Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PARTAI Demokrat menegaskan keputusan mengenai reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo terkait dengan siapa saja yang nantinya dipilih untuk mengisi posisi menteri.
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan Presiden memiliki kewenangan sekaligus pemahaman paling lengkap mengenai kebutuhan pemerintahannya.
"Reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Oleh karena itu pula, Presiden lah yang paham akan kebutuhan menterinya," kata Herman kepada wartawan, Senin (10/8).
Herman mengatakan Presiden bebas menentukan figur yang dinilai mampu menjalankan tugas pemerintahan. Latar belakang politik ataupun asal partai, menurut dia, bukan persoalan utama.
"Mengenai siapa dan dari mana asal menterinya diserahkan sepenuhnya kepada presiden," ujarnya.
Baca juga:
Tepis Isu Reshuffle, Mensesneg: Evaluasi Tidak Selalu Berujung Perombakan Kabinet
Menurut Herman, ukuran utama seorang menteri adalah kemampuannya menjalankan mandat Presiden. Menteri juga harus mampu menerjemahkan program pemerintah agar memberikan dampak nyata kepada masyarakat.
"Yang penting para menteri mampu menterjemahkan program presiden dan menjalankannya dengan baik agar pemerintahan ini sukses dan kesuksesannya dirasakan oleh rakyat," kata Herman.
Pernyataan tersebut muncul ketika isu reshuffle kabinet kembali mencuat. Presiden Prabowo disebut-sebut akan melakukan perombakan kabinet setelah 17 Agustus 2026.
Informasi yang beredar pada Sabtu (8/8) menyebut reshuffle kali ini mungkin berskala kecil. Perombakan disebut berkaitan dengan pengisian sejumlah jabatan yang saat ini masih kosong.
Ketua Bappilu PKS Mardani Ali Sera sebelumnya menyambut positif kemungkinan adanya penyegaran kabinet. Namun, dia mengingatkan agar pengisian jabatan tetap mengedepankan sistem merit. "Belum dapat kabar. Intinya itu hak prerogatif Presiden. Tapi merit system perlu jadi pertimbangan," ujar Mardani, Minggu (9/8)
Mardani juga mendorong reformasi birokrasi di pemerintahan. Dia menilai Prabowo memiliki pekerjaan berat karena sejumlah survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mengalami penurunan.
Menurut Mardani, Presiden tidak harus membatasi pilihan menteri hanya dari kalangan partai politik. Figur profesional yang memiliki kapasitas dan integritas juga layak dipertimbangkan.
"Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas," tuturnya.
Dengan demikian, isu reshuffle tidak hanya berkaitan dengan perubahan komposisi kabinet, tetapi juga menjadi momentum untuk memastikan setiap posisi pemerintahan diisi figur yang mampu bekerja efektif dan menjalankan agenda Presiden.(Pon)
Baca juga:
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
