Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - DIREKTUR Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan mengingatkan kuatnya dukungan politik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak boleh membuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah melemah. Hal itu menjadi sorotan saat pemerintahan Prabowo memasuki tahun kedua pada 20 Oktober.
Menurut Iwan, stabilitas politik selama dua tahun pemerintahan Prabowo memang dapat mendukung keberlanjutan pembangunan. Namun, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi kritik, mengabaikan oposisi, atau menyeragamkan pandangan politik.
“Ukuran demokrasi bukan semata-mata apakah situasi politik terlihat tenang, melainkan apakah masyarakat tetap bebas menyampaikan pendapat, pers dapat menjalankan fungsi kontrol, parlemen bekerja secara substantif, dan hukum ditegakkan tanpa diskriminasi,” ujar Iwan kepada wartawan di Jakarta dikutip Rabu (21/10).
Ia menilai dukungan politik yang relatif kuat di parlemen perlu diimbangi dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR secara efektif.
Tanpa pengawasan yang substantif, kebijakan pemerintah berisiko tidak mendapatkan evaluasi yang memadai.
Iwan Setiawan, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR)
Iwan menegaskan demokrasi yang sehat membutuhkan oposisi yang kritis, pers independen, masyarakat sipil yang aktif, serta lembaga peradilan yang mampu menjalankan kewenangannya secara independen. Menurutnya, kritik publik semestinya diperlakukan sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan, bukan dianggap sebagai ancaman terhadap pemerintah.
“Pentingnya menjaga independensi institusi negara, memperkuat supremasi hukum, serta memastikan pengambilan keputusan berlangsung transparan dan akuntabel,” tutur Iwan.
Iwan berpandangan stabilitas politik tidak cukup diukur dari kondusifnya hubungan antarelite atau besarnya dukungan koalisi pemerintah.
“Stabilitas tersebut juga harus disertai kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi,” sebut Iwan.
Memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo, ia berharap konsolidasi politik tidak mengorbankan kualitas demokrasi dan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi kekuasaan.(knu)
Baca juga:
Relawan 98 Resolution Network Beberkan Gerak Nyata Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
