Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - KEPUTUSAN Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai sorotan publik. Di tengah pro dan kontra yang berkembang, DPR mengingatkan agar Indonesia tidak bersikap pasif dalam forum internasional tersebut.
?
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan Indonesia memiliki posisi penting di BoP dan tidak boleh hanya mengikuti arah negara lain. Ia menilai Indonesia harus berani bersuara, terutama jika terjadi pelanggaran kemanusiaan dalam praktik BoP.
?
“Kita bukan negara follower. Kita punya hak bersuara dan ikut menentukan arah. Kalau ada pihak yang terus melanggar, tentu ada konsekuensi yang harus dibahas bersama,” kata Amelia dalam keterangan tertulis, Selasa (3/2).
?
Menurut Amelia, evaluasi terhadap efektivitas BoP menjadi hal yang wajar dilakukan pemerintah. Terlebih jika forum tersebut dinilai tidak memiliki mekanisme koreksi yang jelas ketika terjadi pelanggaran kemanusiaan secara berulang.
?
“Kalau BoP keluar dari tujuan awalnya, pemerintah perlu mengevaluasi langkah-langkah yang diambil. Prinsip kita jelas, mendukung perdamaian dan menolak segala bentuk pelanggaran kemanusiaan,” ujarnya.
?
Baca juga:
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Politisi NasDem itu menegaskan Komisi I DPR akan terus mengawasi kebijakan luar negeri pemerintah, termasuk memastikan posisi Indonesia di BoP tetap sejalan dengan konstitusi dan politik luar negeri bebas aktif.
?
Amelia juga mengingatkan BoP dibentuk sebagai wadah negara-negara yang berkomitmen menghentikan konflik dan melindungi warga sipil. Oleh karena itu, jika masih terjadi serangan terhadap wilayah pengungsian Palestina, hal tersebut dinilai bertentangan dengan semangat awal pembentukan BoP.
?
“Keberpihakan Indonesia pada perdamaian Palestina tidak boleh luntur. Kita ingin perdamaian yang nyata, bukan perdamaian di atas kertas,” tegas Amelia.(Pon)
Baca juga:
HNW Soroti Partisipasi Indonesia di Board of Peace, Ingatkan Amanat UUD 1945 soal Palestina
