Pangkas Dana Transfer ke Daerah, Presiden Prabowo: Banyak Pemda tak Gunakan Anggaran dengan Baik

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Pangkas Dana Transfer ke Daerah, Presiden Prabowo: Banyak Pemda tak Gunakan Anggaran dengan Baik

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Dok. Setpres)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PRESIDEN Prabowo Subianto menyoroti pengelolaan anggaran pemerintah daerah yang dinilai belum optimal. Presiden mengungkapkan masih terdapat anggaran yang telah ditransfer ke daerah tetapi tidak digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.


Menurut Prabowo, pemerintah pusat perlu memastikan setiap anggaran negara benar-benar digunakan secara efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan pengelolaan dana transfer ke daerah (TKD).


Presiden mencontohkan masih adanya anggaran pemerintah daerah yang justru tersimpan di perbankan atau tidak dapat digunakan akibat persoalan di tingkat daerah.


“Kadang-kadang aneh, uang oleh pemda itu tidak digunakan. Kita ada bukti. Ditaruh di bank, ada macam-macam. Atau ada konflik antara bupati dan DPR. Antara gubernur dan DPR. Jadi uang sudah kita transfer. enggak dipakai,” kata Prabowo dalam 'Program Presiden Menjawab', Kamis (17/9).

Dia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena tujuan transfer anggaran ke daerah ialah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga:

Dana Desa Sudah Mengalir, Tapi Jembatan tak Terbangun, Presiden Prabowo: Ke Mana Uang Itu?




Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, tapi penggunaannya harus tetap efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Prabowo juga menyoroti pembangunan infrastruktur dasar di tingkat desa yang dinilai masih belum sebanding dengan anggaran yang telah dialokasikan kepada daerah.


“Ini desentralisasi sudah jalan berapa? Selama 25 tahun ya. Dana sudah kita turunkan ke tiap desa. Satu miliar. Selama 10 tahun terakhir. Transfer ke daerah sudah. Kenapa jembatan untuk di desa tidak pernah dibuat? Padahal, jembatan itu hanya Rp 400 juta,” ujarnya.


Atas kondisi tersebut, Prabowo mempertanyakan efektivitas pemanfaatan anggaran yang selama ini telah disalurkan pemerintah pusat kepada daerah. “Ke mana uang itu?” katanya.


Prabowo menegaskan kebijakan anggaran harus berorientasi pada hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat.


Pemerintah pusat juga perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBN maupun yang ditransfer ke daerah benar-benar menghasilkan pembangunan dan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat.(Pon)

Baca juga:

Presiden Prabowo Sentil Pejabat yang ‘tak Bisa Disentuh’, Kritik Fenomena ‘Raja Kecil’ di Pemerintahan

#Dana Desa #Pemerintah Daerah #Presiden Prabowo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Beri Arahan ke Kapolri: Ungkap Tuntas Penyadapan, jangan Ditutupi
Prabowo meminta agar proses hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, secara objektif, dan transparan.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Presiden Prabowo Beri Arahan ke Kapolri: Ungkap Tuntas Penyadapan, jangan Ditutupi
Indonesia
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Hal itu tecermin dari ekspansi sektor manufaktur, surplus neraca perdagangan, serta pertumbuhan ekspor nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Indonesia
Mendagri Keluarkan SE, Kepala Daerah Bantu Awasi Program MBG
Salah satu bentuk pelibatan pemerintah daerah yakni inspeksi terhadap operasional SPPG.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Mendagri Keluarkan SE, Kepala Daerah Bantu Awasi Program MBG
Indonesia
Menlu Singapura Minta Bertemu Presiden Prabowo, ini Hasilnya
Berdasarkan unggahan kanal resmi Sekretariat Presiden, Prabowo menyambut Balakrishnan dengan bersalaman sebelum mempersilakannya duduk di sofa.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
Menlu Singapura Minta Bertemu Presiden Prabowo, ini Hasilnya
Indonesia
Menlu Singapura Mendadak ke Indonesia, Sore Ini Temui Presiden Prabowo
Menlu Singapura Vivian Balakrishnan lakukan kunjungan mendadak temui Presiden Prabowo Subianto sore ini bahas satgas karhutla. Cek info selengkapnya!
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Oktober 2026
Menlu Singapura Mendadak ke Indonesia, Sore Ini Temui Presiden Prabowo
Indonesia
Presiden Prabowo Minta Perusahaan Asing Terlibat Karhutla Ikut Tanggung Jawab
Perusahaan asing yang diberikan konsesi, tapi malah melakukan pelanggaran, bahkan hingga 19 kali.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Presiden Prabowo Minta Perusahaan Asing Terlibat Karhutla Ikut Tanggung Jawab
Indonesia
Anggota Dewan Malaysia ‘Sentil’ Prabowo Pakai Bahasa Jawa, biar Ngerti Persoalan Karhutla Serius
Ia mengatakan karhutla di Indonesia telah menyebabkan Malaysia diselimuti asap dan kesehatan warga terganggu.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Anggota Dewan Malaysia ‘Sentil’ Prabowo Pakai Bahasa Jawa, biar Ngerti Persoalan Karhutla Serius
Indonesia
Investasi di Era Prabowo Tembus Rp 3.923 Triliun, Bamsoet Ingatkan agar Rakyat Ikut Sejahtera
Besarnya nilai investasi tidak serta-merta menjamin masyarakat memperoleh pekerjaan layak dan pendapatan yang memadai.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Investasi di Era Prabowo Tembus Rp 3.923 Triliun, Bamsoet Ingatkan agar Rakyat Ikut Sejahtera
Indonesia
Canda Prabowo Bikin Pecah JIExpo: Letkol Ngatur Presiden Ini Gimana, Gue Ini Presiden, Ted!
Presiden Prabowo berseloroh saat diberi isyarat mengakhiri pidato oleh Seskab Teddy Indra Wijaya pada Rakornas TPAKD 2026 di JIExpo Kemayoran, Kamis 22 Oktober 2026.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Oktober 2026
Canda Prabowo Bikin Pecah JIExpo: Letkol Ngatur Presiden Ini Gimana, Gue Ini Presiden, Ted!
Indonesia
2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Dukungan Politik Kuat tapi Ada Bahaya Pengawasan Lemah
Stabilitas politik tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi kritik, mengabaikan oposisi, atau menyeragamkan pandangan politik.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Oktober 2026
2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Dukungan Politik Kuat tapi Ada Bahaya Pengawasan Lemah
Bagikan