Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PRESIDEN Prabowo Subianto mengakui masih terdapat persoalan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan ketidaksinkronan kerja di berbagai institusi pemerintahan. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah membentuk Universitas Republik Indonesia (URI) sebagai tempat menyiapkan calon pemimpin dan administrator negara berdasarkan kemampuan serta sistem merit.
Menurut Prabowo, pembentukan URI, pembaruan Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta rencana akademi bagi pejabat pemerintahan menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem dan menyiapkan SDM yang profesional. Melalui langkah tersebut, pemerintah ingin memastikan institusi negara diisi pejabat yang kompeten, dapat dievaluasi, dan mampu bekerja selaras untuk kepentingan masyarakat.
“Kita harus memperbaiki semua institusi kita. Kalau ada ketidaksinkronan antara lembaga dan ada gap yang Anda katakan, ya itu tantangan kita. Itu harus kita perbaiki,” kata Prabowo dalam program 'Presiden Prabowo Menjawab', dikutip Kamis (17/9).
Prabowo menegaskan pemerintah harus menyiapkan langkah yang konkret untuk mengatasi persoalan tersebut. Perbaikan tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan struktur, melainkan juga harus menyentuh kualitas orang-orang yang bekerja di dalam institusi.
“Langkah apa untuk memperbaiki rekrutmen, evaluasi, pembinaan, persiapan, itu yang kita lakukan. Makanya, antara lain saya bentuk Universitas Republik Indonesia,” ujarnya.
Baca juga:
Pemerintah Siapkan Kuliah Gratis di Universitas Republik Indonesia, Biaya Ditanggung APBN
Prabowo menjelaskan URI dirancang memiliki sejumlah lembaga yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan dan administrasi pemerintahan. Salah satunya yakni LAN yang rencananya diperbarui dan ditempatkan dalam ekosistem URI. “URI ini nanti akan punya lembaga-lembaga, antara lain LAN. Lembaga Administrasi Negara ini mau kita revamp di bawah URI,” ungkapnya.
Prabowo menilai tujuan awal pembentukan LAN sangat baik, yakni menyiapkan administrator negara yang kompeten. Namun, dalam perkembangannya, lembaga tersebut dinilai cenderung menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan formal dalam perjalanan karier birokrasi. “Dulu Bung Karno (Presiden pertama RI Soekarno) juga sudah mau mengacu ke situ, jadi dibentuklah LAN. Tapi lama-lama LAN pun juga jadi formalitas. Itu hanya untuk karier. Nah, ini saya mau perbaiki dan ini sudah kita lakukan,” tegasnya.
Prabowo merujuk pada model pendidikan administrator publik di Prancis melalui École Nationale d’Administration (ENA). Menurut Prabowo, lembaga pendidikan administrator negara harus memiliki proses seleksi yang ketat dan menjunjung sistem merit. Melalui URI, pemerintah ingin menjaring lulusan terbaik dari berbagai perguruan tinggi. Peserta terpilih selanjutnya akan disiapkan untuk mengisi kebutuhan kepemimpinan dan administrasi pemerintahan.
“Kita tes yang terbaik dari setiap lulusan semua universitas. Tiap tahun, IQ yang tertinggi itu yang kita kumpulkan dan ini yang akan kita siapkan di situ, jadi ini salah satu upaya kita,” kata Prabowo.
Pengembangan URI juga dirancang mencakup pendidikan khusus bagi calon pemimpin pemerintahan. Prabowo mempertimbangkan pembentukan akademi untuk gubernur, bupati, hingga direktur jenderal.
Menurut Prabowo, setiap pejabat yang akan menduduki posisi strategis perlu dibekali kemampuan kepemimpinan, administrasi, dan pemahaman terhadap tanggung jawabnya sebelum menjalankan jabatan.
“Akademi Gubernur, Akademi Bupati, dan sebagainya mungkin di bawah URI juga. Dan juga mungkin Akademi Dirjen. Sebelum dia masuk jabatan harus digembleng,” pungkasnya.(Pon)
Baca juga:
