkonsultasi dengan berbagai pihak, termasuk partai politik pendukung pemerintah.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Prabowo bakal Panggil Partai Koalisi Bahas Dua Calon Pengganti Gibran
Indonesia
Presiden Prabowo Tetap Buka Diskusi dengan Koalisi soal Wapres meski Punya Hak Prerogatif
Demokrat menghormati kewenangan konstitusional Prabowo dalam mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Presiden Prabowo Tetap Buka Diskusi dengan Koalisi soal Wapres meski Punya Hak Prerogatif
Indonesia
Presiden Prabowo Beri Arahan ke Kapolri: Ungkap Tuntas Penyadapan, jangan Ditutupi
Prabowo meminta agar proses hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, secara objektif, dan transparan.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Presiden Prabowo Beri Arahan ke Kapolri: Ungkap Tuntas Penyadapan, jangan Ditutupi
Indonesia
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Hal itu tecermin dari ekspansi sektor manufaktur, surplus neraca perdagangan, serta pertumbuhan ekspor nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Indonesia
Menlu Singapura Minta Bertemu Presiden Prabowo, ini Hasilnya
Berdasarkan unggahan kanal resmi Sekretariat Presiden, Prabowo menyambut Balakrishnan dengan bersalaman sebelum mempersilakannya duduk di sofa.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
Menlu Singapura Minta Bertemu Presiden Prabowo, ini Hasilnya
Indonesia
Menlu Singapura Mendadak ke Indonesia, Sore Ini Temui Presiden Prabowo
Menlu Singapura Vivian Balakrishnan lakukan kunjungan mendadak temui Presiden Prabowo Subianto sore ini bahas satgas karhutla. Cek info selengkapnya!
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Oktober 2026
Menlu Singapura Mendadak ke Indonesia, Sore Ini Temui Presiden Prabowo
Indonesia
Presiden Prabowo Minta Perusahaan Asing Terlibat Karhutla Ikut Tanggung Jawab
Perusahaan asing yang diberikan konsesi, tapi malah melakukan pelanggaran, bahkan hingga 19 kali.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Presiden Prabowo Minta Perusahaan Asing Terlibat Karhutla Ikut Tanggung Jawab
Indonesia
Anggota Dewan Malaysia ‘Sentil’ Prabowo Pakai Bahasa Jawa, biar Ngerti Persoalan Karhutla Serius
Ia mengatakan karhutla di Indonesia telah menyebabkan Malaysia diselimuti asap dan kesehatan warga terganggu.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Anggota Dewan Malaysia ‘Sentil’ Prabowo Pakai Bahasa Jawa, biar Ngerti Persoalan Karhutla Serius
Bagikan