Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PRESIDEN Prabowo Subianto membuka peluang melakukan reshuffle kabinet menjelang dua tahun pemerintahannya. PKS mengingatkan agar anggota kabinet yang dipilih memiliki integritas dan tidak terseret kasus korupsi. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BP3) DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan pengawasan terhadap para pembantu presiden harus diperkuat.
"Mendoakan Presiden bisa bijak mencari pembantu. Jangan ada lagi pembantu yang kena kasus korupsi. Pengawasan dan kepemimpinan mesti tegas dan bisa mencegah korupsi," kata Mardani kepada wartawan, Minggu (20/9).
Mardani meminta Prabowo memiliki parameter yang jelas dalam mengevaluasi anggota kabinet. Menurut dia, meski reshuffle merupakan hak prerogatif presiden, suara publik tetap perlu dipertimbangkan.
Mesti jelas parameternya. Benar hak prerogatif tapi common sense dan opini publik juga utama.
Mardani Ali Sera, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BP3) DPP PKS
Wacana reshuffle muncul setelah Prabowo membicarakan evaluasi kabinet dalam program Prabowo Menjawab, Rabu (16/9). Saat itu, Prabowo ditanya apakah dua tahun pemerintahan menjadi momentum untuk melakukan evaluasi besar-besaran dan merombak kabinet. Prabowo mengatakan evaluasi terhadap para pembantunya dilakukan terus-menerus. Secara objektif, dia menyebut tim pemerintahannya sejauh ini bekerja dengan baik.
Baca juga:
Prabowo 3 Kali Reshuffle Menkeu, Gibran Percaya APBN Lebih Sehat Dipegang Suahasil Nazara
Namun, Prabowo mengibaratkan kabinet seperti sebuah kesebelasan sepak bola. Ada pemain inti, striker, dan pemain cadangan. Ia mengatakan pemerintah perlu fokus menangani persoalan mendasar karena masalah yang dihadapi Indonesia cukup kompleks. Prabowo juga menyebut ada sejumlah kementerian yang tidak berada di garis depan, tetapi tetap bekerja sesuai inisiatif dan kewenangannya.
Menurut Prabowo, reshuffle dapat dilakukan untuk mencari orang yang tepat di posisi yang tepat atau the right man in the right place. Pergantian juga dapat dilakukan jika seorang pejabat tidak cocok dengan posisinya atau memiliki masalah.
Prabowo menyinggung kemungkinan pejabat yang tersangkut perkara hukum. Ia mengatakan jika KPK datang membawa bukti mengenai persoalan seorang pejabat, pemerintah akan menindaklanjutinya.
Prabowo kemudian menyebut evaluasi menjelang dua tahun pemerintahan sebagai sesuatu yang logis. Sebab, para anggota kabinet dinilai telah memiliki waktu untuk membuktikan kemampuan dan kinerjanya.(Pon)
Baca juga:
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Menko Pratikno Buru-Buru ke Istana
